BANDA ACEH – Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa (Sekjen BEM) Unsyiah, Alfian Rinaldi, menyayangkan kinerja Pemerintah dan DPR Aceh yang selalu terlambat mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).
Dia menilai, akibat terlambatnya pengesahan APBA akan berdampak kepada pembangunan Aceh. “Apa yang sebenarnya terjadi sehingga tradisi buruk itu masih juga dipertahankan. Seharusnya APBA disahkan pada 31 Desember 2017, tapi hingga saat ini, antara pihak legislatif dan eksekutif masih mengulur-ulur waktu,” ujar Alfian Rinaldi melalui siaran pers, Rabu, 17 Januari 2018.
Alfian Rinaldi menyebutkan, jumlah APBA selalu meningkat setiap tahunnya hingga mencapai Rp14,7 triliun. Ini seharusnya bisa menjadi pendorong untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat Aceh.
“Dimana letak keseriusan Pemerintah Aceh? Seharusnya anggaran tersebut bisa langsung dinikmati oleh masyarakat, tapi ini malah menjadi seperti karet elastis yg susah untuk diputuskan,” katanya.
Alfian Rinaldi mengatakan, masyarakat Aceh sudah meletakkan amanahnya di pundak pemerintah sekarang, baik eksekutif maupun legislatif untuk lebih mengedepankan kepentingan rakyat, bukan kepentingan individu atau sekelompok orang.
“Sejatinya APBA adalah untuk rakyat, bukan untuk Dewan Perwakilan Rakyat,” ujarnya.
Dia menilai, jika pemerintah tidak mampu menangani persoalan APBA, bagaimana bisa menurunkan angka kemiskinan di Aceh yang masih sangat tinggi.
Menurut Alfian, jika keterlambatan pengesahan APBA terus terjadi, jangan salahkan pemerintah pusat apabila menjatuhkan sanksi kepada pihak eksekutif (gubernur) dan legislatif Aceh. Yakni, tidak boleh dicairkan hak-hak keuangan mereka selama enam bulan.[]
