BANDA ACEH – Badan Kesbangpol Aceh, mengadakan acara sosialisasi penguatan kapasitas politik perempuan dan kaum marginal tahun 2017 angkatan II di Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan Aceh Barat, Kamis 20 Juli 2017 pukul 09.00 WIB.
Peserta yang hadir sekira 60 orang, terdiri dari pengurus parpol dari unsur perempuan, pengurus Ormas/LSM dari unsur perempuan, aktivis dari unsur perempuan, dan pengurus PKK.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati diwakili oleh Asisten I Setdakab A. Barat T. Nofrizal. S.STP, dan para undangan yang hadir, di antaranya Kasat Reskrim mewakili Kapolres, Pasi intel mewakili Dandim.
Mewakili bupati, T. Nofrizal, mengatakan, setiap parlok harus ada keterwakilan perempuan dalam kepengurusannya sebagaimana telah diamanahkan peraturan dari perundang-undangan.
“Saya berharap agar semua peserta untuk dapat berperan aktif dan dapat mengambil manfaat dari materi yang disampaikan serta yang paling utama dapat di implikasikan, mengingat para narasumber yang sangat berkompeten dalam bidangnya,” katanya.
Ia mengharapkan, Badan Kesbangpol Aceh dapat membantu Pemkab Aceh Barat melalui kegiatan serupa agar dalam pemilihan ke depan di Aceh Barat, para kaum perempuan mendaftar menjadi bakal calon untuk duduk di legislatif akan meningkat.
“Keterwakilan perempuan sangat di harapkan dlm kancah politik pemerintahan saat ini, mengingat pemerintahan presiden Jokowi sangat konsen dengan keterlibatan perempuan, hal ini ditandai dengan jumlah menteri perempuan saat ini merupakan yg terbanyak sepanjang sejarah,” kata Nofrizal.
Sementara, narasumber Dr M Jafar SH. M. Hum, mengatakan, apabila ada dari kaum perempuan ingin memimpin dan ingin bergabung dengan partai politik jangan pernah menganggap itu pekerjaan sampingan akan tetapi serius dalam berpolitik jadi dari sikap itu lah kita lihat bahwa perempuan jarang yang serius tehadap politik makanya selalu kalah jika bersaing dengan laki-laki pada saat pemilihan.
Pemateri lain, Dra. Naimah Hasan. MA, mengatakan, perempuan juga berhak untuk memimpin dan sudah layak untuk di ajak dalam hal mengambil keputusan yang tujuan nya demi kepentingan masyarakat pada umunya dengan kata lain bahwa perempuan harus mempunyai keterwakilan nya sendri baik di tingkat DPRK maupun Di DPRA sehingga segala kebutuhan dari masyarakat kaum perempuan dapat terpenuhi.
Sementara Dra. Lailisma Sofyati, yang juga menjadi pemateri, mengatakan, gaya, sikap dan tingkah laku perempuan juga harus mencerminkan dan layak di tokohkan karena untuk menjadi pemimpin perempuan tidak asing lagi di masyarakat itu dibuktikan dari masa pejuang-pejuang Aceh dulu seperti Cut Nyak Dhien, Cut Meutia, dan lain-lain.
Pemateri lain, Drs. T. Muslim Raden. MM, mengatakan, melihat peserta yg hadir pada hari ini semuanya perwakilan tokoh dari perempuan Meulaboh. Tapi yang mengherankan, kata dia, tidak ada satu pun perwakilan perempuan di DPRK.
“Saya meminta kepada peserta yang hadir pada hari itu, pada 2019 di depan mata ini kesempatan emas bagi kaum perempuan untuk membuktikan bahwa perempuan juga masih layak untuk dilibatkan dalam hal mengambil keputusan,” katanya.[]