LHOKSUKON – Ketua Fraksi PPP DPRK Aceh Utara, Zulfadhli A. Taleb, mendesak bupati segera mengalihkan semua anggaran proyek fisik tahun 2020 untuk kebutuhan pencegahan wabah Coronavirus disease-2019 (Covid-19). Zulfadhli juga mengingatkan Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib, agar jangan “bersembunyi”, karena pemimpin wajib tampil di depan seperti ditunjukkan sejumlah kepala daerah lainnya di luar Aceh.
“Kita (daerah) paling besar di Aceh, semuanya paling besar, termasuk APBK paling besar. Maka kita harus siap dan serius terhadap pencegahan wabah virus corona ini. APBK harus segera didahului jika tidak siap bahas APBK-P (2020). Ini kan bencana, tentu boleh mendahului,” ujar Zulfadhli kepada portalsatu.com/ lewat telepon seluler, Sabtu, 28 Maret 2020.
Menurut Zulfadhli, Pemerintah Aceh Utara harus segera menyiapkan minimal Rp100 miliar kebutuhan pencegahan Covid-19 dengan cara mengalihkan anggaran proyek fisik untuk fokus kepada penanganan kesehatan dan bantuan sosial.
“Bupati harus siapkan minimal Rp100 miliar untuk pencegahan ini. Alihkan anggaran semua proyek fisik: jalan, irigasi, hentikan semuanya tanpa pandang bulu, baik itu aspirasi maupun bukan aspirasi. Termasuk aspirasi dewanlah, tidak ada pilihan. Hari ini kita harus selamatkan dulu masyarakat Aceh Utara. Kita harus menjadi kabupaten yang tersiap melakukan lockdown lokal. Caranya bagaimana? Menyiapkan uang, dan semuanya,” tegas Zulfadhli.
Zulfadhli menilai semua proyek infrastruktur yang sudah dialokasikan dalam APBK Aceh Utara 2020 masih dapat ditunda sampai tahun depan. “Karena proyek fisik itu belum tentu bisa dikerjakan sampai akhir tahun jika kondisi seperti sekarang ini terus berlanjut, siapa yang akan bekerja di lapangan? Akhirnya kan proyek itu tidak bisa juga dikerjakan. Jadi, lebih baik anggarannya itu segera dialihkan. Mendahului terus anggarannya. Ketika disampaikan ke kita (DPRK) akan kita sahkan,” ungkapnya.
Dia menyebut Pemerintah Aceh Utara harus segera merealisasikan alat pelindung diri tenaga kesehatan di rumah sakit umum daerah dan semua Puskesmas, termasuk untuk bidan desa. “Siapkan semua APD. Karena kita tidak bisa berharap bantuan pemerintah pusat dan provinsi. Hari ini kita harus mandiri. Tidak bisa kita tunggu bantuan (dari pusat dan provinsi), karena virus itu tidak menunggu,” tegas Zulfadhli.
Selain sektor kesehatan, kata Zulfadhli, pemerintah juga harus mengambil langkah konkret terkait bantuan sosial untuk masyarakat. “Kita suruh masyarakat jangan keluar rumah. Setelah kita suruh bertahan di rumah, apa yang kita berikan? Kita harus siapkan bantuan sosial, dan itu harus kita antar langsung ke rumah warga, itu tugas kita”.
“Dan orang yang dikarantina, yang baru pulang dari luar daerah, berikan mereka jadup, agar ketika kita karantina mereka mau,” ujar Zulfadhli.
Jadi, menurut Zulfadhli, Pemerintah Aceh Utara harus punya sikap dan segera mengambil langkah nyata terhadap pencegahan Covid-19.
“Maka Pak Bupati harus tampil di depan memberi informasi kepada publik, mengedukasi dan memberikan ketenangan terhadap rakyatnya. Dia jangan bersembunyi. Dia yang harus menyampaikan kepada publik. Lihat bupati dan wali kota di daerah lain, mereka tampil ke depan, seperti Wali Kota Tegal, Wali Kota Surabaya tampil ke depan, dia hadir, tiap hari dia sampaikan perkembangan bagaimana situasi daerahnya,” tutur Zulfadhli.
Menurut Zulfadhli, hal tersebut belum tampak di Aceh Utara. “Di daerah kita, hari ini, DPRK tanya kepada Dinkes di kecamatan mana saja ODP (orang dalam pemantauan), mereka enggak sampaikan. Untuk apa ditutupi. Kita tidak bisa menutupi. Pencegahan-pencegahan ini harus kita lakukan,” katanya.
“Bahkan yang kemarin PDP (pasien dalam pengawasan) di (Kecamatan Syamtalira) Bayu meninggal, mereka (Dinkes) enggak sampaikan. Setelah ada berita di media baru mereka sampaikan,” ungkap Zulfadhli.
Zulfadhli mengingatkan Pemerintah Aceh Utara tidak boleh main-main dengan wabah virus ini. Dia pun berulang kali menegaskan paling minim bupati harus segera menyiapkan Rp100 miliar untuk fokus kepada penanganan kesehatan dan bantuan sosial.
“Paling kurang Rp100 miliarlah. Jadi, proyek yang berkaitan dengan jalan, irigasi, bangunan gedung, termasuk alokasi dana untuk Kantor DPRK Aceh Utara yang baru (di Lhoksukon), seperti pemasangan paving block, hentikan semuanya. Berapa kita punya duit, semua alihkan itu untuk kesehatan dan bantuan sosial,” tegas Zulfadhli.
Dilihat portalsatu.com/ pada laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Aceh Utara, 28 Maret 2020, tampak baru sekitar 18 paket sumber anggaran tahun ini yang ditayangkan, baik sudah dan sedang ditender. Dari jumlah itu, 13 di antaranya paket pekerjaan konstruksi, dua pengadaan barang, dan tiga jasa konsultansi badan usaha (pengawasan).[](nsy)
