ACEH UTARA – Pemerintah Aceh Utara sedang melakukan pendataan secara detail terkait rumah warga yang hilang dan rusak akibat banjir bandang dan longsor di Aceh Utara akhir November 2025.
“Hasil rapat dengan unsur Forkopimda dan sudah kita lakukan mapping, para camat akan mendata secara akurat berkenaan rumah masyarakat yang hilang, rusak maupun tanahnya. Nanti kebijakannya dari pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang sudah disampaikan kepada kami bahwa rumah yang rusak ringan itu akan dibantu biaya Rp15 juta, rumah rehab sedang Rp30 juta, rumah rehab berat Rp60 juta,” kata Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Utara, Jamaluddin, kepada wartawan, Jumat, 19 Desember 2025.
Kemudian, kata Jamaluddin, rumah-rumah yang hilang diterjang banjir itu akan dicarikan tanah lain, dan akan dibangun semacam klaster pengungsian bagi masyarakat kehilangan tempat tinggalnya. “Jika ada warga yang tidak mau menempati di klaster tersebut, juga akan diberikan kompensasi dalam bentuk uang tunai bervariasi, yaitu Rp15 juta, Rp30 juta, dan Rp60 juta dari BNPB,” ujar Jamaluddin.
Selain itu, lanjut Jamaluddin, beberapa waktu lalu Kepala BNPB juga menyampaikan kepada Pemkab Aceh Utara bahwa bagi masyarakat terdampak bencana yang tidak mau tinggal di tenda pengungsian atau ingin tinggal di rumah keluarganya maupun sewa rumah, sebulan akan dibiayai Rp600 ribu per-KK.
Huntara dan Huntap
Menurut Jamaluddin, setelah selesai tahap penanganan tanggap darurat bencana, nantinya akan masuk ke masa transisi, atau tahapan hunian sementara (huntara) hingga ke depan diupayakan hunian tetap (huntap) untuk para korban. “Terlebih tidak lama lagi akan memasuki bulan suci Ramadan pada awal tahun 2026”.
“Tentunya kita terus meng-update data pascabanjir. Untuk saat ini lokasi pengungsian di Aceh Utara terdapat 208 titik, jumlah pengungsi sebanyak 20.511 KK dan 77.328 jiwa, korban meninggal dunia sudah ditemukan 164 orang, korban yang hilang belum ditemukan sampai sekarang ada enam orang. Kemudian, akses jalan ke daerah-daerah terdampak itu sudah dilakukan pembersihan. Alhamdulillah, untuk distribusi bantuan logistik sudah dapat dilalui,” ungkap Jamaluddin.
Pembersihan Lumpur hingga Kayu Sisa Banjir
Jamaluddin menambahkan, untuk pembersihan sampah bercampur lumpur di jalan nasional kawasan Aceh Utara, sudah diupayakan. “Termasuk di Kota Pantonlabu, Lhoksukon, Dewantara serta sejumlah lokasi lainnya. Pembersihan itu membutuhkan alat berat dan armada pengangkatan sampah”.
“Kebutuhan ini sudah kita laporkan kepada pihak BNPB. Mudah-mudahan akan segera diakomodir untuk kelancaran proses pemulihan kondisi di Aceh Utara. Kami juga telah menyampaikan kepada Kepala BNPB bahwa masyarakat korban banjir itu membutuhkan tenda pengungsi dan tenda keluarga,” ujar Jamaluddin.
Jamaluddin menyebutkan, pembersihan kayu gelondongan yang ada di kawasan Kecamatan Sawang, Bendungan D.I. Krueng Jambo Aye, dan Langkahan, pihaknya sedang berkoordinasi juga dengan unsur terkait di pemerintah pusat seperti apa nanti arahannya.
“Karena ini perlu alat berat untuk membersihkan kayu-kayu besar yang dibawa arus banjir. Kita menunggu petunjuk terlebih dahulu bagaimana mekanismenya agar bisa cepat teratasi,” ujar Jamaluddin.[]
