Senin, Juni 24, 2024

HUT Ke-50 Aceh Tenggara,...

KUTACANE - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Aceh Tenggara membuka stan pelayanan...

Atlet KONI Aceh Rebut...

BANDA ACEH - Prestasi mengesankan ditoreh atlet binaan KONI Aceh yang dipersiapkan untuk...

Realisasi Pendapatan Asli Aceh...

BANDA ACEH - Realisasi Pendapatan Asli Aceh (PAA) tahun 2019-2023 melampaui target. Akan...

Judi Online: Antara Frustasi...

Oleh: Muhammad Syahrial Razali Ibrahim, Dosen Fakultas Syariah IAIN LhokseumawePemberitaan judi online akhir-akhir...
BerandaNewsJihad Melawan Nepotisme...

Jihad Melawan Nepotisme dan Korupsi

Penulis: Nia Deliana*

Lebih dari 100 tahun yang lalu, Aceh bernaung dibawah pemerintahan Kesultanan. Kepemimpinannya bersifat hierarki yang diikatkan melalui pertalian darah. Ayah, anak, istri, nenek dan kakeknya adalah sah di angkat untuk meneruskan tampuk kepemimpinan. Pada dasarnya peletakkan anggota keluarga dalam masa kesultanan ini tidak pernah berjalan damai, sebaliknya hampir selalu diwarnai dengan pertumpahan darah, bahkan antara abang dan adik kandung sekalipun. Praktik seperti ini pada masa itu sangat umum terjadi tidak hanya di Aceh tapi juga di seluruh kerajaan-kerajaan yang bersifat hierarki saat itu. Ini bukan hanya dikarenakan nafsu berkuasa semata tapi juga melibatkan pencapaian standard-standard tinggi yang harus dimiliki untuk posisi kerajaan yang diinginkan.

Namun, Kita tidak sedang hidup dijaman kesultanan. Kita hidup dizaman Republik dengan Demokrasi sebagai nafas yang menghidupkan negeri. Dalam menjalankan pemerintahan, sifat republik dan demokrasi adalah mendahulukan hak untuk setiap orang dengan mekanisme terbuka untuk publik, bukan hanya bagi anggota keluarga pribadi. Selain nilai demokrasi yang menentang tindakan mendahulukan hubungan darah untuk memerintah, sejarah juga telah mencatat peran dan pengaruh nilai politik meritokrasi yang menekankan pada prioritas pemilihan individual atau kepemimpinan semata-mata melalui kapasitas, kepiawaian, bakat serta pengalaman pribadi, bukan berdasarkan talian darah yang saat ini dikategorikan sebagai tindakan korupsi.    

Nama lain untuk korupsi model ini adalah nepotisme atau kronisisme. Tindakan ini sepatutnya ditakdirkan untuk tidak lagi mendapat dukungan, terutama dalam jabatan-jabatan pemerintahan. Bagi Aceh, ini bukan semata mata karena difaktori oleh perkembangan demokrasi yang mengagungkan kesetaraan hak dan kewajiban antara si kaya dan si miskin, namun lebih didasari faktor pemenuhan ajaran-ajaran Islam yang menuntut keadilan, kejujuran, ke-adaban, dan ketegasan hukum untuk diterapkan oleh pemerintah, apalagi pemerintah yang memilih Syariat sebagai nafas baru nanggroe Aceh Darussalam. Nepotisme melemahkan sistem control, check dan balance yang sepatutnya menjadi kunci optimalisasi program-program pemerintah.

Hanay beberapa hari yang lalu, Plt gubernur, Nova Iriansyah yang menjabat sementara menggantikan gubernur Aceh yang sedang dalam proses ‘menyucikan’ diri dari dosa korupsi, diberitakan telah mengangkat Ibu mertua dan istri-istrinya untuk menjalankan tugas penting dalam tubuh dinas pemerintahan provinsi Aceh. Ini bukanlah pertamakalinya Aceh dikejutkan oleh berita ‘memalukan’ seperti ini.

Pemerintahan sebelumnya yang dipegang oleh Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf juga tidak bersih dari tindakan tercela ini. Zaini Abdullah misalnya dikhabarkan mempekerjakan adik dan iparnya diperusahan-perusahaan penting pemErintah Aceh seperti ESDM dan BPKS sebagaimana yang dikhabarkan berbagai media cetak dan digital, nasional dan local pada tahun 2014 lalu.

Dibawah pemerintahan Zaini-Muzakkir pula dikhabarkan Nagan raya dikuasai dinasti keluarga. Sebagaimana diberitakan dalam salah satu berita lokal terbitan tahun 2014, hampir semua kepala dinas di Nagan raya merupakan adik dan kerabat bupati.

Nepotisme harus menjadi cacat kehormatan. Jika kehormatan telah cacat, ucapannya, pikirannya, dan tindak tanduknya semestinya tidak mendapat tempat dalam masyarakat. Tapi kenyataannya, sebagaimana yang kita lihat di Aceh dan provinsi-provinsi lain di Indonesia, nepotisme ini lumayan digandrungi. Tidak ada aturan ketat dan hukuman yang diberlakukan terhadap pihak-pihak kalangan atas menengah ini artinya, orang-orang yang melakukan tindakan nepotisme dibiarkan memperluas kecacatannya hingga merugikan pihak-pihak yang lemah.  Padahal, sebagaimana yang telah disetujui oleh ahli anthropolog, nepotisme merupakan biangnya korupsi yang menyerat nadi-nadi kunci roda pemerintahan Aceh.

Ali Khan, pengarang buku Syari’ah dan Sufisme (2017) dan buku Fleksibilitas dibawah Syari’ah Islam (2015) memaparkan secara singkat realita Korupsi di Negara-negara Muslim. Ia menegaskan: “Corruption, emanating from nepotism, favoritism, greed and necessity, is normal if not instinctive to the human species. The way out of corruption is an undertaking; it is an effort that requires good governance and unyielding commitment of all citizens.”

Terjemahannya: “Korupsi, terpancar dari nepotisme, favoritisme, kerakusan, dan (paksaan) kebutuhan, adalah normal jika bukan insting manusia. Jalan keluar dari korupsi adalah sebuah komitmen; merupakan upaya yang membutuhkan pemerintahan yang baik dan masyarakat yang pantang meyerah”

Ucapannya ini berangkat dari angka angka statistik realita korupsi di dunia muslim yang berbanding terbalik dengan keyakinan masyarakatnya sebagai manusia yang berpedomankan nilai-nilai luhur terbaik yang bersumber dari al-quran dan sunnah.

Ali Khan meyebutkan, Dari 176 negara yang diuji tingkat korupsinya, 10 negara paling parah korupsinya hamper semuanya dijuarai oleh negeri Muslim, yaitu: Iraq, Somalia, Afghanistan, Libya, Syiria, dan Yaman.  Menurutnya, Perang merupakan kontribusi terbesar dalam perkembangan korupsi dinegera-negara tersebut. Pada akhirnya, jari penunjuk ditujukan pada Amerika yang berperan  dalam eberlangsungan perang perang di Negara Negara tersebut.  

Masih mengutip analisa statistik dari Ali Khan,  Korupsi di Negara-negara Muslim lain tidak dilatar belakangi perang- meskipun yang mereka hadapi lebih pada terorisme domestik- menajam turun pada peringkat terburuk. Dan ini termasuk Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh, Negara-negara yang menaungi 30% keseluruhan populasi Muslim di dunia. Rangking dalam tingkat korupsinya adalah, Indonesia, ada pada peringkat ke-90, Pakistan ada pada nomor 116, dan Bangladesh ada pada peringkat 145. Mesir, Negara dengan angka cendekiawan hokum Islam yang sangat tinggi ternyata lebih korup dari Indonesia, dengan peringkat korupsinya nomor 108.

Sebaliknya, negara-negara non-Muslim, Swedia dan Denmark, ada pada kategori paling bersih dari korupsi. Dilanjutkan Belanda pada rangkingke 18, Inggris di nomor 10 dan Perancis di nomor 23. Australia dan New Zealand, yang terletak jauh dari Eropa dan pernah suatu ketika pada masa lalu didiami oleh narapidana dan pengungsi berada pada tingkat 20 besar terbersih dari korupsi. Dalam hal ini, Ali Khan dan kita juga sepatutnya mengajukan satu pertanyaan sederhana: mengapa para penjajah meninggalkan suap dan pemerasan dalam system pemerintahan mereka dan mengapa negara negara Muslim yang telah dibebaskan dari penjajahan selama hampir 80 tahun yang lalu masihmelanjutkan sikap dan tindakan korupsi diwilayah merekamasing-masing?!

Meskipun begitu, ada negara negara Muslim yang terbilang jujur, penuh kehormatan yang terbukti lebih bersih dari tindakan korupsi. Mereka adalah Qatar yang ada pada peringkat ke 31 dan Arab Uni Eamirate pada ranking ke- 24 dalam index global.  Dilanjutkan oleh Malayia pada angka 55 dan Jordan pada angka 57. Negara-ngara ini telah menunjukkan keadaan yang lebih baik dari kebanyakan negara negara non Muslim lainnya.

Dari data-data diatas, terutama ketika pemerintah provinsi merangkul aplikasi syari’ah Islam adalah kewajiban untuk lebih memprioritaskan perang si sabillillah terhadap korupsi dan nepotisme.[]

Penulis: Nia Deliana, Ibu rumah tangga yang peduli Islam dan masyarakat Aceh. 

Baca juga: