spot_img
spot_img
BerandaBerita Aceh UtaraDewan Minta Bupati Tetapkan Status Rawan Pangan 8 Kecamatan Gagal Tanam Imbas...

Dewan Minta Bupati Tetapkan Status Rawan Pangan 8 Kecamatan Gagal Tanam Imbas Bendung Krueng Pasai

Populer

ACEH UTARA – Wakil Ketua Komisi III DPR Kabupaten Aceh Utara, H. Ismed Nur Aj. Hasan dan Anggota Komisi III Zubir HT kunjungan kerja ke Kantor Perum Bulog Cabang Lhokseumawe, Kamis, 31 Agustus 2023. Anggota dewan itu ingin mengetahui keseimbangan harga bahan pokok dan ketahanan pangan di Aceh Utara.

Ismed menyampaikan dalam kunjungan tersebut Komisi III akan segera mengagendakan pemanggilan Dinas Sosial Aceh Utara untuk mendiskusikan distribusi beras Bulog kepada masyarakat di 8 kecamatan yang mengalami gagal tanam padi imbas mangkraknya proyek Rehabilitasi Bendung Daerah Irigasi Krueng Pasai.

Delapan kecamatan itu: Meurah Mulia, Nibong, Syamtalira Bayu, Samudera, Tanah Luas, Tanah Pasir, Syamtalira Aron, dan Matangkuli. Selain ribuan petani di delapan kecamatan di Aceh Utara tersebut, satu kecamatan di wilayah Lhokseumawe, yakni Blang Mangat juga terdampak.

Sawah 8.922 hektare terhampar di sembilan kecamatan itu bergantung pada suplai air dari Bendung Krueng Pasai di Gampong Leubok Tuwe, Kecamatan Meurah Mulia, berbatasan dengan Desa Maddi, Kecamatan Nibong.

“Pemerintah tidak boleh tiarap, masyarakat sudah kelaparan, beras ada tapi tidak mau diambil,” ujar Ismed.

Zubir HT menyampaikan akan merekomendasikan hasil kunjungan tersebut, di antaranya meminta Penjabat Bupati Aceh Utara Mahyuzar agar menetapkan status rawan pangan untuk 8 kecamatan yang mengalami gagal tanam dan gagal panen selama lebih kurang 3 tahun.

“Kami akan menyurati Pak Bupati untuk menetapkan status rawan pangan untuk 8 kecamatan di Aceh Utara dan pelaksanaan distribusi bantuan beras untuk masyarakat di 8 kecamatan tersebut. Jatah beras kita masih 100 ton di Bulog kabupaten dan 200 ton di provinsi. Kita tidak boleh diam saja menghadapi jeritan masyarakat yang tidak bisa turun ke sawah selama dua tahun ini, harus ada langkah-langkah strategis baik untuk mengatasi persoalan jangka pendek, menengah dan jangka panjang,” ujar Zubir dalam keterangannya.

Menurut Zubir, jangka pendek misalnya mendorong pemerintah melakukan distribusi bantuan beras. “Berasnya gratis kok, tinggal diambil saja di Bulog,” ucap anggota Komisi III DPRK Aceh Utara itu.

Zubir menyebut jangka menengah dengan menyiapkan sistem pompanisasi agar setidaknya masyarakat bisa bertani 1 atau 2 kali dalam setahun. Sedangkan jangka panjang dengan konsisten mendorong Balai Wilayah Sungai Sumatera I dan Pemerintah pusat agar segera melaksanakan lanjutan pembangunan Bendung D.I. Krueng Pasai.[](ril/red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terkait

Berita lainya