SIGLI – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menemukan sejumlah proyek sumber APBA 2021 di Pidie dan Pidie Jaya diduga bermasalah. DPRA pun mewarning Pemerintah Aceh untuk mengevaluasi hasil pembangunan tersebut.
Temuan itu diungkapkan Tim Kunjungan Kerja Anggota DPRA Dapil Pidie yang telah turun ke lapangan sebagai tindak lanjut Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA TA 2021, beberapa waktu lalu.
Tim diketuai Muhammad Rizal Falevi Kirani dengan anggota Dahlan Jamaluddin, Ikhsanuddin, Anwar Husen, Dalimi, Kartini Ibrahim, dan Nurlailawati, sudah meninjau ke lapangan baik di Pidie dan Pidie Jaya. Di sejumlah lokasi mereka menemukan proyek yang diduga dikerjakan tidak sesuai perencanaan, dan ada pekerjaan dinilai tidak berkualitas.
Hal itu diungkapkan Ketua Tim Kunker DPRA, M. Rizal Falevi Kirani, dalam jumpa pers, di Cek Min Kupi, Pidie, Kamis, 23 Juni 2022.
“Kita menemukan sejumlah proyek yang dikerjakan pihak ketiga tidak sesuai perencanaan. Bahkan, ada di antaranya tidak fungsional hingga sekarang,” ungkap Falevi Kirani.
Falevi mencontohkan proyek irigasi DI Ulee Gle, Kecamatan Bandar Dua, Pidie Jaya, meski sudah selesai dikerjakan, namun kualitasnya dinilai sangat rendah. Jika dibandingkan dengan bangunan sebelumnya, kata dia, jauh lebih kokoh bangunan semula.
“Memang bangunan sudah rampung, tetapi mutu dan kualitasnya sangat diragukan. Lebih tepat kitakan dikerjakan bukan dengan tangan, tapi menggunakan kaki,” kata Falevi.
Selain itu, kata Falevi, proyek embung di Gampong Dayah Ujoeng Baroh, Kecamataan Tringgadeng, Pidie Jaya, baru beberapa bulan selesai dikerjakan, kini tanggulnya kembali patah. Diduga penyebabnya proses pekerjaan “asal-asalan”, sehingga tidak dapat difungsikan masyarakat.
“Kita juga menemukan pembangunan lanjutan RSU Tgk. Chik Ditiro, Sigli, Pidie, yang masih terjadi rembesan ketika hujan lantaran konstruksi lantai atap bocor,” kata Anggota DPRA Fraksi PNA ini.
Falevi juga menyebut pembangunan ruas jalan lingkungan di Gampong Kramat Luar, Kecamatan Kota Sigli, Pidie, diduga menyimpang dari perencanaan. Awalnya lebar 4 meter, di lapangan lebarnya 3 hingga 3,5 meter.
Dia mengaku pihaknya sudah ada catatan temuan di lapangan. Termasuk proyek pipa di Pdie Jaya, Jalan Ulee Gle – Batas Bireuen, dan gedung SMKN 2 di Pidie. Nantinya semua temuan akan dituangkan dalam berita acara pansus sebagai bahan untuk disampaikan pada rapat paripurna DPRA.
“Pada paripunan kita akan membeberkan temuan di lapangan sebagai warning bagi Pemerintah Aceh dan menjadi bahan evaluasi supaya pengawasan pelaksanaan kegiatan ditingkatkan sehingga anggaran rakyat benar-benar dibangun dan bermanfaat bagi rakyat,” kata mantan aktivis 98 ini.
DPRA mewarning Pemerintah Aceh untuk mengevaluasi pekerjaan tahun 2021. “Karena hasil kunjungan kita, hampir 90 persen pekerjaan belum bisa difungsikan secara maksimal,” tegas Falevi.[](Zamah Sari)