Jumat, Juli 19, 2024

Rekomendasi HUDA Berisi 22...

BANDA ACEH - Pengurus Besar Himpunan Ulama Dayah Aceh (PB HUDA) mengeluarkan rekomendasi...

Lebih 170 Bangunan Rusak...

ACEH UTARA - Sebanyak 173 bangunan dilaporkan rusak akibat diterjang badai (hujan deras...

Inilah Struktur Lengkap Kepengurusan...

BANDA ACEH - Ketua Umum Majelis Syuriah Pengurus Besar Himpunan Ulama Dayah Aceh...

Samsul Azhar Dilantik sebagai...

BANDA ACEH - Pj. Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, melantik Samsul Azhar sebagai Pj....
BerandaBerita Banda AcehDPRA Ajak Masyarakat...

DPRA Ajak Masyarakat Aceh Beri Masukan Terkait Revisi UUPA

BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah membentuk Tim Advokasi Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA.

Tim ini terdiri dari unsur Pimpinan DPR Aceh, Ketua Fraksi DPR, unsur AKD DPRA, dan unsur pimpinan partai politik baik lokal maupun nasional, praktisi hukum, serta akademisi. Salah satu tugas tim ini adalah mengkaji UUPA.

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa keberadaan UUPA sudah berjalan 17 tahun sesuai dengan damai Aceh, sudah saatnya perlu dilakukan pengkajian ada atau tidaknya hal-hal yang menghambat, hal-hal yang tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini,” kata Ketua DPR Aceh, Saiful Bahri akrab disapa Pon Yaya, dalam keterangannya, Kamis, 6 Oktober 2022.

Pon Yaya menyebutkan berdasarkan hasil kajian kecil tim yang telah dibentuk, maka diambil satu kesimpulan bahwa ada opsi merevisi UUPA. Menurutnya, ketika UUPA perlu direvisi, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh tim.

“Pertama, menyiapkan naskah akademik dan menyusun draf revisi UUPA, di mana sampai saat ini dokumen tersebut sedang disiapkan oleh tim dari Universitas Syiah Kuala (USK),” katanya.

“DPRA juga membutuhkan adanya keterlibatan masyarakat Aceh. Oleh karena itu, DPR Aceh membuka ruang sebesar-sebesarnya kepada seluruh masyarakat Aceh untuk memberi masukan dan saran kepada kami terkait rencana revisi, supaya nanti hasil revisinya bisa sesempurna mungkin,” kata Pon Yaya.

Mengenai masukan dan saran, masyarakat Aceh dapat menyurati langsung Pimpinan DPR Aceh atau melalui email setwandpra2@gmail.com.

Pon Yaya mengatakan DPR Aceh hanya mempersiapkan naskah akademik dan draf rancangan revisi UUPA, serta akan menyerahkannya saat DPR RI berkonsultasi dengan DPRA. “Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,” katanya.

“Setelah naskah akademik dan draf revisi selesai, maka selanjutnya akan dilakukan sosialisasi kepada seluruh rakyat Aceh di 23 kabupaten/kota, dengan tim yang lebih besar lagi sehingga membutuhkan biaya yang relatif besar,” pungkasnya.[](ril)

Baca juga: