Rabu, Juli 24, 2024

Hendry Ch Bangun Tanggapi...

JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Hendry Ch Bangun menegaskan,...

Puluhan Personel Polres Aceh...

LHOKSUKON - Polres Aceh Utara melakukan tes narkoba melalui metode tes urine menggunakan...

Ini Kata Abu Razak...

BANDA ACEH – Venue atau tempat pelaksanaan pertandingan 33 cabang olahraga wilayah Aceh...

DPMPPKB Aceh Utara dan...

ACEH UTARA - