30.4 C
Banda Aceh
Senin, Agustus 8, 2022

Diskusi ‘1 Semester Pengelolaan Blok B’, Penjualan Saham Jadi Sorotan

BANDA ACEH – Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Aceh, Selasa, 28 Desember 2021, menggelar diskusi publik “1 Semester Pengelolaan Blok B, Apakah Sesuai Harapan?” Kegiatan tersebut menampilkan tiga pembicara, Direktur Utama PT Pema Global Energi, Teuku Muda Ariaman, Deputi Dukungan Bisnis Badan Pengelola Migas Aceh, Afrul Wahyuni, dan Yarmen Dinamika, wartawan senior.

Sejumlah persoalan menjadi sorotan dalam diskusi secara virtual itu. Di antaranya, soal PT Pembangunan Aceh (Pema) menjual sahamnya di PT Pema Global Energi (PGE) kepada PT Energi Mega Persada (EMP) sebesar 48 persen.

Untuk diketahui, PT PGE, anak perusahaan PT Pema, menjadi operator Wilayah Kerja/Blok B di Aceh Utara sejak 18 Mei 2021, atau sudah berjalan lebih tujuh bulan, setelah menerima alih kelola dari PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Pengalihan pengelolaan blok migas itu sesuai Keputusan Menteri ESDM No. 76.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Persetujuan Pengelolaan dan Penetapan Bentuk dan Ketentuan-Ketentuan Pokok Kontrak Kerja Sama pada Wilayah Kerja B.

PGE mengelola Blok B dengan masa kontrak selama 20 tahun, 18 Mei 2021 sampai 17 Mei 2041.

Mulanya, 99 persen saham PGE milik Pema yang merupakan Badan Usaha Milik Aceh (BUMA), dan satu persen punya PT Pembangunan Lhokseumawe (PTPL), Perseroan Daerah (Perseroda) dibentuk Pemko Lhokseumawe. Namun, Pema kemudian melepas 48 persen sahamnya pada PGE kepada PT EMP. Sehingga saham Pema di PGE tinggal 51 persen, dan satu persen lagi milik PTPL.

Teuku Muda Ariaman memaparkan Wilayah Kerja (WK) B seluas 1.326,62 km2. Jumlah sumur produksi sebanyak 171, tapi yang aktif 62 sumur.

PGE sudah membayarkan signature bonus (bonus tanda tangan) sebesar US$1.510.000 ke kas negara pada Senin, 17 Mei 2021. Hal itu sesuai perintah amanat tertuang dalam Keputusan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral No. 76.K/HK.02/MEM.M/2021 tanggal 26 April 2021.

Sedangkan penyerahan jaminan pelaksanaan Komitmen Kerja Pasti (KKP) lima tahun pertama kontrak sebesar USD 3.390.000 dilaksanakan pada 5 Agustus 2021. KKP PGE selama lima tahun pertama, tahun ke-1: Seismik 3D 200 km2 dan 1 Studi GGR. Tahun ke-2: Pemboran 1 Sumur Appraisal. Tahun ke-3: 1 Studi GGR. Tahun ke-4: Seismik 2D 500 km. Tahun ke-5: Pemboran 1 sumur Eksplorasi dan 1 Studi GGR.

Teuku Muda Ariaman menyebut PGE tetap menggunakan tenaga kerja yang ada di lingkungan Blok B yang sebelumnya berstatus pekerja dari PHE NSB, kini beralih menjadi pekerja PGE.

Menurut Ariaman, pencapaian 2021 di antaranya produksi rata-rata gas dan kondensat lebih tinggi 5 persen dari anggaran, realisasi biaya lebih efisien dengan operating expenditure (opex) 30 persen di bawah anggaran, membukukan keuntungan bersih dan melaksanakan pembagian dividen ke para pemegang saham, dan mulai melakukan open recruitment untuk mendapatkan putra putri terbaik Aceh.

Apa dasar Pema lepas saham ke PT EMP?

Diskusi menghangat ketika tampil pembicara ketiga, Yarmen Dinamika. Mulanya, ia memaparkan data komposisi saham PGE terdiri atas PT Pema 99 persen dan PTPL satu persen. Tahun 2022, komposisinya jadi Pema 51 persen, PT EMP 48 persen, dan PTPL satu persen.

“Kenapa tiba-tiba mereka (PT EMP) masuk dalam bisnis ini, karena Gubernur Aceh menerima usulan Bakrie Group, sehingga EMP punya 48 persen saham dalam pengelolaan Blok B,” ujarnya.

