JAKARTA – Proyek pengadaan perangkat tekhnologi videotron senilai 8,5 miliar milik Dinas Pendidikan Aceh yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2016 mendapat penolakan dari berbagai kalangan, salah satunya Forum Gerakan Pemuda Peduli Aceh (FORGEPPA).
Ketua Umum FORGEPPA Arsyad Lawet berpendapat, proyek videotron dengan harga yang sangat fantastis tersebut kurang tepat untuk kondisi Aceh saat ini.
“Mengingat permasalahan pendidikan di Aceh yang masih sangat kompleks, mulai dari peringkat Ujian Nasional Aceh yang jauh dari sasaran sampai infrastruktur sekolah di pedalaman Aceh masih belum memadai,” katanya melalui siaran pers yang diterima redaksi, Rabu, 20 Juli 2016.
Menurut Arsyad, Pemerintah Aceh dalam hal ini Dinas Pendidikan Aceh harus jeli dalam melihat kondisi pendidikan Aceh saat ini, dan melakukan upaya-upaya real dalam meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri.
Videotron bukanlah solusi konkret dalam upaya memperbaiki kondisi pendidikan Aceh yang kian terpuruk, masih banyak hal yang mendesak yang mesti dilakukan pemerintah untuk memajukan pendidikan di Aceh, kata Arsyad.
Arsyad mengatakan, kualitas pendidikan Aceh saat ini masih rendah dan bisa dibilang memprihatinkan. Masih sering dijumpai bangunan sekolah yang buruk kondisinya, kualitas guru yang masih rendah, siswa tidak mendapatkan pasokan buku yang memadai, serta masih banyak sekolah yang belum memiliki laboratorium perpusatakan yang kurang. Sarana dan prasarana pembelajaran juga turut menjadi faktor semakin terpuruknya pendidikan di Aceh, terutama bagi penduduk di daerah terbelakang.
Selain memperbaiki sarana dan prasaran sekolah, pemerintah juga harus melalukan kegiatan-kegiatan seperti pelatihan, pembekalan, dan pemberdayaan guru, hal ini tentu sangat penting untuk meningkatkan kualitas mereka. Dengan meningkatkan standar kualitas guru di Aceh, kualitas pendidikanpun akan meningkat secara signifikan, katanya.[](rel)
