Driver ojek online (ojol), Erwin Siahaan, kini menjadi anggota DPRD Medan 2019-2024. Dia dilantik bersama 49 anggota DPRD Medan pada 16 September 2019.
Erwin Siahaan menceritakan, ia datang ke gedung dewan pukul 08.55 WIB menggunakan atribut ojol. “Saya pakai jaket dan helm Grab,” ucapnya.
Uniknya, saat menggunakan helm ojol, beberapa satpam di DPRD Medan tak mengenal dirinya.
Erwin Siahaan diusir.
“Bang jangan berhenti di situ, geser, nanti macet,” kata Erwin menirukan ucapan oknum satpam DPRD Medan.
“Sayang momen ini tak dilihat wartawan,” sambungnya.
Setelah itu, Erwin mengganti seragam ojol dengan setelan jas. Dia berdiri di gerbang DPRD Medan dan menunggu kedatangan istri dan kedua anaknya yang datang menggunakan becak motor (betor).
“Istri dan anak saya datang naik betor.
Saya ikut naik dari gerbang ke pintu masuk gedung DPRD,” cerita Erwin.
Erwin tidak memungkiri jika ia masih aktif sebagai tukang ojek. “Akun saya masih aktif. Bisalah sebulan sekali coba untuk turun ke masyarakat. Nge-prank nge-prank,” katanya usai sumpah janji jabatan di Gedung DPRD Medan.
Ditanya persoalan kepada ojek online yang harus diselesaikan, Erwin menjawab tidak bisa sepenuhnya dicampuri.
“Saya pernah datang, mereka diatur dalam Permenhub.
Kalau masalah sistem, mereka tidak bisa diintervensi meskipun ada otonomi daerah,” katanya
Semuanya, katanya, kembali ke perusahaan tempat mereka bernaung.
“Mereka bilang ini mitra. Kerja ya kerja. Enggak ya enggak. Kalau dari teman-teman sesama pengendara, mereka minta difasilitasi seperti parkiran. Kalau masalah harga saya tidak bisa intervensi,” katanya.
Juga mengenai sistem pemutusan kemitraan. Semua ada sistem yang mengatur, katanya. Setiap ada putusan mitra, pasti ada penyebab yang fatal.
Hal itu di luar wewenangnya selain kepentingan yang lebih umum misalnya penyediaan shelter bagi ojek online yang dibicarakannya.
Ditanya mengenai gebrakan apa yang akan dilakukannya setelah dilantik, PSI siap menerima dan menampung segala aspirasi masyarakat.
“Yang pasti instruksi dari PSI akan kita laksanakan seperti membuka pengaduan masyarakat. Besok kita akan langsung bekerja,” katanya.
Isu begal, banjir, pengangguran terkait ketersediaan lapangan pekerjaan adalah fokus utama mereka terutama infrastruktur.
“Sinergitas yang penting. Kita tidak bisa sendirian. Eksekutif, legislatif, masyarakat semuanya harus terintegrasi mendukung,” katanya.
Penulis: Hendrik Naipospos.[]Sumber: medan.tribunnews.com
