Minggu, Juni 23, 2024

Jelang Pilkada Subulussalam, Fajri...

SUBULUSSALAM - Komunikasi elit partai politik jelang Pilkada Subulussalam mulai terlihat intens. Terbaru,...

Jemaah Haji Aceh Dipulangkan...

BANDA ACEH – Jemaah Haji Debarkasi Aceh (BTJ) akan dipulangkan dari Arab Saudi...

Kapolsek Baru Bongkar Sabu...

LHOKSEUMAWE - Kapolsek Dewantara Ipda Fadhulillah bersama anggotanya berhasil menangkap pemuda berinisial MM...

Pilkada Subulussalam: Resmi Daftar...

SUBULUSSALAM - Bakal Calon Wali Kota Subulussalam, Fajri Munthe menyerahkan berkas pendaftaran sebagai...
BerandaNewsKata MaTA Soal...

Kata MaTA Soal Kobar-GB Laporkan Pemkab Aceh Utara ke Polisi

LHOKSUKON – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) juga mendapat tembusan surat terkait laporan Koalisi Barisan Guru Bersatu (Kobar-GB) ke Polres Aceh Utara mengenai dugaan penggelapan uang rapel kekurangan bayar sertifikasi guru tahun 2015.

“Kami mendapat tembusan surat laporan itu. Menurut kami, pelaporan itu merupakan akibat ketidakpastian terhadap dana sertifikasi guru yang seharusnya sudah diterima oleh yang berhak. Sebelumnya pihak Kobar-GB sudah melakukan langkah-langkah koordinasi ke para pihak terkait guna menyelesaikan masalah itu, tapi pihak tersebut mengabaikan sehingga langkah hukum menjadi tepat,” ujar Koordinator MaTA, Alfian, kepada portalsatu.com, Selasa, 9 Januari 2018.

Alfian menyebutkan, pihak kepolisian yang sudah menerima laporan atau pengaduan dari Kobar-GB wajib memastikan, apakah dalam pengelolaan dana sertifikasi guru tersebut ada unsur dugaan penyalahgunaan wewenang atau indikasi penyimpangan. Sehingga, kata dia, dengan penyelidikan yang sedang berlangsung dapat memberi kepastian hukum dan keadilan terhadap para guru.

“Terkait adanya penjelasan-penjelasan dari pihak kementerian atau BPKP (sebagaimana disebutkan oleh pihak Dinas Dikbud Aceh Utara) terhadap kebijakan uang sertifikasi guru, itu perlu dibuktikan dengan surat resmi dari kedua lembaga negara tersebut. Arahan atau penjelasan secara lisan jelas bukan petunjuk yang dapat dijalankan, karena semua ada mekanisme dan aturan, sehingga ada pegangan yang jelas secara hukum,” ucap Afian.

MaTA juga meminta pihak kepolisian untuk memastikan apakah dana sertifikasi guru yang belum dibayar tersebut masih utuh di kas Pemkab Aceh Utara. “Selanjutnya dapat diumumkan ke publik atas status dan jumlah uangnya. Kami dari MaTA berkomitmen mengawal proses penyelidikan yang sedang berlangsung, demi adanya kepastian hukum dan keadilan bagi para guru,” pungkas Alfian.

Diberitakan sebelumnya, Kobar-GB Aceh Utara melaporkan Pemkab Aceh Utara ke polres setempat terkait dugaan penggelapan dana rapelan kekurangan bayar tunjangan sertifikasi sekitar 6.000 guru tahun 2015 jatah 12 bulan.

Laporan itu dibuat setelah pihak Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Utara memanggil Ketua Koalisi Barisan Guru Bersatu (Kobar-GB) Aceh Utara, Yursal, Rabu, 3 Januari 2018. Yursal dipanggil terkait kabar sudah melaporkan Pemkab Aceh Utara kepada pihak kepolisian mengenai dugaan penyelewengan dana sertifikasi guru tahun 2015 sekitar Rp9,7 miliar. (Baca: Ini Isi Laporan Kobar-GB ke Polres Aceh Utara)

Kepala Dinas Dikbud Aceh Utara, Saifullah, kepada portalsatu.com,  Jumat, 5 Januari 2018, mengatakan, tidak ada penggelapan kekurangan bayar dana sertifikasi guru tahun 2015 senilai Rp9,7 miliar. Kata dia, sesuai petunjuk dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dana itu boleh dibayar apabila sisa dana sertifikasi dari tahun berjalan mencukupi.

“Jadi, tidak ada penggelapan, karena sisa  dana sertifikasi setelah dibayarkan untuk jatah triwulan terakhir tahun 2016 hanya Rp6 miliar. Sedangkan hasil rekap kita, selisih dana kurang bayar Rp9,7 miliar. Kobar GB juga salah bila menyebutkan dana itu untuk 6.000 guru, karena sesuai data, guru yang mendapat jatah dana sertifikasi di Aceh Utara  lebih kurang 3.600 orang, dari total guru semua 5.000-an orang,” ujar Saifullah didampingi bendahara dinas itu.

Saifullah menjelaskan, selisih dana itu muncul setelah pemerintah menaikkan gaji pokok guru pada pertengahan tahun 2015 lalu. Dengan demikian, kata dia, dana sertifikasi juga naik. Hasil rekapitulasi dinas, kata Saifullah, selisih gaji pokok yang naik dengan dana sertifikasi apabila dirapel terhitung dari Juli sampai Desember 2015 adalah Rp9,7 miliar, bukan Januari hingga Desember 2017 seperti laporan Kobar GB.

Menurut Saifullah, pada Desember 2017 lalu, pihaknya melakukan pertemuan dengan BPKP Perwakilan Aceh di Banda Aceh. Hasilnya, kata dia, BPKP tidak memperkenan Dinas Dikbud mencairkan dana tersebut, sebab bukan pembayaran reguler, dan kebijakan rapel sertifikasi bisa saja berubah-ubah. “Kata pihak BPKP, bisa saja dana itu dicairkan bila ada kebijakan pemerintah,” katanya.

Saifullah menjelaskan, sisa dana sertifikasi guru setelah pembayaran triwulan terakhir tahun 2017 ‘hanya’ Rp7,4 miliar, artinya dananya tidak cukup untuk dibayar. (Baca: Ini Penjelasan Kadis Dikbud Aceh Utara Soal Dana Sertifikasi Guru 2015)[]

Baca juga: