BerandaBerita Aceh UtaraDPRK Aceh Utara Setujui LPj Pelaksanaan APBK 2022 Ditetapkan jadi Qanun, Ini...

DPRK Aceh Utara Setujui LPj Pelaksanaan APBK 2022 Ditetapkan jadi Qanun, Ini Kata Pj Bupati

Populer

LHOKSUKON – DPRK Aceh Utara menyetujui Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara tahun 2022 untuk ditetapkan menjadi Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Utara. Hal tersebut diputuskan dalam rapat paripurna DPRK Aceh Utara tentang penyampaian Laporan Hasil Kerja Gabungan Komisi I, II, III, IV dan V, Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi, dan Pengambilan Keputusan Terhadap LPj Pelaksanaan APBK tahun anggaran 2022, di gedung dewan, Senin, 24 Juli 2023.

Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRK Aceh Utara Arafat, S.E., M.M., didampingi Wakil Ketua DPRK Hendra Yuliansyah, S.Sos., dan Misbahul Munir, S.T., dihadiri Penjabat Bupati Aceh Utara, Dr. Mahyuzar, M.Si., para pejabat Forkopimda, Sekda Dr. A. Murtala, M.Si., Asisten I Dayan Albar, S.Sos., M.A.P., dan Asisten III Drs. Adamy, M.Pd., para Staf Ahli Bupati, para Kepala SKPK, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Mahyuzar menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara yang telah menyelesaikan tugas meneliti, mempelajari serta menelaah LPj Pelaksanaan APBK Aceh Utara tahun 2022 yang diserahkan ke DPRK pada 27 Juni 2023 lalu.

Pembahasan LPj ini, kata Mahyuzar, merupakan pelaksanaan fungsi dewan dalam melakukan evaluasi tahap akhir dari rangkaian seluruh kegiatan Pemerintah Daerah. Di samping itu, LPj ini juga bahan perbandingan untuk penyusunan program dan kegiatan dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.

“Dengan terselenggaranya rapat-rapat baik pembahasan sepihak maupun dua pihak, serta penyampaian Laporan Gabungan Komisi, Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap LPj Pelaksanaan APBK Aceh Utara tahun anggaran 2022 yang telah memutuskan menerima dan menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Utara tahun 2022 untuk ditetapkan menjadi Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Utara, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya,” ujar Mahyuzar.

Terhadap pelaksanaan APBK tahun 2022, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan serta kinerja pada beberapa SKPK, terdapat beberapa hal yang masih menjadi rekomendasi para anggota dewan. “Hal ini akan menjadi bahan evaluasi kami dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ucap Mahyuzar.

Mahyuzar mengharapkan kepada jajarannya segera menyusun dan membahas rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2023. “Karena masih tersisa waktu sekitar enam bulan lagi untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun anggaran 2023,” kata Pj. Bupati Aceh Utara itu.[](ril)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terkait

Berita lainya