LHOKSEUMAWE – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Malikussaleh (BEM Unimal) Muslem Hamidi menyayangkan Pemko Lhokseumawe yang tetap membeli mobil dinas wali kota dengan dana APBK 2017.
“Ini jelas tidak pro rakyat. Padahal sebelumnya saat pembahasan RAPBK (Rancangan APBK) tahun 2017, kita sudah mendesak agar Pemerintah Kota Lhokseumawe menghapus usulan pengadaan mobil baru untuk wali kota dan wakil wali kota, mengingat kondisi keuangan yang sedang terpuruk dan mengalami defisit anggaran,” ujar Muslem Hamidi dihubungi portalsatu.com, Rabu, 3 Mei 2017.
Muslem menyebutkan, saat itu pihak DPRK Lhokseumawe juga menyatakan tidak akan menyetujui usulan eksekutif terkait pengadaan mobil dinas baru dalam APBK 2017. “Tapi sangat disayangkan, ternyata mereka, Pemko Lhokseumawe, baik eksekutif maupun legislatif tidak konsisten dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat,” ucapnya.
Ia melanjutkan, “Di sini, jelas kita bisa menilai bahwa mereka, Pemko Lhokseumawe tidak pro rakyat. Seharusnya saat kondisi keuangan defisit seperti ini, pemerintah harus lebih mengutamakan kepentingan pembangunan yang pro rakyat, bukannya malah menggunakan untuk hal yang tidak mendesak”.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota Lhokseumawe ternyata tetap membeli mobil dinas wali kota dengan APBK tahun 2017. Dana pengadaan satu mobil dinas baru itu Rp1,3 miliar. Padahal, Pemko Lhokseumawe memiliki utang (kewajiban) kepada pihak ketiga akibat defisit anggaran tahun 2016 yang mencapai Rp 250 miliar lebih. (Baca: Ternyata Mobil Dinas Wali Kota Lhokseumawe Capai Rp13 Miliar)
Sejauh ini portalsatu.com belum memeroleh keterangan pihak Pemko Lhokseumawe terkait alokasi dana pengadaan mobil dinas wali kota mencapai Rp1,3 miliar dalam APBK 2017. Sekda Lhokseumawe Bukhari beberapa kali dihubungi kembali melalui telpon seluler, 3 Mei 2017, tidak mengangkat panggilan masuk.
Namun, sebelumnya saat APBK 2017 belum disahkan, Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya mengatakan, rencana pengadaan mobil dinas dalam anggaran 2017 merupakan hal biasa. “Pengadaan mobil untuk kepala daerah yang baru itu hal lazim, dan tidak menyalahi aturan, seperti halnya pengadaan baju baru dan anggaran untuk pelantikan wali kota baru. Bila dikaitkan dengan utang tahun lalu, kita sudah merencanakan penghematan besar-besaran di segala sisi, kecuali hal-hal yang langsung menyentuh hajat masyarakat kecil, jelas Suaidi, 23 Februari 2017.
Menurutnya, mobil dinas yang dipakainya saat ini hasil pengadaan lima tahun lalu. Walaupun masih layak pakai, kata dia, tapi juga sudah patut diganti. Kalaupun bukan dirinya yang kembali terpilih hasil pikada 2017, Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) Lhokseumawe tetap akan mencantumkan pengadaan mobil baru karena sudah masuk periode baru. (Baca: Rencana Pengadaan Mobil Dinas, Ini Kata Wali Kota Suaidi Yahya)[]
