BANDA ACEH – Jurubicara (Jubir) Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Langkat, Muktar Abdullah alias Tgk. Mus, angkat bicara menanggapi pernyataan senator asal Aceh, Ghazali Abbas Adan, yang menyebut Lembaga Wali Nanggroe (LWN) tidak lagi diperlukan.
“Bagi yang kurang senang dengan keberadaan Lembaga Wali Nanggroe di Aceh, boleh keluar dari tanah Aceh,” kata Tgk. Mus, kepada portalsatu.com/, Kamis, 15 November 2018.
Menurut Tgk. Mus, Lembaga Wali Nanggroe lahir hasil MoU Helsinki. “Bila hana setuju dengan keberadaan Lembaga Wali Nanggroe, beurarti droeneuh hana setuju dengan MoU. Kamoe dari pihak eks-GAM sangat menyesalkan pernyataan droeneuh,” katanya.
Tgk. Mus berharap Ghazali Abbas supaya tidak lagi “memprovokasi” orang Aceh dengan pernyataan yang dinilai berpotensi memperkeruh suasana.
Tgk. Mus menyebutkan, Tuha Peut Lembaga Wali Nanggroe Aceh hampir 90 persen di dalamnya adalah para ulama. “Lembaga Wali Nanggroe secara umum berfungsi untuk mempersatukan suku-suku, elemen-elemen yang ada di Aceh, serta memperkuat hubungan silaturahmi, adat dan budaya di seluruh kabupaten dan kota di seluruh Aceh untuk menciptakan masyarakat Aceh yang damai,” kata Tgk. Mus.
Melansir aceh.tribunnews.com, Senator Aceh, Ghazali Abbas Adan menyatakan, Wali Nanggroe/Lembaga Wali Nanggroe (LWN) tak lagi diperlukan, setelah berpulangnya ke rahmatullah, Almukarram Dr. Tgk Hasan Muhamamd di Tiro pada 3 Juni 2010 di Banda Aceh. Ghazali Abbas Adan menyampaikan itu menyusul berkembangnya wacana tentang akan berakhirnya masa jabatan Wali Nanggroe yang saat ini diemban Tengku Malik Mahmud Al-Haythar, mantan Perdana Menteri Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Ghazali Abbas menyebutkan, adanya Wali Nanggroe/Lembaga Wali Nanggroe merupakan semangat kebatinan dalam rangka memberi tempat terhormat kepada Almukarram Hasan Tiro sebagai lanjutan pengabdiannya kepada rakyat Aceh yang ia cintai. “Karena memang beliaulah yang paling mustahak memangku jabatan itu dan dari sisi apa pun memenuhi syarat menempati maqam ini,” ujar Ghazali Abbas Adan di Jakara, Selasa (13/11).
Menurut Ghazali Abbas, sejak berpulangnya Hasan Tiro delapan tahun lalu maka dengan sendirinya gugurlah semangat kebatinan itu. “Artinya, Wali Nanggroe/Lembaga Wali Nanggroe itu tidaklah penting dan tidak diperlukan lagi. Terutama karena, sebagaimana faktanya selama ini lembaga tersebut tidak memberi nilai tambah apa pun terhadap citra dan bobot daerah dan rakyat Aceh, kecuali menguras anggaran, misterius, dan tak ada pertanggungjawaban yang jelas serta transparan ke mana saja anggaran itu dipergunanakan serta apa manfaatnya bagi rakyat Aceh,” kata Ghazali Abbas.[]
