Kamis, Juli 25, 2024

Spanduk Dukungan Bustami Maju...

LHOKSEUMAWE - Sejumlah spanduk berisi dukungan kepada Bustami Hamzah untuk mencalonkan diri sebagai...

Yayasan Geutanyoe Rayakan Hari...

LHOKSEUMAWE - Yayasan Geutanyoe merayakan Hari Anak Nasional tahun 2024 bersama 227 anak...

Hendry Ch Bangun Tanggapi...

JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Hendry Ch Bangun menegaskan,...

Puluhan Personel Polres Aceh...

LHOKSUKON - Polres Aceh Utara melakukan tes narkoba melalui metode tes urine menggunakan...
BerandaBerita Banda AcehCerita Edukasi Pemilu...

Cerita Edukasi Pemilu bagi Siswa Disabilitas di SMALB Bukesra

Oleh: Munawwar*

Rutinitas yang acap kali saya lakoni adalah menikmati secangkir kopi di salah satu kafe di Lampineung, kawasan padat di Banda Aceh. Selasa, 13 Desember 2022, sekitar pukul 14.30 WIB, ada pemandangan berbeda di kafe tempat biasa saya minum kopi. Seorang lelaki disabilitas berusia paruh baya yang dipapah seorang wanita menghampiri saya, lalu menyodorkan tangannya pertanda ia meminta sedekah.

Berselang beberapa detik setelah itu, saya mulai terpikir bahwa pada tahun 2024 akan dihelat pemilihan umum (pemilu) secara serentak. Apabila pria tersebut dan para penyandang disabilitas lainnya tidak memperoleh perhatian secara khusus dari penyelenggara pemilu, bukan tak mungkin akan menambah daftar “golongan putih” atau golput saat pemilu nanti karena tidak terdata dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Pemilu 2024 memang unik dan berbeda jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya karena dilaksanakan secara serentak. Ini ibarat mata uang yang memiliki dua sisi: positif dan negatif. Dilihat dari segi positif, ini akan menjadi pesta demokrasi yang semarak karena semua orang di perantauan akan pulang ke kampung masing-masing. Namun, dari sisi negatif, apabila ada masyarakat yang tertinggal maka ia akan merugi karena telah melewatkan pemilu.

Pemilih Disabilitas

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017—2022, Arief Budiman, menyampaikan pada Pemilu 2019 sekitar 1,2 juta pemilih disabiltas yang terdaftar. Di Provinsi Aceh 11,601 pemilih disabilitas terdata pada Pemilu 2019. Di Banda Aceh 494 orang. (Dikutip dari unsyiah.ac.id, 25 Desember 2022).

Lalu, apa itu penyandang disabilitas?

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden/wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu”.

Dengan demikian menunjukan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk ikut serta dalam perhelatan pemilu. Bahkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 13 huruf g berbunyi, “Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/wali kota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain”, dan huruf h, “Memperoleh pendidikan politik”. Sangat jelas menunjukkan tidak ada perbedaan antara pemilih disabilitas dengan bukan disabilitas.

Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh, Yusri, membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dan SDM, menyampaikan bahwa pemilih disabilitas di Banda Aceh tidak akan diabaikan. Bahkan, menurutnya, disabilitas dideteksi memilih di tempat pemungutan suara (TPS) mana. Sebagai contoh, di gampong A ada pemilih disabilitas, lalu diidentifikasi jenis disabilitasnya apa.

“Nah, TPS yang ada pemilih disabilitas maka wajib memiliki akses disabilitas,” kata Yusri, 13 November 2022.

Yusri mengatakan aturan pembentukan TPS telah mewajibkan bahwa TPS harus mudah diakses dan ramah terhadap disabilitas. Bagi KIP Kota Banda Aceh, pemilih disabilitas menjadi pemilih proritas.

Edukasi Pemilu di SLB

Jumat, 16 Desember 2022, sekira pukul 08.30 WIB, saya memacu sepeda motor menuju Jalan Kebun Raja, Desa Doy Nomor 7, Ulee Kareng, Banda Aceh. Alamat dituju adalah SMA Luar Biasa Bukesra Banda Aceh. Saya pun telah ditunggu oleh Munawarman, Kepala SMALB Bukesra. “Selamat datang di sekolah kami,” ucapnya.

