LHOKSUKON – Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat, ketuk palu terhadap Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) Tahun Anggaran 2023 senilai Rp2,51 triliun lebih, dalam rapat paripurna di gedung dewan, Lhoksukon, Jumat, 25 November 2022, malam. Sementara Ketua DPRK Lhokseumawe, Ismail, ketuk palu Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK) tahun 2023 senilai Rp777,44 miliar lebih, dalam rapat paripurna di gedung dewan Lhokseumawe, juga pada Jumat (25/11) malam.
DPRK Aceh Utara dan Lhokseumawe mengambil keputusan menyetujui RAPBK 2023, usai mendengarkan laporan Gabungan Komisi dan pendapat Fraksi-Fraksi dalam rapat paripurna tersebut. Setelah itu, Kepala Daerah dan Pimpinan DPRK menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama terhadap RAPBK 2023.
Pj. Bupati Aceh Utara, Azwardi, AP., M.Si., dalam pidatonya mengatakan pihaknya akan mengevaluasi, mempelajari dan menindaklanjuti laporan Gabungan Komisi dan pendapat Fraksi-Fraksi DPRK terhadap RAPBK 2023 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. “Dan akan menjadi perhatian kami bersama SKPK (Satuan Kerja Perangkat Kabupaten) terkait,” ucapnya.
Azwardi menyebut keterbatasan anggaran dan besarnya kebutuhan belanja dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat adalah suatu permasalahan yang harus dicari solusinya bersama-sama. Pemkab Aceh Utara menyadari pembangunan daerah tidak terlepas dari berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan anggaran cukup besar.
“Sementara pendapatan daerah untuk memenuhi belanja sangatlah terbatas dan memerlukan upaya-upaya untuk mencari sumber lain baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Kita berharap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara yang telah disepakati bersama menjadi suatu harapan dalam menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat,” ujar Azwardi.
RAPBK Aceh Utara dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK 2023 yang telah disetujui bersama itu, paling lama tiga hari kerja disampaikan kepada Gubernur Aceh untuk dievaluasi.
“Untuk itu kami minta kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk segera menyesuaikan Rancangan APBK Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan hasil pembahasan kedua belah pihak guna kita sampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi,” tutur Azwardi.
[Pj Bupati Aceh Utara Azwardi berpidato dalam rapat paripurna DPRK tentang pengambilan keputusan terhadap RAPBK Tahun Anggaran 2023, di gedung dewan, Jumat, 25 November 2022, malam. Foto: Ist]
Data diperoleh portalsatu.com, dalam RAPBK Aceh Utara tahun 2023 yang disetujui bersama itu, target pendapatan daerah Rp2,46 triliun dan belanja daerah Rp2,51 triliun lebih, sehingga defisit Rp54,87 miliar, yang ditutupi dengan penerimaan pembiayaan daerah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Silpa) Rp54,87 M.
Rintis RSUD Lhokseumawe
Sementara itu, Pj. Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Imran, dalam pidatonya mengatakan pihaknya menyadari dalam perancangan Qanun APBK Tahun Anggaran 2023 masih jauh dari kesempurnaan.
“Luar biasa masukan-masukan (yang disampaikan DPRK melalui laporan Gabungan Komisi dan pendapat Fraksi-Fraksi) kepada kami sebagai penyusun anggaran untuk Kota Lhokseumawe. Hal ini karena ketersediaan anggaran yang terbatas, sehingga tidak semua aspirasi masyarakat maupun kebutuhan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dapat terakomodir,” ujar Imran.
Namun, kata Imran, di tengah keterbatasan keuangan daerah, Pemko Lhokseumawe berkomitmen untuk membenahi sektor-sektor yang dianggap penting bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian.
“Selain itu, kami melakukan pembangunan jalan dan infrastruktur masyarakat lainnya serta program-program yang memberi dampak pada kontribusi nyata terhadap pembangunan Kota Lhokseumawe yang bersih, indah, nyaman serta kreatif dan inovatif. Hal lain yang juga kita lakukan saat ini adalah untuk penanganan inflasi, seperti operasi pasar murah, dan pemberian bantuan sosial,” tutur Imran.
Imran kembali menyampaikan bahwa Pemko Lhokseumawe pada tahun 2023 mulai merintis pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), yang diharapkan dapat memberi manfaat besar kepada masyarakat. “Sebagaimana kita ketahui bahwa sampai saat ini Kota Lhokseumawe belum memiliki RSUD sejak Pemerintah Kota Lhokseumawe dilahirkan. Kami berharap dukungan dan partisipasi semua pihak dalam menjalankan tujuan mulia ini, sehingga dalam proses pelaksanaannya dapat berjalan seperti yang diharapkan dan sesuai dengan ketentuan berlaku,” ujarnya.
RAPBK Lhokseumawe 2023 yang telah disetujui bersama itu akan disampaikan kepada Gubernur Aceh untuk dievaluasi. “Kami meminta doa dan dukungan agar penyampaian Rancangan APBK kepada Gubernur Aceh dapat berjalan lancar,” ucap Imran.
Dalam RAPBK Lhokseumawe 2023 yang disetujui bersama, target pendapatan daerah Rp747,65 miliar dan belanja daerah Rp777,44 miliar lebih, sehingga defisit Rp29,78 miliar, yang ditutupi dengan penerimaan pembiayaan daerah Rp29,78 M.[](red)
