Jumlah petani garam tradisional di Lancok semakin menyusut lantaran tak memiliki modal usaha. Dari sekitar 35 dapur produksi garam, kini hanya 10 dapur beroperasi meski dibayangi kerugian. Mereka menjual garam made in (buatan) Lancok ke gampong-gampong tetangga. Namun, harga garam bukan dibayar dengan rupiah, tapi ditukar pakai beras dan boh rame-rame (buah rambai).
SAAT memasuki Dusun Lancang, Gampong Lancok, Kecamatan Syamtalira Bayu, Aceh Utara, terlihat puluhan 'gubuk' tua berdinding kayu dan beratap daun rumbia. 'Gubuk' itu merupakan dapur produksi garam tradisional.
Salah seorang warga Lancok, Rubiah (58), mengolah air laut menjadi garam sejak tahun 1989. Walaupun hanya memperoleh pendapatan pas-pasan, ia tetap bertahan dengan usaha kecil itu lantaran tidak memiliki pekerjan lain.
“Sebenarnya dengan usia saya sekarang ini sudah lelah, tetapi mau bagaimana lagi. Harus kerja apa saya, mau kerja di kantoran, sekolah saja tamatan SD,” ucap Rubiah sambil tersenyum, 19 Oktober 2018.
Untuk memproduksi garam, Rubiah harus bekerja keras mengangkut air laut menggunakan timba besar yang diikat dengan tali di dua sisi ujung kayu 1 meter dan ditaruh di atas bahunya.
“Biasanya kalau cuaca sedang tidak hujan, kami tidak harus mengambil air laut, tinggal kami keringkan tanah lumpur yang ada di tambak. Untuk mengecek kadar garam, kalau tanahnya kering dan agak memutih berarti asinnya bagus. Ditaruh di atas daun yang disediakan khusus, dan air hasil siraman ditampung untuk dimasak, tempatnya tidak jauh, di samping dapur,” kata janda empat anak tersebut.
Jika cuaca seperti saat ini, Rubiah dan petani garam lainnya di Lancok harus mengeluarkan modal lebih besar untuk membeli bibit garam. “Bibit garam untuk 10 kg harganya Rp45 ribu. Modal lainnya membeli kayu bakar yang saat ini harganya sedang naik karena tidak ada stok kayu. Harga kayu muatan satu becak Rp150 ribu, biasanya Rp100 ribu atau Rp120 ribu”.
“Kalau pakai bibit, untung tidak banyak, karena dalam 10 kg bibit garam saya cuman dapat garam 11 kg saja, karena air laut tidak begitu asin. Tapi kalau dulu, 10 kg bibit dapat garam 13 kg,” ujar Rubiah.
Petani garam lainnya, Nurbaidah (30), mengaku pernah rugi karena bibit 20 kg tetapi hasil garam hanya 20 kg. “Seharusnya mendapat garam lebih dari 20 kg. Belum lagi (modal) untuk menutupi kayu bakar,” katanya.
Menurut Nurbaidah, di gampong itu ada sekitar 35 dapur produksi garam. Namun, saat ini yang aktif hanya 10 dapur. “Karena orang tidak mau rugi dan tidak punya modal untuk membeli bibit. Kalau (garam) laku semua, kalau tidak laku bagaimana beli bibit lagi untuk besok”.
“Yang 10 dapur ini pun terpaksa, karena tidak ada pemasukan sehari-hari. Kalau dihitung-hitung (penghasilan) hanya Rp20 ribu sampai Rp40 ribu sehari, itu pun tergantung asin air lautnya,” ujar Nurbaidah.
Nurbaidah menjual garam yang ia produksi ke gampong lain. Namun, pembeli membayar harga garam dengan menyerahkan beras. “Pembeli sering kali menukarkan garam dengan beras, dan boh rambe/rame-rame (buah rambai) yang sedang musim saat ini,” katanya.
“Biasanya ditukarkan satu bambu garam, satu bambu beras. Jika banyak pembeli garam yang menukarkan (membayar) dengan beras, saya menjual lagi beras itu ke tetangga. Jika tidak saya jual, tidak punya modal membeli bibit garam untuk mengolah garam agar bisa dijual lagi besoknya,” ujar Nurbaidah.
Sebagian petani garam di Lancok adalah kaum perempuan tangguh. Mereka berharap pemerintah memerhatikan masyarakat kecil, termasuk memberikan bantuan modal usaha bagi warga yang mau bekerja keras seperti petani garam tradisional itu.
“Kan harga barang di pasar semakin naik, sementara pendapatan kami sangat kecil, sehingga sering tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari,” kata Rubiah.
Rubiah ingin putri bungsunya menjadi sarjana. Itulah sebabnya, ia bekerja keras–meski tenaganya terkuras lantaran harus mengangkut air laut agar dapat–memproduksi garam untuk menghasilkan rupiah, sehingga bisa membeli kebutuhan sehari-hari, termasuk membiayai sekolah si bungsu. Sedangkan anak-anak Rubiah yang lain hanya tamat SMP.[]
Laporan Rizkita, pelajar Basri Daham Journalism Institute (BJI) Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Lhokseumawe.
