BANDA ACEH – Anggota DPR RI asal Aceh, H.M. Nasir Djamil, menyarankan Pemerintah Aceh membentuk satu unit kerja yang menjamin semua SKPA bisa bekerja dengan baik sehingga tidak ada pekerjaan terhenti.
Unit kerja tersebut, kata Nasir, bertugas memberikan masukan sejak perencanaan hingga pelaksanaannya. Memastikan dampak dari setiap proyek bagi peningkatan taraf hidup masyarakat, membuka lapanga kerja serta mengurangi angka kemiskinan.
“Karena kalau yang mengawasi anggaran sudah DPRA, ada TAPA, dan P2K juga. Tapi ini untuk menjaga kepala SKPA itu on the track menjalankan program sesuai dengan visi-misi gubernur, maka saya sarankan agar gubernur membentuk satu unit yang bisa melakukan evaluasi, mengawasi SKPA, mulai dari perencanaan dan pelaksanaannya,” ujar Nasir, Jumat, 16 Februari 2018.
Nasir menyebutkan, unit kerja gubernur ini kemudian mengomunikasikan kepada gubernur apa saja yang menjadi hambatan dalam pekerjaan di lapangan, sehingga tidak ada proyek yang terhenti. Karena, menurutnya, tidak semua persoalan harus turun tangan gubernur.
“Misalnya ada hambatan pada pembebasan lahan, maka tim ini berperan aktif mengomunikasi pembebasan lahan dan mereka harus duduk dengan semua pihak, masyarakat bahkan pemerintah pusat bagaimana menyelesaikanya, nanti gubernur tinggal mengambil keputusan,” ujarnya.
Oleh karena itu, menurut Nasir, untuk mengevaluasi sesuai tidaknya perencanaan dan kegiatan serta dampaknya bagi masyarakat, gubernur butuh orang-orang yang paham betul dengan pekerjaan di lapangan, daripada membentuk tim yang tidak efektif dan tidak membawa dampak apapun bagi peningkatan taraf hidup masyarakat Aceh.
“Jadi unit ini secara objektif mengawasi kinerja SKPA. Jika pun nanti gubernur mau melakukan pergantian kepala SKPA, maka alasannya jelas, bukan soal suka atau tidak suka, tapi jelas karena tidak mampu. Tinggal saja sekarang gubernur segera memilih siapa yang layak menjadi kepala-kepala SKPA, dan siapa yang layak dipercaya pada unit kerja gubernur tadi,” katanya.
Nasir juga meminta agar Pemerintah Aceh mengubah mindset dalam pembangunan, dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek. Masyarakat, menurutnya, harus dilibatkan dalam pembangunan, sehingga kendala-kendala sperti pembebasan lahan tidak lagi terjadi dimasa mendatang.
“Dan pemerintah juga harus jujur. Misalnya dalam pembebasan lahan ini, berapa harganya? harus jujur. Karena kalau masyarakat sudah percaya pada Pemerintah Aceh, maka Pemeritah Aceh juga akan mudah mendapatkan kepercayaan dari pemerintah pusat, kalau sudah saling percaya maka pembangunan akan semakin mudah,” pungkas anggota Komisi III DPR RI itu.[](rel)
