SIGLI – Menyikapi semakin meningkatnya konflik gajah dengan manusia hingga menelan korban jiwa dan harta benda di pedalaman Pidie, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Pidie menggelar rapat dengan stakeholder untuk mencari solusi penanganannya.
Rapat membahas solusi penangan konflik gajah dengan masyarakat digelar di ruang rapat paripurna DPRK Pidie, Rabu, 1 Maret 2023. Rapat itu melibatkan Forkopimda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Flora Fauna Internasional (FFI), CRU Aceh dan CRU Kecamatan Mila, para Camat, Keuchik, dan Imum Mukim dari Kecamatan Tangse, serta para pemerhati lingkungan.
Dalam rapat tersebut pihak DPRK Pidie merasa kecewa terhadap pihak DLHK Aceh dan BKSDA Aceh yang tidak dihadiri langsung orang nomor satu. Mereka hanya mengirim perwakilan, sehingga tidak ada hasil yang dapat diambil untuk ditindaklanjuti.
Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail, sangat menyayangkan atas ketidakhadiran pimpinan instansi yang berkaitan langsung terhadap persoalan keluhan masyarakat yang selama ini sangat resah dan takut atas gangguan gajah.
“Semestinya persoalan konflik gajah dengan manusia di Pidie harus disikapi secara serius termasuk lahirnya solusi penanganan sehingga tidak ada korban selanjutnya. Tetapi sangat kita sayangkan para pengambil kebijakan hanya mengirimkan perwakilan saja,” kata Mahfuddin.
Karena bukan Kepala Dinas dan Kepala Balai yang hadir, kata Mahfud, maka keluhan masyarakat tidak akan terjawab secara tepat dan serius. Padahal, DPRK jauh-jauh hari melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk duduk bersama mencari solusi terbaik penanganan konflik gajah yang semakin meningkat selama ini.
Adapun yang hadir dalam pertemuan tersebut dari DLHK Aceh, Nopi Ariansyah, dari BKSD diwakili Kepala Pusat Latihan Gajah Sare, Andi Aswinsyah. Sedangkan dari permerhati lingkungan hadir, Dr. Fauzi Harun, Muhammad Nasir, dan Sulaiman.
Unsur Pemerintah Kabupaten Pidie hadir Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Hasballah, Camat Tangse, Geumpang, Sakti, Mane, Tiro, Geulumpang Tiga, Mila, Padang Tiji dan Muara Tiga.
Pantauan portalsatu.com, sejak rapat dimulai, situasi sempat memanas. Masyarakat mengaku saat ini sangat takut bahkan tidak berani lagi ke kebun mereka karena takut dengan gajah.
Masyarakat sangat berharap adanya solusi dari pemerintah untuk menangani persoalan yang mereka hadapi saat ini, sehingga warga dapat kembali beraktivitas tanpa ada rasa takut dan menjadi korban amukan gajah.[](Zamahsari)