Menurut Yarmen, hal yang perlu dipertanyakan adalah apa dasar Pema melepas saham ke PT EMP sebesar 48 persen? Berapa nilai penjualan saham tersebut? Bukankah harapan awal Blok B dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang 100 persen sahamnya dimiliki Pemerintah Aceh?

Yarmen juga memaparkan tentang harapan versi pemerintah dan masyarakat. Harapan versi masyarakat antara lain pengelolaan Blok B harus bisa memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat Aceh, terutama yang berada di sekitar WK. Perhatian terhadap lingkungan sekitar WK menjadi lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya saat dikelola PHE. Memberikan pendapatan lebih baik bagi pemerintah yang pada akhirnya dapat dinikmati juga oleh masyarakat Aceh.

“Kita perlu tahu berapa pendapatan Pemerintah Aceh dari Blok B satu semester terakhir sebelum alih kelola. Kemudian kita bandingkan dengan satu semester setelah alih kelola. Berapa persisnya,” tanya Yarmen.

Menurut Yarmen, perlu diingat klaim penguasa. Versi Zaini Abdullah saat menjadi Geubernur Aceh dan diucapkan pada tahun 2015, “Kesepakatan Blok Migas Pase sejarah baru pengelolaan migas Aceh”. Versi Geubernur Aceh Nova Iriansyah, disampaikan tahun 2020, “Setelah 44 tahun akhirnya Aceh bisa kelola sendiri migas Blok B Aceh Utara”.

“Tapi apa benar Aceh kelola sendiri Blok B, bila pada 2022, 48 persen saham PT Pema dilepas ke Bakrie Group? Jangan sampai seperti kata Murdhani, dosen UIN Ar-Raniry, ‘Aceh mbong, coh ujong’. Artinya, kita merasa pantas membanggakan diri, tapi waktu dicek ujung-ujungnya coh, hana, nihil. Jangan sampai kejadian seperti itu,” tutur Yarmen.

Pertanyaan berikutnya dari Yarmen, hari ini di manakah peran Pemerintah Aceh dalam pengelolaan Blok Pase di perbatasan Aceh Utara-Aceh Timur. “Dulu ada Aceh Pase Global Energi (APGE), sekarang PGE (Blok B). Tugas mahasiswa cari tahu di manakah APGE saat ini?”

“Jangan sampai kita dipakai nama saja, tapi sesungguhnya manajemennya oleh orang lain. Yang terpenting ibarat masak kuah beulangong. ‘Bek sampe kameng dan beulangong atra tanyoe, tapi yang mat aweuk urueng laen!’ Itu yang kita khawatirkan dalam bisnis ini, kita klaim seluruhnya dikuasai Pemerintah Aceh tapi ujung-ujungnya kalau kita lihat aweuk-nya dipegang orang lain, bukan kita yang pegang,” kata wartawan senior yang menjadi pembina Forum Aceh Menulis (FAMe) itu.

Selain itu, menurut Yarmen, poin penting yang juga perlu kita cari tahu adalah di masa PHE berapa tenaga kerja lokal kita yang direkrut, baik tenaga operator maupun level manajemen. Sehingga dapat menjadi data pembanding dengan kondisi saat Blok B dikelola PGE.

“Kemudian, tentang CSR, berapa anggaran dialokasikan untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan korporat. Kepada Dewan Energi Mahasiswa Aceh semua pertanyaan ini saya kembalikan,” ucap Yarmen.

Yarmen menyarankan BUMD Aceh harus lebih berperan aktif. BPMA sebagai regulator, maka Pema harus berperan aktif dalam pengelolaan migas di Aceh, terutama di Blok B yang sudah diambil alih.

“Inilah kesempatan bagi Pema untuk mengelola migas secara mandiri, seperti Bumi Siak Pusako di Riau, mereka 100 persen kelola sendiri. Sebelumnya 50:50 persen dengan Pertamina,” ujarnya.

Bandingkan Pertamina dengan Petronas. Petronas lebih proaktif terlibat dan belajar di lapangan, bukan menyerahkan seluruhnya kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S). “Mereka juga serius belajar,” kata Yarmen.

“Kita jangan seperti tuan tanah, hanya duduk manis terima hasil bersih,” tambah dia.

Yarmen menyebut PGE secara regulasi tidak bisa mengelola WK lain, hanya berfokus pada Blok B. Sebab, secara regulasi (UU Migas 2021), satu WK satu entitas perusahaan.

