BANDA ACEH – Wakil Ketua Komisi IV DPRA, Asrizal H Asnawi, mengajak untuk melakukan penggalangan koin bagi korban penggusuran Barak Bakoy yang saat ini mengungsi di Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Kp Keuramat, Banda Aceh. Ajakan ini disampaikan Asrizal jika Pemerintah Aceh tidak peduli terhadap para korban dan tidak mau menggunakan dana aspirasi berupa program perumahan rakyat layak huni.
“Kalau secara reguler proses juga kurang, kalau program aspirasi itu masih ada, maka dengan dana aspirasi itu akan dibangun. Kalau memang tidak ada kita akan galang koin. Kalau memang Pemerintah Aceh itu tidak punya malu untuk rakyat, kita akan galang koin untuk memberikan tanah untuk mereka,” kata Asrizal, Selasa, 9 Mei 2017.
Menurut Asrizal, penggalangan koin tersebut dilakukan untuk membeli tanah agar bisa membangun rumah para korban.
“Itu harus, karena tanpa tanah mana mungkin kita bangun rumah. Nggak bisa dibangun (rumah) di atas air. Jadi hari ini, rumah ada, tanah ada, itukan hak rakyat,” kata kader Fraksi PAN ini.
Wakil Ketua Komisi IV ini juga menganjurkan agar tanah di kawasan hutan Aceh dihibahkan untuk membangun beberapa rumah untuk para korban tersebut. Menurutnya hal ini lebih baik daripada disewakan kepada orang yang tidak jelas.
“Kalau dia bisa hibahkan untuk IAIN (UIN) sampai 35 ribu meter, kenapa ini (tidak) yang 1.800 meter kalau 1 KK cuma 100 meter. Tanah Aceh ini kan banyak di hutan ini, tanah pemerintah hutan semak ditempati oleh orang yang tidak jelas, sewa di bawah tangan segala macam, ya sudah hibahkan saja,” katanya lagi.
Dia mengusulkan pembangunan rumah bagi para korban tsunami yang belum mendapat bantuan ini berupa rumah layak huni standar milik pemerintah. Dia mengaku sebelum melakukan kunjungan, Asrizal telah berkonsultasi dengan Ketua DPR Aceh, Tgk. Muharuddin. Asrizal mengatakan, Ketua DPRA mempersilahkan untuk membantu para korban karena merupakan bagian dari rakyat Aceh juga.
“Rumah layak huni standar pemerintah. Pengadaan rumah ini kita akan poskan ke APBA. Ini atas nama DPR Aceh dan bukan atas nama pribadi. Kalau yang di depan hidung kita saja kita tidak tahu ada, bagaimana dengan yang di Aceh Tenggara, Aceh Tamiang, Singkil, dan di Simeulue,” ujarnya.[]