BANDA ACEH – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (DPW JASA) Bireuen, Tgk. Mauliadi, meminta Ketua KPA Pusat, Muzakir Manaf (Mualem), merekomendasikan kepada Gubernur Aceh untuk mengangkat mantan pasukan Inong Balee GAM sebagai Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA).
“Tulong neupeuduek ureueng inong yang kombatan keu Ketua BRA sigoe (Tolong angkat perempuan dari mantan kombatan GAM menjadi Ketua BRA),” kata Tgk. Mauliadi kepada portalsatu.com via telepon, Rabu, 8 Maret 2023.
Alasan Tgk. Mauliadi, jika mantan pasukan Inong Balee menjadi Ketua BRA, “akan lebih mudah dalam berkolaborasi dan berkoordinasi dengan anak-anak korban konflik, terutama yang sudah bergabung dalam JASA. Karena di JASA anak-anak mereka (anak para kombatan yang telah meninggal masa konflik)”.
Ibaratnya, kata Mauliadi, seorang anak pasti rasanya lebih dekat dengan ibunya. Apalagi selama ini BRA selalu dipimpin laki-laki. “Mungkin saja dengan dipimpin seorang perempuan, akan menjadi wadah bagi para anak-anak korban konflik dalam menyampaikan aspirasi”.
“Bila ini terjadi, maka akan menjadi tempat untuk melepaskan semua keluh kesah di hati para Inong Balee GAM dan anak korban konflik,” tambah Mauliadi.
Menurut JASA Bireuen, selama dipimpin kaum laki-laki, BRA belum mampu sepenuhnya menjamin kebutuhan anak korban konflik dan ekskombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
“Mungkin selama ini, semua yang bersifat bantuan di BRA penerimanya pihak itu-itu saja. Atau yang dekat dengan pimpinan saja yang mendapatkan bantuan,” ungkap Mauliadi.
Ketua JASA Bireuen itu juga mengajak semua elemen untuk tidak bertindak sewenang-wenang dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Hal itu ia katakan menyikapi sebuah video tentang beberapa mantan pasukan Inong Balee yang dalam dua hari ini beredar luas di media sosial.
Dalam video itu, kata Mauliadi, terjadi cekcok atau miskomunikasi antara beberapa ekspasukan Inong Balee dengan Ketua BRA, Suhendri, di Kantor BRA di Banda Aceh.
Menanggapi hal itu, Mauliadi mengajak semua pihak untuk bersikap bijaksana dan tidak mengedepankan syak wasangka dalam menilai persoalan yang sedang viral di medsos itu. “Selesaikanlah setiap masalah secara baik-baik dan harmonis,” katanya.
Ketua JASA Bireuen merasa sangat kecewa terhadap kejadian tersebut, sehingga viral di medsos. Dia berharap pihak BRA untuk mengevaluasi kinerjanya. “Agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan di masa yang akan datang. Kami atas nama anak dari para pejuang Aceh, sangat kecewa atas kejadian itu,” tutur Mauliadi.
Menurut Mauliadi, BRA merupakan salah satu lembaga penting setelah lahirnya Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki. Seharusnya, kata dia, dalam UUPA (Undang-Undang Pemerintahan Aceh) diatur bahwa sebagian besar Dana Otonomi Khusus Aceh dikelola BRA. Pengelolaan Dana Otsus tersebut selain diawasi DPR Aceh, kata dia, pengawasannya juga dapat dilakukan Lembaga Wali Nanggroe dan Komite Peralihan Aceh (KPA).
“Nyoe jinoe, BRA dipeugeot lage UPTD, di miyub Gubernur lom. Nyan kon diyue meulangue lam thoe (Sekarang fungsi BRA seperti Unit Pelaksana Teknis Dinas). Itukan seperti disuruh berenang di daratan kering),” ujar Mauliadi menamsilkan.[](Adam Zainal)