BANDA ACEH – Pengamat politik, hukum dan keamanan Aceh, Aryos Nivada, menilai langkah politisi Partai Aceh, Abdullah Saleh, yang ikut mendukung terbentuknya Provinsi Aceh Leuser Antara Barat Selatan (Alabas) adalah sikap cerdas. Dia mengatakan sikap tersebut menandakan Abdullah Saleh telah membaca tanda-tanda politik di kawasan pantai barat selatan dan tengah Aceh.
“Ini bukti, kalau Abdullah Saleh brillian dalam membaca tanda-tanda politik. Kemampuannya dalam membaca peluang terbentuknya Provinsi Alabas membuktikan ia politisi berkelas di jajaran PA. Ia sosok yang mampu membaca tanda-tanda politik ke depan,” ujar Aryos kepada portalsatu.com, Rabu, 10 Februari 2016.
Dia mengatakan hal yang menarik terjadi ketika serangan politik dari petinggi Partai Aceh ditujukan kepada Abdullah Saleh malah meningkatkan elektabilitas mantan politisi PPP ini semakin membesar. Menurutnya suara masyarakat pantai barat selatan yang semula menyuarakan dukungan kepada pembentukan provinsi Alabas, kini terkonsolidasi hanya kepada Abdullah Saleh.
“Ini sangat menguntungkan posisi Abdullah Saleh. Kenapa? Karena semakin kuat eksistensi dan nilai tawar Abdullah Saleh di mata lawan politiknya,” ujarnya.
Kondisi ini kemudian membuat peluang Abdullah Saleh terpilih menjadi wakil gubernur dari salah satu calon kandidat gubernur terbuka lebar. Apalagi ketika suara pantai barat selatan hampir sepenuhnya mengalir untuk sosok yang kini menjabat Ketua Komisi I DPR Aceh tersebut.
“Kalau pun dirinya Abdullah Saleh di-PAW ataupun dipecat, malahan semakin meningkat drastis suara masyarakat di barat selatan untuk dirinya. Apalagi bila jadi diputuskan oleh Partai Aceh memecat Abdullah Saleh. Jelas sangat merugikan PA, karena basis pemilih yang loyal kepada Abdullah Saleh bisa lari dari PA,” katanya.
Menurut Aryos jika itu terjadi dukungan untuk Partai Aceh semakin menurun pada Pemilu 2019. Abdullah Saleh juga dinilai berpotensi menjadi salah satu calon Gubernur Alabas jika provinsi ini benar-benar terbentuk.
Aryos turut menyarankan para pihak untuk melakukan jajak pendapat atau survey dukungan masyarakat yang berada di pantai barat selatan dan tengah Aceh untuk menjawab isu pembentukan ALA dan Abas atau Alabas. Dia juga menekankan untuk menelusuri secara mendalama data dukungan warga yang ditinjau dari segala aspek.
“Tujuannya agar tergambarkan keinginan masyarakat atau keinginan elit sehubungan kebutuhan pemekaran kedua provinsi dari Provinsi Aceh. Jangan sampai keinginan pembentukan kedua provinsi ALA dan ABAS karena hawa nafsu elit saja. Bilamana hasil jajak pendapat ternyata masyarakat tidak membutuhkan pemekaran namun ternyata yang diperlukan pelayanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan dapat dirasakan serta kesejahteraan dapat dinikmati,” katanya.
Hal lain yang diperlukan masyarakat di kedua wilayah disana adalah pemenuhan kebutuhan fasilitas dan infrastruktur masyarakat di ABAS dan ALA untuk dipenuhi oleh pemerintah Aceh. “Untuk itu diperlukan perencaaan program akselerasi guna mempercepat proses pembangunan,” kata Peneliti Jaringan Survey Inisiatif ini.
Dia menilai ketimpangan pembangunan ALA dan ABAS karena perilaku elit politik yang melakukan korupsi besar-besaran dari uang rakyat. Menurutnya hal ini harus diperjelas agar tidak ada dusta diantara masyarakat ALA dan ABAS dengan elit politik di kedua wilayah tersebut.
“Jika dioptimalkan dan tepat sasaran, dan tepat manfaat perencanaan pembangunan yang sudah direncanakan di kabupaten/kota di wilayah ABAS dan ALA oleh elit politik yang berkuasa, maka issue pemekaran ALA dan ABAS tidak mengemuka ke publik,” ujar penulis buku Pecah Belah Politik Lokal tersebut.[](bna)