BerandaNewsIni Kata Sekda Aceh Utara Soal Pinjaman Daerah dan Sisa Utang

Ini Kata Sekda Aceh Utara Soal Pinjaman Daerah dan Sisa Utang

Populer

LHOKSEUMAWE – Sekda Aceh Utara, Abdul Aziz, S.H., M.H., mengatakan, rencana pinjaman daerah Rp60 miliar untuk membiayai kegiatan dalam APBK Perubahan (APBK-P) tahun 2018.

“Rencana pinjaman daerah untuk kebutuhan pada anggaran perubahan, karena ada kegiatan yang tidak terkaver (tertampung) dalam APBD murni,” ujar Abdul Aziz menjawab portalsatu.com usai menghadiri rapat paripurna persetujuan dewan terhadap pinjaman daerah di Gedung DPRK Aceh Utara, Selasa, 28 Agustus 2018, malam.

Baca juga: Rapat Kilat Ketuk Palu Pinjaman Daerah Berakhir Cengar-cengir

Abdul Aziz melanjutkan, “Karena APBD murni diprioritaskan membayar kewajiban-kewajiban (utang tahun 2017), maka untuk APBD Perubahan ini diambilah rencana pinjaman pada bank”.

Menurut Abdul Aziz, untuk bisa meminjam uang bank, Pemkab Aceh Utara harus mendapatkan persetujuan DPRK. “Seperti malam ini (persetujuan dewan). Kemudian harus meminta rekomendasi Mendagri. Dalam waktu dekat dewan bersama eksekutif segera berkomunikasi dan meminta rekomendasi Mendagri. Setelah mendapat rekomendasi Mendagri baru ke bank. Rencana Bank Aceh,” katanya.

Abdul Aziz menyebutkan, jika nantinya Pemkab Aceh Utara memperoleh rekomendasi Mendagri dan mendapatkan pinjaman daerah Rp60 miliar dari bank, uang tersebut hanya dapat direalisasikan untuk kegiatan yang sudah direncanakan. Artinya, dana pinjaman daerah itu tidak dapat digunakan untuk membayar sisa utang Pemkab Aceh Utara tahun 2017 yang tidak tertampung dalam APBK murni 2018, atau keperluan lain di luar kegiatan yang sudah direncanakan.

“Tidak akan digunakan (untuk membayar utang), karena dana ini sudah jelas penggunaannya. Sudah dibuat rancangan. Jadi, ketika diajukan rencana pinjaman harus dilampirkan untuk apa penggunaannya, sudah jelas penggunaannya. Itulah yang disahkan dengan persetujuan dewan,” ujar Abdul Aziz.

Abdul Aziz mengatakan, untuk membayar sisa utang yang dananya tidak tertampung dalam APBK murni 2018, akan diselesaikan dengan sumber dana lainnya. “Dari dana-dana DBH (dana bagi hasil) yang dulu belum ditransfer, sekarang sudah ditransfer (oleh pemerintah pusat ke kas Pemkab Aceh Utara). Maka dana itu untuk membayar utang-utang yang lama (tahun 2017),” katanya.

Menurut Abdul Aziz, laporan dari Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Utara, sisa utang tahun 2017 yang belum dibayar Rp19 miliar lebih. “Itu wajib dibayar,” ujar Sekda Aceh Utara ini.

Kepala BPKK Aceh Utara, Muhammad Nasir, 10 April 2018 lalu, mengatakan, jumlah utang atau sisa Surat Perintah Membayar (SPM) tahun 2017 yang belum dibayar senilai Rp173 miliar lebih. Menurut dia, dalam APBK murni 2018 tertampung anggaran bayar utang Rp151 miliar lebih. “Sisanya akan diajukan dalam Perubahan APBK 2018,” kata Nasir. (Baca: Jalan Panjang RAPBK Aceh Utara 2018)[](idg)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terkait

Berita lainya