Minggu, Juli 21, 2024

Tokoh Masyarakat Kota Sigli...

SIGLI - Para tokoh masyarakat dari 15 gampong dalam Kecamatan Kota Sigli menyatakan...

Tim Polres Aceh Utara...

LHOKSUKON – Kapolres Aceh Utara AKBP Nanang Indra Bakti, S.H., S.I.K., bersama jajarannya...

Pasar Malam di Tanah...

SIGLI - Kegiatan hiburan Pasar Malam yang digelar di tanah wakaf Tgk. Dianjong,...

Tutup Dashat, Kepala DPMPPKB...

ACEH UTARA – Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) yang dilaksanakan secara serentak...
BerandaDewan Ketuk Palu...

Dewan Ketuk Palu P-APBK Tengah Malam, BEM: Manajemen Pemerintahan Buruk

LHOKSEUMAWE – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Malikussaleh (BEM-Unimal) menilai sidang paripurna DPRK Lhokseumawe untuk pengambilan keputusan terhadap Rancangan Qanun P-APBK 2018 yang dilakukan tengah malam menunjukkan buruknya manajemen tata kelola pemerintahan. Di sisi lain, fakta itu juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak siap.

“Kita harap ke depan, tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) bisa lebih serius dalam melakukan pembahasan (rancangan anggaran), karena jika dilihat seakan-akan tidak serius. Para anggota DPRK juga semestinya punya sikap yang tegas,” ujar Pj. Ketua BEM Unimal, Muslem Hamidi, kepada portalsatu.com, Kamis, 4 Oktober 2018.

Seperti diketahui, DPRK Lhokseumawe menyetujui Rancangan Qanun Perubahan APBK (P-APBK) Tahun 2018 ditetapkan menjadi qanun dalam sidang paripurna di gedung dewan setempat, Minggu, 30 September 2018. Rapat paripurna pengambilan keputusan alias ketuk palu terhadap Rancangan Qanun P-APBK 2018 itu berlangsung tengah malam, setelah sidang sempat diskor dua kali lantaran jumlah anggota dewan yang hadir tidak memenuhi kuorum. (Baca: Sidang 2 Kali Diskor, Dewan Ketuk Palu P-APBK 2018 Tengah Malam)

Soal ketidakhadiran anggota DPRK sehingga sidang harus diskor sampai dua kali, Muslem Hamidi menilai, “Mungkin ada beberapa dari anggota DPRK itu yang tidak sepakat dan tidak setuju dengan usulan yang dibahas bersama dengan TAPD. Sehingga tidak mau menghadiri rapat, atau ada alasan lain”.

“Yang jelas, melakukan rapat dan mengetuk palu persetujuan P-APBK tengah malam begini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak siap dan sangat buruk manajemen tata kelola pemerintahan seperti ini,” ucap Muslem.

Terlebih lagi, kata Muslem, para anggota DPRK juga mengakui bahwa Rancangan P-APBK 2018 tidak sempat dibahas lebih jelas. “Sehingga ini akan mengurangi bahkan menghilangkan fungsi dan peran dari anggota DPRK itu, khususnya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan APBK ke depan,” katanya.

Dia berharap ke depan kejadian seperti ini jangan lagi dipertontonkan oleh Pemko dan DPRK Lhokseumawe kepada rakyat. “Bagi pemerintah daerah yang lain juga jangan mencontoh kejadian yang seperti ini,” ujar Muslem.[]

Baca juga: