JAKARTA – Pemerintah sedang mempercepat penyusunan regulasi tentang pemberlakukan e-government. Dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat bisa mengakses dokumen-dokumen pemerintah. Semua hal dapat dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik.
“Insya Allah tahun ini Perpres tentang e-government selesai,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, dikutip dari menpan.go.id, 16 Januari 2018.
Asman menekankan pentingnya sistem pemerintahan berbasis teknologi. “Tolong bangun grand design untuk 20 hingga 30 tahun ke depan. IT harus menjadi bagian dari kehidupan, jangan sampai BNPT kalah dengan terorisme,” ujar dia dalam Raker BNPT 2018 di Hotel Milenium, Jakarta. Dalam raker tersebut ditandatangani perjanjian kinerja antara pejabat eselon I dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Suhardi Alius.
Asman meminta agar sistem IT yang sudah diterapkan di BNPT bisa menjadi model bagi instansi pemerintah lainnya. BNPT juga diminta menerapkan e-office agar sistem pemerintahan lebih efektif. Dengan e-office, setiap pimpinan tidak perlu lagi melakukan inspeksi mendadak (sidak) karena semua kegiatan pegawai bisa dipantau melalui monitor.
Menurut Asman, dengan modernisasi sistem, negara bisa menghemat pemakaian biaya. Berdasarkan hasil asistensi dan bimbingan selama tahu 2017, diperkirakan terjadi penghematan anggaran Rp41,15 triliun pada 5 kementerian/lembaga, 7 pemerintah provinsi, dan 113 pemerintah kabupaten/kota.[]
