BANDA ACEH – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Pusat Analisis Kajian Advokasi Rakyat Aceh (DPP PAKAR) menilai isu pemekaran kerap berhembus menjelang pesta demokrasi, baik pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif. Isu pemekaran Aceh Leuser Antara atau ALA dan Aceh Barat Selatan atau Abas inipun dianggap penuh tanda tanya
“Isu-isu pemekaran ini sudah sangat sering dimunculkan ke publik. Dulu setelah Pilkada 2009 juga ada dan sampai sekarang masih juga pembahasan tentang pemekaran. Saya rasa ini hal tidak perlu penting untuk dibicarakan,” ujar Ketua Harian DPP Pakar Aceh, Agus Liandy, kepada portalsatu.com, Minggu, 10 Januari 2015.
Dia mengatakan masih banyak jalan lain yang bisa ditempuh jika berbicara masalah kesejahteraan di Aceh. Langkah tersebut bisa dilakukan tanpa perlu menggodok isu pemekaran di Aceh.
Menurut Agus, dulunya isu pemekaran daerah Aceh menjadi tiga bagian yaitu Aceh sebagai provinsi induk, Aceh Leuser Antara untuk wilayah tengah dan provinsi Aceh Barat Selatan atau Abas. Namun isu tersebut kini bergeser menjadi dua daerah pemekaran yaitu Aceh sebagai provinsi induk dan ALA-Abas sebagai provinsi baru.
“Ini patut ditanyakan bersama, sebenarnya ada apa dengan semua ini? Apakah ini cuma settingan dan kepentingan para elite semata?” katanya.
Dia mengatakan sejatinya masyarakat di kawasan tersebut tidak begitu memperdulikan masalah pemekaran ini. Pasalnya masih banyak hal lain yang mereka butuhkan seperti kasus pertanahan di Simeulue, Trumon Aceh Selatan dan beberapa daerah lain. Dia juga mempertanyakan jika elite pemekaran mengatasnamakan kepentingan rakyat kenapa tidak membantu menyelesaikan kasus pertanahan di daerahnya.
“Sudah cukuplah mengecoh masalah pemekaran karena rakyat sudah sangat capai dengan semuanya,” katanya.
Dia juga menilai sikap anggota DPR Aceh dan DPRRI yang mendukung pemekaran ALA-Abas sebagai bentuk pemerataan pembangunan serta kemaslahatan masyarakat sudah salah kaprah. Seharusnya, kata dia, para legislatif yang duduk di parlemen tidak cuma menggodok isu pemekaran tetapi juga memikirkan bagaimana menganggarkan program agar bisa mensejahterakan rakyatnya.
Dia berharap kepada seluruh tokoh Aceh termasuk yang berada di eksekutif dan legislatif untuk mengutamakan pemberdayaan ekonomi warga. Pasalnya, hal tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Aceh dibandingkan isu politis pemekaran daerah.
“Semakin banyak pengangguran di Aceh seiring berjalannya waktu, dan ini menjadi tugas kita semua. Memikirkan ini lebih baik dari pemekaran,” kata Agus.[](bna)