“Maka, kapasitas perusahaan untuk pengelolaan milik Pemerintah Aceh itu yang harus dikembangkan oleh Pema, karena Pema selaku BUMD. Sedangkan PGE bukan BUMD,” tuturnya.

“Kita jangan berfokus kepada perebutan konsesi. Tapi yang mengelolanya orang lain. Kemenangan hakiki kita adalah ketika mampu mengelola sendiri, menggunakan tenaga kerja lokal, vendor, dan sumber daya lokal. Adalah tanggung jawab BPMA untuk mendorong dan memberi kesempatan berkontribusi kepada vendor-vendor lokal,” ujar Yarmen Dinamika.

Saat Sekretaris DEM Aceh, T. Agung Kurniawan, moderator diskusi publik tersebut membuka sesi tanya jawab, salah seorang peserta, Mahrizal Abbas, juga menyoal saham Pema pada PGE. Selain itu, ia menanyakan berapa jumlah penyertaan modal Pemerintah Aceh untuk Pema sampai 2021?

Peserta lainnya, Anggota DPRK Aceh Utara, Terpiadi A. Majid, bertanya, “Kenapa PEMA menggandeng EMP tanpa beauty contest, ada apa, siapa mendapatkan apa, berapa? Dengan demikian mungkin ini ke depan ada peluang untuk digugat, ini bagaimana?”

Penjelasan PGE

Dirut PGE, Teuku Muda Ariaman, mengatakan, “Soal saham. Inikan domainnya Pema, kami sebagai kontraktor pelaksana. Bagaimana membiayai Blok B setelah kita menerima dari PHE. Dari hitung-hitungan yang ditetapkan pemerintah, itu ada signature bonus ada jaminan KKP, ada opex, dan sebagainya. Kita menghitung waktu itu butuh sekitar 900 miliar. Ada dua strategi, pertama bagaimana membiayai existing ini, dan kedua untuk eksplorasi ke depan”.

“Untuk eksplorasi ke depan memang sudah dilakukan langkah-langkah untuk bekerja sama, pada waktu itu. Nah, dalam catatan kami, ini ada harapan dari setoran saham Pemerintah (Aceh) kepada Pema sesuai qanun yang ada, itu masih ada 97 miliar lagi yang belum disetor,” tutur Teuku Muda Ariaman.

Kemudian waktu itu berproses, kata Ariaman, Bank Aceh akan memberi pinjaman sekitar 150 miliar. Selain itu, Bank Aceh sudah menggandeng BNI Syariah dengan plafon dana yang disiapkan sebesar USD 20 juta.

“Jadi, total ada sekitar 625 miliar, ini membuat kami optimis waktu itu dalam menyiapkan dana untuk pembiayaan itu. Dan ini memang dari awal pihak BPMA mengejar kesiapan kita salah satunya adalah kemampuan keuangan,” ujar Ariaman.

Menurut Ariaman, dalam perjalanan setelah pihaknya memasukkan proposal pengelolaan Blok B ketika itu, ternyata yang diharapkan hasilnya zero, tidak ada. “Maka kami sebagai pelaksana bisnis tentu mencari beberapa alternatif agar blok ini bisa kita kelola dengan melakukan kewajiban-kewajiban seperti signature bonus, dan sebagainya. Maka Pema melakukan pembicaraan kepada calon mitra. Sudah ada proses di sana dari awal melalui beauty contest, dan sebagainya, sehingga ada mitra yaitu PT EMP Energi Aceh,” tuturnya.

Sehingga, kata Ariaman, dicari beberapa formulasi. Di antaranya, pihaknya mempunyai saham yang bisa dinilai secara aturan. Untuk menjustifikasi, berapa besar nilainya maka digunakan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Setelah dihitung berapa nilai sesungguhnya, untuk memenuhi kewajiban di awal seperti signature bonus dan lainnya, keluarlah angka untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

“Inilah yang menjadi acuan mengapa 48 persen, mengapa tidak 20 atau 30 persen (saham Pema di PGE yang dilepas kepada PT EMP), karena di depan itu harus menyetor signature bonus dengan kebutuhan pembiayaan lainnya. Ini tahap awal,” kata Ariaman.

