BLANGKEJEREN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues menyoroti kejanggalan pengerjaan proyek lanjutan pembangunan jembatan Tingkem dan pembuatan saluran Kedah.
Kritikan itu disampaikan Drs. H. Abdul Karim, M.M., Anggota DPRK Gayo Lues dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, saat menyampaikan pemandangan umum pada rapat paripurna tentang pembahasan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) tahun anggaran 2019 di gedung dewan setempat, Senin, 24 Agustus 2020.
Di hadapan Bupati Gayo Lues, H. Muhammad Amru, Sekda H. Thalib, dan pejabat lainnya, Abdul Karim mengatakan dalam kunjungannya dari lintas komisi ke lokasi pembangunan lanjutan jembatan Desa Tingkem dengan anggaran Rp3.047.500.000, pihaknya melihat pengerjaan proyek yang menggunakan anggara DOKA itu tidak ada pengawas di lapangan.
“Para pekerja melakukan pekerjaanya tidak ada petunjuk, tidak ada gambar, mereka bekerja sendiri tanpa pedoman. Selain itu pekerjaan tahun sebelumnya sudah banyak yang pecah dan roboh, karena setelah kami cek campuran semennya lebih banyak tanah daripada pasir, kondisi ini sangat membahayakan,” katanya.
DPRK, kata Abdul Karim, sudah menghubungi Kadis PUPR Gayo Lues, namun tidak ada tanggapan. Menurutnya, proyek seperti ini perlu dilakukan pengawasaan maksimal.
“Kami juga mengunjunggi proyek pembuatan saluran air di daerah Kedah, Kecamatan Blangjeranggo, tidak jelas dinas mana yang punya, tidak ada papan nama. Juga ukuran saluran tidak sesuai. Jumlah besi yang digunakan tidak dengan ketentuan. Menurut hemat kami, kunjungan lintas komisi sangat perlu dilakukan dan juga perlu didengar informasi dari masyarakat mengenai proyek seperti ini,” katanya.
Sementara Kepala Dinas PUPR Gayo Lues melalui Kabid Bina Marga Amin Tujung mengatakan pihaknya akan memperbaiki apabila ada item pekerjaan yang tidak sesuai kontrak.
Menurutnya, pekerjaan itu pertama dilaksanakan dengan DOKA di bawah Dinas PUPR Provinsi Aceh Tahun 2018, sedangkan Kabupaten Gayo Lues hanya sebagai penerima manfaat, namun proyek itu tidak fungsional. Oleh sebab itu, Dinas PUPR Gayo Lues melanjutkan pembangunan tersebut tahun 2020 agar fungsional, sehingga bermanfaat untuk masyarakat.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada para legislatif yang turun ke lapangan. Dengan adanya kunjungan tersebut, ke depan kami akan lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap kegiatan fisik yang ada pada Dinas PUPR,” katanya.[]
