BANDA ACEH – Gubernur Zaini Abdullah mengharapkan keberadaan Wali Nanggroe dapat mempersatukan masyarakat di Aceh. Wali Nanggroe juga dimimnta mampu memperkuat segala bentuk adat dan kebudayaan yang ditinggalkan leluhur.
“Wali Nanggroe haruslah bisa memegang amanah sebagai lembaga pemersatu menurut adat, bukan menurut politik,” ujar Gubernur Zaini dalam sambutannya pada acara Peusijuek Wali Nanggroe dan Meuligoe, Rabu, 13 April 2016.
Dia mengatakan Pemerintah Aceh dan masyarakat akan senantiasa mendukung keberadaan Wali Nanggroe. Apalagi keberadaan lembaga ini merupakan bentuk amanah yang lahir dari proses perdamaian Aceh di Helsinki, Finlandia.
Zaini berharap dengan peresmian kompleks meuligo dapat menjamin penguatan adat istiadat di Aceh. Menurutnya dengan adanya pendukung kerja itu, masyarakat tahu ke mana mencari solusi terkait dengan adat, budaya dan kesenian.
“Kelembagaan Wali Nanggroe haruslah menjadi lembaga pemersatu tempat rakyat mencari solusi, dan bertanya seputar adat istiadat,” kata gubernur. “Kita bisa mencari segala solusi di sini, sehingga Aceh bisa terus aman dan tidak lagi bergejolak,” katanya lagi.
Gubernur juga meminta Lembaga Khatibul Wali untuk dapat menjaga dan merawat fasilitas yang telah tersedia. Seperti diketahui, pembangunan kompleks Meuligo Wali Nanggroe dimulai tahun 2010 lalu di atas lahan seluas 11 hektar dan menelan biaya sebesar Rp 97 miliar lebih.
Dalam laporan yang dibacakan oleh Zulkifli MM, Kepala Dinas Cipta Karya Aceh, kompleks itu dilengkapi dengan gedung utama sebagai tempat pertemuan, rumah dinas wali, bangunan guess host berkapasitas 24 kamar tidur tamu, menara air, dapur umum, musala, pos jaga, jalan aspal, pagar komplek, dan sekretariat khatibul wali.
Dia juga mengakui adanya beberapa fasilitas yang belum selesai dibangun.
“Ini akan menjadi tempat wali tinggal dan bekerja sehingga bisa memperkuat lembaga wali untuk mempersatukan dan menjaga adat Aceh,” ujar Zulkifli.
Sementara Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Malik Mahmud Al-Haytar, menyebutkan, dengan penyerahterimaan aset dari Dinas Cipta Karya kepada Sekretariat Khatibul Wali, tentunya akan sangat mendukung pekerjaan lembaga wali, sehingga bisa bekerja fokus dan terarah.
“Alhamdulillah dan semoga ini dapat kita gunakan untuk kebaikan semua. Saya berharap lembaga wali bisa menjadi mercusuar pemersatu masyarakat Aceh,” ujarnya.
Peresmian Meuligo Wali Nanggroe ditandai dengan peusijuek atau menepungtawari gedung dan Wali Nanggroe sendiri, yang dilakukan oleh Ketua Majelis Adat Aceh, Abdurrahman Kaoy. Seusai prosesi tersebut, gubernur bersama wali Nanggroe menggunting bunga sebagai tanda bangunan telah usai diresmikan. Hadir dalam acara tersebut seluruh unsur Forkopimda Aceh dan para pejabat SKPA serta seratusan lebih masyarakat.[](bna)