Menurut Ariaman, hal itu berlanjut dengan kesepakatan-kesepakatan lainnya yang dikemas dari rencana PT EMP kepada pendekatan lebih jauh. Di samping penjualan saham ini, juga terkait pendanaan opex, capex (capital expenditure), dan hal-hal urgen seperti pekerja memiliki keahlian hingga soal teknologi agar produksi di Blok B bisa terus berjalan.

“Ini menyangkut tiba-tiba kok ada 48 persen, ini kondisi riil, fakta, di mana saya sebagai direktur utama tentu harus memberikan solusi-solusi atau mungkin alternatif supaya ini bisa dilakukan ke depan,” ujar Ariaman.

Ariaman menyebut dari aspek aturan, hal itu sudah terpenuhi. “Artinya, tidak ada aturan yang dilanggar. Dalam bisnis, B to B itu paling tidak ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, itikad baik, tidak menzalimi. Kedua, harus berdasarkan aturan dan ketentuan yang ada, tidak boleh ada penyimpangan dalam aturan. Ketiga, saling menguntungkan. Maka inilah koridor kita dalam melakukan langkah-langkah pembiayaan,” tuturnya.

Terkait memaksimalkan potensi yang ada, Ariaman mengatakan ia dari awal sudah komit untuk tenaga kerja itu harus KTP Aceh. “Bila dalam hal kebutuhan jangka pendek tidak terpenuhi maka kita harus ambil yang ahli sambil mempersiapkan tenaga-tenaga lokal sehingga nanti ada regenerasi. Ini bersifat jangka pendek, mudah-mudahan dalam rekrutmen kemarin ini kita dapat semua itu orang Aceh,” kata Ariaman.

Begitu juga dengan vendor, kata Ariaman, pihaknya melokalisir harus bekerja sama dengan mitra-mitra lokal. “Yang sekarang belum, karena ada beberapa yang memang kita melanjutkan kerja sama dari kontrak yang sudah ada,” ucapnya.

Dia berjanji ke depan CSR juga akan dimaksimalkan. Tahun 2021 ini PGE melanjutkan dari yang sudah disetujui dengan PHE dulunya. “2021, yang sedang kita proses CSR infrastruktur. Di jalan lingkungan itu ada sepanjang 8 kilometer jalan dari Cluster IV ke Pirak Timu yang memang rusak berat, di sana ada pesantren, sekolah, masyarakat, dan lain-lain. Dananya (untuk perbaikan jalan itu) kalau tidak salah sekitar Rp10 miliar,” ujar Ariaman.

“2022, kita akan mulai dengan social mapping. Kita lihat dulu kebutuhannya seperti apa, kemudian bagaimana kita bersama mitra melakukan implementasi yang pada gilirannya itu memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk bisa meningkatkan pendapatanya,” tambah Dirut PGE itu.

BPMA awasi KKP

Deputi Dukungan Bisnis BPMA, Afrul Wahyuni, turut menanggapi sejumlah pertanyaan peserta diskusi yang mempersoalkan Pema menjual sahamnya di PGE ke PT EMP. Ia menyebut pada kontrak yang dibuat ada Komiten Kerja Pasti (KKP). Dalam KKP ada nilai yang diajukan kontraktor saat menyampaikan proposal untuk pengelolaan Blok B. Dari mana sumber uangnya itu menjadi haknya kontraktor untuk mencari, apakah berpartner dengan pihak lainnya, mekanisme pinjaman dari perbankan atau lainnya.

“Yang diawasi oleh kita adalah Komitmen Kerja Pasti harus dilakukan oleh dia sesuai dengan tahun Komiten Kerja Pasti. Dan ada penalti-penaltinya terhadap Komitmen Kerja Pasti yang tidak dilakukan,” kata Afrul.

Menurut Afrul, saat proposal pengelolaan Blok B diajukan ke BPMA, PGE itu 99 persen saham Pema, dan satu persen saham PTPL. Perubahan komposisi saham selama tidak mengubah saham pengendali, itu adalah Business to business (B to B) antara Pema dan partnernya.

“Kemampuan finansial mereka dihitung dari Komitmen Kerja Pasti. Yang kita lihat adalah mereka menjalankan Komitmen Kerja Pasti tersebut. Selama tidak mengubah saham pengendali, mereka tidak butuh rekomendasi dan persetujuan dari Menteri ESDM. Itu B to B mereka,” ujar Afrul.[](nsy)

Lihat pula: DEM Aceh Gelar Diskusi Publik Soal Pengelolaan Blok B

Berita Terkait

1 KOMENTAR

  1. Semoga saja membawa perubahan dalam pengelolaan Blok B oleh PGE,MENCAPAI TARGET YG TELAH DITETAPKAN dan bermanfaat untuk aceh umumnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA POPULER

Terbaru

Gayo Lues Gelar Festival Seni Budaya Gayo Berhadiah Rp 80 Juta, Ini Jadwalnya

BLANGKEJEREN - Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues akan menggelar Festival Seni Budaya Gayo dengan...

Rakernas Apeksi di Padang, Pj Wali Kota Lhokseumawe Usung ‘Kota Beriman dan Kreatif’

PADANG – Penjabat Wali Kota Lhokseumawe Dr. Imran, MA.Cd., mengusung 'Kota Beriman dan Kreatif'...

Ini Sejumlah Langkah Presiden Joe Biden untuk Perangi Perubahan Iklim

Presiden Amerika Serikat Joe Biden, mengumumkan sejumlah langkah baru yang sederhana untuk memerangi perubahan...

Peringati HAN, Dinkes Aceh Sediakan Layanan Imunisasi Anak

BANDA ACEH - Dinas Kesehatan Aceh membuka gerai imunisasi bagi anak dalam peringatan Hari...

Ini Kata TA Khalid saat Bimtek Kelompok Tani Hutan Digelar BPDAS Krueng Aceh

LHOKSEUMAWE - Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS-HL) Krueng Aceh menggelar...

BPSDM Aceh: Tak Ada Program Beasiswa 2022, Kecuali Kerja Sama dengan Politeknik

BANDA ACEH - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh, Syaridin, S.Pd., M.Pd.,...

HMI Pertanyakan Beasiswa Aceh 2022

BANDA ACEH - Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Aceh mempertanyakan kejelasan program...

Di Kala TNI Bantu Selamatkan Batu Nisan Aceh

Oleh: Thayeb Loh Angen Pujangga asal Sumatra Aceh Pada pagi cerah itu, puluhan orang berseragam tentara,...

Pentagon Tunjuk Patrick Ryder Jadi Juru Bicara Baru

Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin telah menunjuk seorang Brigadir Jenderal Angkatan Udara sebagai...

Ini Kata Haizir Sulaiman Tentang Kado HUT ke-49 Bank Aceh

BANDA ACEH - Bank Aceh berhasil menjadi bank yang terbaik di kelasnya atau menduduki...

HUT Ke-49: Bank Aceh Gagasan Besar Bagi Perbankan Syariah di Tanah Air

BANDA ACEH - Dalam perjalannya selama 49 tahun, Bank Aceh masih menjadi penguasa pasar...

BPMA dan Medco E&P Malaka Inspeksi Jalur Pipa, Ini Tujuannya

BANDA ACEH – Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS),...

Armia Jamil Terpilih Secara Aklamasi Sebagai Ketua IJTI Korda Lhokseumawe Raya

LHOKSEUMAWE - Armia Jamil terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)...

Soal Kasus Proyek Monumen Samudra Pasai, Nasir Djamil: Kalau Ragu, Hentikan Saja!

LHOKSEUMAWE - Anggota Komisi III/Hukum DPR RI, M. Nasir Djamil, menyoroti penetapan lima tersangka...

Ini Kata Ketum IJTI Soal Pentingnya Pemberitaan Membawa Aceh Lebih Kondusif

LHOKSEUMAWE – Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (Ketum IJTI), Herik Kurniawan, mengajak para...

Danrem Lilawangsa Buka Liga Santri Piala Kasad di Stadion Krueng Mane

LHOKSEUMAWE - Komandan Korem 011/Lilawangsa, Kolonel Inf. Bayu Permana, melakukan tendangan perdana bola kaki...

Antony Blinken: Latihan Militer Cina adalah Peningkatan Penting

PHNOM PENH, KAMBOJA — Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan, Jumat, 5 Agustus...

Liga Santri Piala Kasad di Stadion Krueng Mane, Ini Daftar 10 Tim dan Jadwalnya

LHOKSEUMAWE – Sebanyak 10 tim pesantren dari 10 kabupaten/kota di wilayah Korem-011/Lilawangsa akan berlaga...

Dilantik Jadi Ketua NasDem Pidie, Ini Kata Fadhlullah TM Daud

SIGLI - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Aceh, Teuku Taufiqulhadi,...

KIP Aceh Utara Sosialisasi PKPU Pendaftaran dan Verifikasi Parpol

LHOKSUKON - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara melaksanakan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum...