BANDA ACEH – Aktivis Kebudayaan di Institut Peradaban Aceh, Haekal Afifa, menilai keberadaan Lembaga Wali Nanggroe penting dan perlu kerja sama kolektif untuk memastikan bekerja maksimal dan independen.
“Kita melihat kehadiran Lembaga Wali Nanggroe sangat diperlukan untuk Aceh. Hal ini penting guna mengawal kepentingan nilai-nilai sejarah, adat, budaya dan peradaban Aceh di tingkat nasional,” tegas Haekal melalui siaran pers diterima portalsatu.com/, Rabu, 14 November 2018.
Menurut Haekal, Lembaga Wali Nanggroe adalah konsensus dari Perdamaian Aceh yang diamanahkan dalam MoU Helsinki dan UUPA. “Lembaga ini memiliki kekuatan hukum, dan produk dari Perdamaian Aceh yang harus dijaga dan dikawal bersama untuk keberlangsungannya. Sebagai civil society, kita memastikan lembaga ini berjalan pada jalur yang semestinya secara objektif dan tidak tendensius,” ungkapnya.
Penyusun Kalender Aceh ini menilai, perlu kerja sama kolektif untuk memastikan lembaga ini bekerja secara maksimal dan independen, sehingga menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia dalam mengawal nilai adat dan budaya di tengah serangan globalisasi di Indonesia.
“Perlu kerja sama semua pihak, agar lembaga ini berfungsi dengan tepat dan independen demi kepentingan Aceh, bukan untuk kepentingan politik dan harus dilepaskan dari oknum-oknum yang mempolitisir lembaga ini,” tegas Haekal.
Haekal menambahkan, jika kehadiran lembaga ini masih belum berfungsi maksimal bukan berarti lembaga ini tidak diperlukan, dan juga tidak semestinya pemimpin yang tak berhasil harus dipertahankan.
“Bék gara-gara supér hana pah, katajak tet moto-moto. Itu tidak bijak. Dan mempertahankan nahkoda lama juga tidak mungkin, evaluasi dan cari nakhoda yang lebih baik untuk masa depan perdamaian dan peradaban Aceh,'' ujar Haekal.[](rel)
