Jumat, Juli 19, 2024

Ini Kata Camat Tanah...

ACEH UTARA - Pemerintah sedang melakukan pendataan bangunan yang rusak akibat diterjang badai...

JPU Tuntut Lima Terdakwa...

BANDA ACEH - Jaksa Penuntut Umum menuntut empat terdakwa perkara dugaan korupsi pada...

Abu Razak Temui Kapolda,...

BANDA ACEH – Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh H. Kamaruddin...

Diterjang Badai, Lapak Pedagang...

ACEH UTARA - Banyak lapak pedagang dan warung di sepanjang jalan Simpang Rangkaya,...
BerandaBerita PidieJabatan Kabag Umum...

Jabatan Kabag Umum Pidie Setahun Lebih Kosong, Ada Apa?

SIGLI – Meskipun sudah beberapa kali Bupati Pidie Roni Ahmad (Abusyik) merombat kabinetnya dalam dua tahun terakhir, tapi jabatan definitif Kabag Umum Sekretariat Kabupaten dibiarkan kosong. Padahal, kekosongan itu sudah berlangsung setahun lebih sejak meninggalnya Kabag Umun Sekretariat Kabupaten Pidie, Muhammad Fadhil, akhir tahun 2020.

Hal tersebut mendapat sorotan dari akademisi Pidie, Zulkifli BI, yang menilai selama ini penempatan pejabat bukan atas dasar kemampuan, namun kebih kepada kepentingan penguasa.

“Pembiaran kekosongan jabatan Kepala Bagian Umum Sekretariat Kabupaten salah satu kesengajaan, bukan kealpaan dari penguasa,” kata Zulkifli BI akrab disapa Doli, Sabtu, 16 Juli 2022.

Bahkan, kata Doli, dua hari menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati Roni Ahmad, Jumat (15/7), tak tanggung-tanggung sebanyak 79 pejabat eselon II dan III dilantik. Namun, tidak ada pelantikan Kabag Umum. Saat ini jabatan kepala bagian yang juga mengurus dan mengatur kebutuhan Rumah Tangga Pendopo Bupati tersebut dikendalikan Pelaksana tugas (Plt.), Nova Baizuri.

Selain menjadi Plt. Kabag Umum, Nova diketahui juga memiliki jabatan definitif sebagai salah satu kepala bidang pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pidie.

“Padahal, baik Bupati Roni Ahmad maupun Sekda, Idhami, dalam setiap kesempatan selalu mengaku mutasi bertujuan dalam rangka penyegaran, promosi serta mengisi kekosongan jabatan. Namun, pernyataan mereka menyimpang dari perbuatannya. Saat ini yang terjadi hanyalah utak-atik jabatan sesuka hatinya tanpa mempertimbangkan secara matang, sehingga sering terjadi salah nama dalam SK,” kata Doli yang merupakan kandidat Doktor Ilmu Administrasi di Universitas Pajajaran.

Kejadian lainnya, ada pejabat baru lima bulan dilantik lalu kembali dinonjobkan. Selanjutnya dilantik lagi pada posisi lain. Ada juga beberapa bulan lalu dilantik pada bagian A, kemudian dimutasikan ke bagian B. Diduga mutasi para pejabat tersebut tidak melibatkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Jika pun dilibatkan hanya formalitas.[](Zamahsari)

Baca juga: