ACEH UTARA – Bangunan baru kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Inspektorat Aceh Utara di Landing, Kecamatan Lhoksukon, belum difungsikan.
Sedangkan kantor baru Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Utara, juga di Landing, sudah tampak aktivitas di dalam bangunan itu.
Kantor Bappeda berdampingan dengan BPKD Aceh Utara. Sedangkan kantor Inspektorat terletak di belakang gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara.
Proyek pembangunan tiga kantor itu bersumber dari APBK tahun 2022 di bawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh Utara.
Pagu proyek pembangunan kantor Bappeda Rp12,3 miliar, dikerjakan PT Traya Anggun Permai dengan harga kontrak Rp12,2 M.
Pagu pembangunan kantor BPKD Rp15,2 M, dikerjakan PT Gampong Raya Engineering dengan harga kontrak Rp15 M lebih.
Pembangunan kantor Inspektorat Rp9,2 M lebih, dikerjakan PT Raky Aros Anata.
[Bangunan baru kantor Inspektorat Aceh Utara di Landing, Kecamatan Lhoksukon. Foto direkam Kamis, 2 Januari 2025. Foto: portalsatu/Fazil]
Kepala Bidang Tata Bangunan pada Dinas Perkim Aceh Utara, Kusairi, S.T., M.S.M., dikonfirmasi portalsatu.com/, via Whatsapp, Kamis, 2 Januari 2025, mengatakan kantor BPKD dalam proses serah terima. “Kantor BPKD fasilitasnya sudah memadai, (termasuk) sudah ada arus listrik dan air bersih”.
Untuk kantor Bappeda dan Inspektorat, kata dia, pada tahun 2025 dialokasikan anggaran penyelesaian akhir, setelah itu baru dilakukan serah terima.
“Kantor Bappeda dan Inspektorat masih ada beberapa item yang perlu diselesaikan, direncanakan tahun 2025 ini diplot anggaran bersumber APBK untuk penyelesaian agar dapat ditempati (difungsikan). Karena paling fatal yang belum tersedia seperti listrik maupun air bersih. Kalau kita lihat sekilas dari luar memang tampak sudah rampung, tapi di bagian dalam masih ada item yang perlu dikerjakan lagi, dalam proses penyelesaian,” kata Kusairi yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Namun, Kusairi belum mengetahui berapa jumlah anggaran dialokasikan Pemkab Aceh Utara pada 2025 untuk penyelesaian akhir kantor Bappeda dan Inspektorat.
“Perkiraan untuk kedua kantor itu (Bappeda dan Inspektorat) masing-masing sekitar Rp1 miliar untuk penyelesaian sudah bisa ditempati. Terpenting ketersediaan listrik, air bersih, dan pembuatan lantai sebagian tempat lagi,” ujar Kusairi.[]
