LHOKSEUMAWE – Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Malikussaleh (Sekjend BEM Unimal), Zulfikar, menilai kinerja pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran selama 100 hari kerja masih jauh dari harapan terutama terkait peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Terdapat beberapa ketidakpastian yang disalurkan oleh pemerintahan sekarang, di mana Indonesia dilanda dengan berbagai persoalan yang membuat ekonomi rakyat yang belum stabil karena (kondisi) geopolitik,” kata Zulfikar dalam pernyataan tertulis, Senin, 27 Januari 2025.
Zulfikar menyoroti sejumlah persoalan, di antaranya program makan gratis belum merata; penanganan kasus pelanggaran HAM belum menjadi skala prioritas; masalah pagar laut di Tangerang yang membuat nelayan mengeluh; serta terkesan mengucilkan persoalan deforestasi.
“Makan bergizi gratis yang belum siap membuat pembekakan anggaran dan distribusi target yang tidak merata. Ini mencerminkan masalah dalam perencanaan dan eksekusi program pemerintah,” ujar Zulfikar.
Selain itu, kata Zulfikar, perbandingan zonasi di kalangan sekolah juga menjadi faktor yang memperumit implementasi, dan akses antarzona semakin memperbesar kesenjangan di daerah.
“Hal ini tidak telepas dari sistem zonasi yang awalnya dirancang untuk pemerataan akses pendidikan justru lagi-lagi memperdalam jurang ketimpangan antara sekolah yang unggul dan sekolah yang minim sumber daya. Kebijakan ini hanya akan mejadi simbolisasi tanpa subtansi,” tutur Zulfikar.
Menurut Zulfikar, masalah pagar laut menjadi bagian kegagalan pemerintahan dalam mengelola tata ruang di daerah penghidupan nelayan. “Seolah-olah apa yang terjadi di negara kita hari ini adalah kejadian yang biasa dilihat oleh pemerintah. Pemerintah sering acuh tak acuh terhadap pemberatasan kejahatan yang dilakukan oleh oknum yang dapat merugikan rakyat,” ujarnya.
Zulfikar meminta aparat penegak hukum (APH) segera mengusut tuntas persolan pagar laut. “Karena ini adalah permainan oknum dalam meraup keuntungan tanpa memikirkan akibat yang dirasakan oleh nelayan,” ucapnya.
Dia juga mengingatkan masalah pelanggaran HAM seharusnya menjadi skala prioritas dalam menegakkan keadilan. “Karena ini bukan hanya untuk pemulihan hak-hak korban, tetapi juga mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap institusi. Jika ketidakadilan ini dibiarkan berlarut-larut pontensi melanggengkan budaya impunitas sehingga korban akan terus menerus menerima rasa penderitaan,” ungkap Zulfikar.
Zulfikar juga menilai Presiden Prabowo saat berpidato di acara Musrenbang, Senin (30/12/2024), terkesan mengucilkan masalah deforestasi terhadap lingkungan. “Deforestasi ini sangat berbahaya, tapi seolah-olah Presiden Prabowo membuka jalan untuk mengekspansi lahan dan mengabaikan keberlangsungan hidup satwa alam,” ujarnya.
Menurut Zulfikar, pemerintah harus berpacu pada misi kesejahteraan rakyat. “Dengan fokusnya pemerintah terhadap kesejahteraan dan kemakmuran maka rakyat akan melihat cahaya gemilang ke depan,” ucap Sekjend BEM Unimal itu.[](ril)