BABDA ACEH – Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menyikapi berbagai tantangan aktual Islam dan institusi pendidikan dayah di Aceh.
FGD dengan tema “Islam, Aceh dan Masa Depan Dayah” yang diselenggarakan di Markaz PB HUDA di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah ini berlangsung Sabtu 20 Juli 2019, dihadiri para pengurus HUDA, aktivis peduli dayah dan kalangan akademisi. Dari Pemerintahan Aceh hadir Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Usamah Elmadny dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), H.Musannif, Wakil Ketua Komisi VII bidang agama dan kebudayaan.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Umum PB HUDA, Tgk. Hasbi Albayuni melalui siaran pers.
Ketua PB HUDA, Tgk. H. Muhammad Yusuf A. Wahab (Ayah Sop) dalam sambutannya menjelaskan FGD ini diselenggarakan untuk menjaring ide-ide dan gagasan dari berbagai kalangan dalam rangka memperkuat eksistensi institusi pendidikan dayah.
“Di tengah berbagai tantangan aktual yang dihadapi umat Islam dewasa ini, maka kita berharap agar dayah terus eksis dan memberi manfaat untuk Aceh hari ini dan masa depan,” ujar Ayah Sop.
Sementara Ustaz Masrul Aidi yang berbicara setelah Ayah Sop menjelaskan berbagai tantangan aktual dalam rangka memperkuat eksistensi dayah di tengah-tengah masyarakat.
“Hari ini kita menjumpai ada alim fiqh yang tidak hafal al-Quran. Dan di sisi lain ada yang hafal al-Quran namun tidak menguasai fiqh. Padahal Islam menghendaki kedua-duanya menyatu. Di sinilah peran dayah sangat diharapkan untuk melahirkan alumni yang hafizh dan juga faqih,” tegas Ust Masrul.
Selain dihadiri para pengurus HUDA, termasuk Wakil Ketua Umum Abi Hidayat Muhibuddin Waly, Tgk.H.Faisal Ali, Dr. Tgk. Muntasir A.Kadir, FGD ini juga menghadirkan sejumlah akademisi seperti Dr. Faisal Nur dan Dr. Sabirin dari UIN Ar-Raniry, dan Tgk. M. Rizwan Haji Ali dari Unimal.
Hasil FGD PB HUDA
Dayah sebagai benteng pendidikan Islam dan pembentuk akhlak generasi Islam di Aceh terus tumbuh dalam berbagai tantangan dan dinamika. Eksistensi dayah telah dirasakan manfaatnya oleh berbagai elemen masyarakat, tetapi dayah sebagai lembaga sosial keagamaan tentu hidup dalam ruang publik yang terbuka dan zaman yang terus bergerak. Oleh sebab itu, dalam rangka merespons perkembangan dayah dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat dirumuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa dayah perlu memberikan solusi yang substantif dan aplikatif terhadap problem kehidupan masyarakat yang terus berubah dengan menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas baik kapasitas keilmuan, akhlak dan kecakapan yang sejalan dengan medan dakwah yang terus berkembang.
2. Bahwa dalam konteks hubungan dayah dengan pemerintah, dayah perlu menempatkan diri sebagai kekuatan yang mewarnai kebijakan-kebijakan pemerintahan berlandaskan nilai- nilai Islam.
3. Bahwa eksistensi dayah perlu terus diperkuat dengan membangun pilar-pilar kemandirian dayah yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun.
4. Bahwa program-program Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota yang berkaitan dengan dayah harus dijalankan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh kewibawaan dan kehormatan dayah dan para ulama.
5. Bahwa Pemerintah Aceh termasuk Dinas Dayah perlu memiliki sistem informasi online sebagai saluran penyampaian usulan dari berbagai komponen masyarakat di seluruh Aceh, sehingga dapat membuka akses kepada seluruh masyarakat untuk menyampaikan program kepada pemerintah.
Setelah menggelar FGD, PB HUDA melaksanakan rapat internal yang dipimpin Ketua Umum PB HUDA. Adapun hasil rapat adalah sebagai berikut:
1. Menghidupkan kegiatan Sekretariat PB HUDA dan rapat rutin.
2. Memulihkan dan meremajakan kepengurusan kepengurusan wilayah di seluruh Aceh dalam tahun 2019 yang sudah berakhir masa kepengurusan.
3. Membangun sistem koordinasi dan komunikasi kepengurusan PB HUDA.
4. Membangun sistem data base dayah seluruh Aceh dan mengidentifikasi persoalan-persoalan yang dihadapi dayah.
5. Menyampaikan hasil rapat Majelis Tanfiz kepada Majelis Syura PB HUDA.[] Rilis