SUBULUSSALAM – Mantan Wali Kota Subulussalam dua periode, H. Merah Sakti, S.H., menyampaikan rasa kerisauanya di tengah kondisi virus corona melanda dunia, termasuk di daerah ini, pihak eksekutif dan legislatif terlibat saling lapor akibat insiden percekcokan dalam penanganan Covid-19.
Kerisauan ini disampaikan Merah Sakti menanggapi insiden perang mulut antara petugas Tim Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan Covid-19 dengan salah seorang anggota DPRK bersama rekannya, berujung pelaporan kepada pihak kepolisian.
Merah Sakti mengaku miris melihat hal tersebut bisa terjadi. Dalam situasi seperti ini, seharusnya mereka para pejabat harus kompak dan bersatu, menjadi contoh suri tauladan bagi masyarakat, karena mereka digaji menggunakan uang rakyat.
Namun yang terjadi, kata Merah Sakti, kedua lembaga tersebut justru mempertontonkan kehebatan masing-masing. Sementara rakyat butuh pengayoman dan perlindungan kesehatan dan keselamatan di tengah maraknya wabah Covid-19.
“Nasibmu negeriku, semakin miris hati kami sebagai masyarakat biasa, di tengah kondisi virus corona yang melanda dunia, termasuk kita ini, eksekutif dan legislatif saling mengadu dan lapor,” kata Merah Sakti dalam keterangannya dikirim kepada portalsatu.com, Minggu, 5 April 2020.
“Sandiwara apalagi yang digelar di negeri ini, kami jadi bingung, saudara-saudara kita banyak cemas, khawatir dan takut di tengah wabah melanda negeri ini,” ungkap Merah Sakti.
Masyarakat diminta mematuhi protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19, dan mereka patuh berdiam di rumah. Di sisi lain, kata Merah Sakti, siapa yang bisa membantu nafkah mereka.
Sementara beredar kabar, ada warga menggadaikan KTP di pajak harian untuk mendapatkan sembako berupa beras untuk makan biar bertahan hidup. Di sisi lain, para pejabat justru bertikar dan saling lapor, dampak dari penanganan Covid-19.
“Wahai pejabat dan penguasa berhentilah untuk bertikai, bapak-bapak semua harus kompak dan bersatu,” ungkap Merah Sakti.
Ketua DPD Partai Golkar Kota Subulussalam itu mengatakan, beberapa waktu ke depan memasuki bulan suci Ramadan, eksekutif dan legislatif harus cepat bersikap dan bertindak dalam penanganan dan pencegahan Covid-19, karena masyarakat butuh kepastian dari pemerintah.
Merah Sakti mengaku mendapat informasi alokasi dana penanganan Covid-19 di Kota Subulussalam hanya Rp2 miliar. Angka tersebut dinilai terlalu sedikit jika dibandingkan Abdya Rp51 miliar dan Aceh Besar Rp48 miliar.
“Jika memang anggaran Rp2 miliar itu diperuntukan untuk sembako segeralah beli, banyak toko di Subulussalam. Beli salurkan, insya Allah terbantu saudara-saudara kita, jangan sampai masyarakat semakin terjepit dan tersakiti,” ucapanya.
“Nyawa lebih berharga dari pada APBK (uang),” pungkasnya.
“Apalagi di Bulog juga ada cadangan beras pemerintah, desa-desa dilarang ambil kebijakan. Sementara sembako pemda tunggu dulu, masih proses. Apa harus menunggu data? Tidakkah data saudara kita yang kurang mampu ada di dinas?” ungkap Merah Sakti yang menjabat Wali Kota Subulussalam periode 2009-2014 sampai 2014-2019.[]
