SUBULUSSALAM – Wali Kota Subulussalam, Haji Rasyid Bancin (HRB), menegaskan masyarakat tidak boleh hanya jadi penonton di negeri sendiri, tapi harus menjadi bagian penerima manfaat dari investasi yang masuk ke daerah.
“Program ini adalah bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Kita tidak ingin masyarakat hanya menjadi penonton, tetapi harus menjadi bagian utama dari manfaat investasi,” kata HRB dalam acara Launching Plasma PT Laot Bangko di Pendopo Wali Kota Subulussalam, Jumat, 17 April 2026
Launcing ini ditandai dengan penyerahan sertipikat secara simbolis serta penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama antara perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Laot Bangko dengan tiga koperasi, yakni Desa Singgersing, Namo Buaya, dan Batu Napal, Kecamatan Sultan Daulat.
Dalam kesempatan itu, HRB bilang bahwa harapan masyarakat terhadap plasma sesungguhnya sangat sederhana, yakni memperoleh manfaat nyata dari pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka sendiri.
“Harapan itu sederhana, tetapi tidak boleh disederhanakan. Masyarakat harus benar-benar merasakan manfaatnya,” ujarnya. Program plasma ini, kata HRB, bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan masyarakat memperoleh manfaat langsung dari investasi yang masuk ke daerah.
Ia menekankan bahwa plasma bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan ukuran konkret apakah investasi benar-benar menghadirkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi.
“Plasma adalah indikator apakah investasi membawa keadilan atau hanya menghadirkan angka-angka pertumbuhan tanpa pemerataan,” katanya.
Dalam skema kerja sama yang disepakati, pengelolaan plasma akan dilakukan secara manajemen oleh pihak perusahaan hingga batas waktu yang ditentukan dalam MoU. Setelah masa kerja sama berakhir, pengelolaan akan diserahkan sepenuhnya kepada koperasi sebagai representasi masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa berbagai persoalan plasma di sejumlah daerah selama ini kerap muncul bukan karena konsepnya yang keliru, melainkan akibat pelaksanaan yang tidak transparan dan tidak berpihak kepada masyarakat.
Karena itu, HRB secara tegas mengingatkan pihak perusahaan untuk menjaga komitmen dan menjalankan program secara terbuka dan bertanggung jawab.
“Pastikan semuanya jelas: lahannya, statusnya, pola bagi hasilnya, dan siapa yang menerima manfaat. Jangan sampai program ini menimbulkan pertanyaan baru di tengah masyarakat,” tegasnya.
Kepada koperasi, HRB menegaskan bahwa peran mereka sangat menentukan keberhasilan program ini. Ia mengingatkan agar pengelolaan dilakukan secara jujur, transparan, dan profesional.
“Koperasi adalah kunci. Di tangan koperasi, program ini bisa menjadi kekuatan ekonomi masyarakat atau justru menjadi sumber kekecewaan. Kelola dengan jujur dan terbuka,” ujarnya.
Ia menambahkan, amanah yang diemban koperasi bukan hanya soal pengelolaan kebun, tetapi juga kepercayaan masyarakat yang harus dijaga.
Lebih jauh, HRB mengajak masyarakat untuk ikut terlibat aktif dalam pengawasan program plasma agar berjalan sesuai tujuan.
“Kalau ada yang tidak jelas atau tidak sesuai, sampaikan. Keberhasilan program ini ditentukan oleh keterlibatan semua pihak,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, HRB juga menyoroti peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kota Subulussalam yang dinilainya memiliki kontribusi besar dalam mendorong penyelesaian berbagai persoalan agraria di daerah.
Ia mengapresiasi capaian GTRA yang dinilai telah menunjukkan kinerja baik, namun menegaskan bahwa kerja tersebut tidak boleh berhenti.
“Peran GTRA sangat penting dan kita apresiasi kinerjanya. Tapi saya minta jangan berhenti. Terus lakukan terobosan dan gebrakan ke depan agar persoalan agraria semakin tertata dan memberikan kepastian bagi masyarakat,” tegas HRB.
Kepada seluruh pemangku kepentingan, HRB meminta agar fungsi pengawasan dijalankan secara maksimal guna memastikan program berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan pihak mana pun.
“Pastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Jika ada persoalan, selesaikan dengan cepat dan adil, jangan menunggu sampai menjadi besar,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, HRB mengingatkan bahwa program plasma ini merupakan momentum penting yang harus dijaga bersama, bukan sekadar formalitas pelaksanaan program.
“Ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah langkah untuk memastikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jika berhasil, ini akan menjadi contoh baik ke depan. Namun jika gagal, ini bisa menjadi bom waktu sekaligus bumerang bagi kita semua,” tegas HRB.[] (ril)