Kami kemudian berbicang-bicang seputar pengalaman peserta didik SMALB mengikuti pemilu.
Perbincangan diawali dengan menceritakan sosialisasi pemilu oleh KIP Kota Banda ke SMALB Bukesra. Sosialisasi dilakukan dua hari penuh kepada peserta didik jenjang SMA agar mereka dapat memahami bagaimana pentingnya pemilu.

“Mereka juga mengajari peserta didik kami cara mencoblos. Dalam sosialisasi juga dilaksanakan simulasi dengan disediakan dua TPS,” katanya.

Selama Munawarman bertugas di SMALB Bukesra, setiap tahun KIP Banda Aceh melakukan sosialisasi akan pentingnya menggunakan hak suara setiap pemilu. “Peserta didik kita saat anggota KIP Banda Aceh datang mereka tidak menolak, malah senang dengan rasa ingin tahu yang tinggi,” tuturnya.

Munawarman mengatakan penyelenggara pemilu setiap bulan selama tiga bulan sebelum pemilu selalu mendatangi sekolah itu untuk mengingatkan peserta didik agar menggunakan hak pilihnya.

SMALB Bukesra termasuk sekolah luar biasa yang concern terhadap pemilu. Dalam proses belajar mengajar, para peserta didik diberikan pemahaman tentang pentingnya pemilu. Kepada peserta didik diajukan pertanyaan-pertanyaan, seperti siapa nama presiden, siapa yang terpilih dalam pemilu, lalu dijelaskan pentingnya pemilu sebagai sarana memilih presiden.

Saat ini ada 32 siswa di SMALB Bukesra. Mereka umumnya penyandang tunanetra dan tunarungu dan sangat kritis. Saat edukasi tentang pemilu, mereka kerap bertanya seperti mengapa harus ada pemilu. Ada juga yang bertanya kepada gurunya, apa itu pemilu? Walaupun, ada sebagian belum mengerti secara teknis dan perlu penjelasan detail.

“Oh, ternyata begini, ya, Pak. Karena kami tidak bisa melihat, Pak. Kami hanya bisa mendengarkan,” kata Munawarman menirukan komentar siswanya.

Dalam memberikan edukasi pemilu, untuk tunarungu harus disampaikan penjelasan oleh juru bicara atau penerjemah bahasa isyarat karena mereka tidak bisa mendengar. Sedangkan untuk tunanetra harus disiapkan pendamping. Saat memasuki TPS, pendampingnya yang akan menyampaikan kadidatnya ada si fulan, si fulen, dan mana yang mereka pilih.

“Kalau sudah punya pilihan dan ia sudah memutuskan nomor berapa, baru diarahkan tanganya ke nama kandidat tersebut. Sementara apabila tunarungu bisa langsung mencoblos,” kata Munawarman.

SMALB Bukesra merupakan sekolah dengan siswa penyandang disabilitas terbanyak di Banda Aceh. Mereka tak hanya berasal dari Banda Aceh, tetapi juga dari kabupaten lainnya di Aceh, seperti Bireuen, Aceh Barat, hingga Aceh Selatan. Saat pemilu berlangsung, pihak sekolah memberi izin bagi yang sudah bisa memilih untuk pulang ke daerah masing-masing. Dengan begitu, tidak ada siswa yang tak dapat memilih. Keluarga peserta didik juga sudah mengerti apa yang harus dilakukan saat anggota keluarganya yang penyandang disabilitas menggunakan hak pilih di TPS.

Munawarman menilai meskipun anak-anak peserta didik SMALB Bukesra memiliki keistimewaan, bukan berarti mereka boleh ditinggalkan. Mereka sama dengan pemilih-pemilih pemula lainnya yang tidak memiliki keterbatasan fisik. Partisipasi aktif mereka menjadi asa agar berbagai kebijakan yang dilahirkan dapat berdampak bagi mereka nantinya.

“Kepedulian dan juga pelibatan peserta didik kami membuat mereka begitu senang. Mereka juga warga negara Indonesia,” tegasnya.[]

* Penulis adalah alumnus FISIP USK dan Anggota Komunitas Jurnalis Warga Banda Aceh.

Baca juga: