Banda Aceh — Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, memimpin rapat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Banda Aceh yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Kamis (26/2/2026).
Pertemuan tersebut membahas langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta mempercepat digitalisasi layanan dan transaksi pemerintah daerah, terutama menjelang Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.
Dalam arahannya, Illiza menegaskan pentingnya pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tetap terjangkau.
Menurutnya, pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan angka statistik, tetapi juga berdampak langsung pada kondisi sosial masyarakat.
“Pengendalian inflasi bukan hanya soal angka, tetapi bagaimana memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dan terjangkau,” kata Illiza.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia Provinsi Aceh serta seluruh anggota TPID dan TP2DD yang selama ini aktif melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi di lapangan, seperti pemantauan harga, operasi pasar, hingga penguatan distribusi bahan pokok.
Pemerintah Kota Banda Aceh, lanjut Illiza, terus menjalankan strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif kepada masyarakat.
Langkah tersebut diwujudkan melalui berbagai program, di antaranya pelaksanaan pasar murah, penguatan kerja sama antar daerah dalam penyediaan pasokan pangan, serta penyediaan informasi harga kepada masyarakat.
“Upaya pengendalian inflasi harus dilakukan secara antisipatif dan berbasis data agar gejolak harga dapat ditekan sejak awal,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini, mengatakan inflasi di Banda Aceh saat ini masih dipengaruhi oleh komoditas pangan yang harganya cenderung berfluktuasi.
Beberapa komoditas yang memengaruhi inflasi antara lain cabai, bawang, beras, serta produk perikanan. Menurutnya, faktor cuaca serta meningkatnya permintaan selama Ramadan turut memicu perubahan harga.
Ia menambahkan, upaya stabilisasi harga dapat dilakukan melalui penguatan distribusi pangan serta pelaksanaan operasi pasar, khususnya di pasar-pasar tradisional.
Selain pengendalian inflasi, rapat tersebut juga membahas percepatan digitalisasi keuangan daerah sebagai bagian dari peningkatan tata kelola pemerintahan.
Illiza menilai digitalisasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi transaksi pemerintah, transparansi pengelolaan keuangan, serta optimalisasi pendapatan daerah.
“Digitalisasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pelayanan publik yang lebih efektif,” katanya.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta berbagai pemangku kepentingan, Pemerintah Kota Banda Aceh berharap stabilitas harga tetap terjaga sehingga masyarakat dapat menjalani Ramadan dengan aman dan nyaman. (adv)
