JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan para kepala daerah menjadikan kasus-kasus Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pelajaran berharga. Mendagri Tjahjo juga mengatakan, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kinerjanya melempem, harus ganti.
“Jangan ada kongkalingkong dalam pembahasan anggaran. Eksekutif daerah, jangan suka lobi-lobi hanya demi untuk mendapatkan kesepakatan. Apalagi sampai kemudian tergoda memberi ‘imbalan’,” kata Mendagri Tjahjo, dikutip dari setkab.go.id, 7 Desember 2017.
Mendagri Tjahjo tidak menampik OTT akan kembali terjadi jika praktik “main mata” dalam pembahasan anggaran terus dilakukan. Terlebih sekarang KPK sedang gencar “memelototi” daerah. “Kami ingin tekankan perencanaan anggaran jangan ada bargaining yang berkaitan dengan dana dengan DPRD,” tegas Tjahjo saat Pembekalan Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Angkatan III Tahun 2017, di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri di Jakarta, Rabu (kemarin).
Dia meminta agar Pemda juga tidak memaksakan program pada DPRD untuk disepakati, yang kemudian disertai dengan imbalan. Karena praktik seperti itu, mau disembunyikan seperti apa pun, pasti kebongkar. “Jadi jangan main-main dengan anggaran rakyat. Jangan dijadikan bancakan, jika tak ingin bermasalah seperti yang terjadi di Jambi,” kata Mendagri Tjahjo.
Terkait “Janji Politik” kepala daerah yang disampaikan waktu Pilkada, Mendagri Tjahjo mengatakan, janji itu yang harus ditunaikan saat menjabat nanti, lewat berbagai program pembangunan. Akan tetapi, ia mengingatkan, jangan sampai program strategis nasional yang dilaksanakan di daerah terhambat oleh janji politik kepala daerah.
Menurut Tjahjo, kepala daerah adalah komandan perencanaan pembangunan di daerah. Kepala daerah yang mengendalikan operasional pemerintahan di daerah. Sebab itu, kepala daerah harus selalu memastikan, setiap program yang sudah dilansir jadi kebijakan, benar-benar dieksekusi. Harus ada evaluasi rutin kepada para SKPD selaku perpanjangan tangan kepala daerah di lapangan.
“Bupati dan wali kota ini kan yang mengendalikan sehari-hari dibantu Sekda dan SKPD,” ujar Tjahjo.
Tjahjo mengatakan, jika kemudian kepala daerah merasa tak cocok misalnya dengan Sekda atau kepala dinasnya, harus berani mengevaluasi. Jangan sampai, karena ketidakcocokan itu, membuat akselerasi pembangunan berjalan tersendat.
Para kepala daerah harus rutin mengecek kinerja para SKPD. Jika memang kinerja SKPD itu melempem, tak bisa memenuhi target program, sebaiknya segera diganti. Sehingga percepatan pembangunan tak terhambat. Termasuk juga bila tidak cocok dengan Sekda. “Kalau enggak cocok ya ganti saja, termasuk SKPD yang tidak mencapai target 3 bulanan, 6 bulanan harus diganti,” ujar Tjahjo.[]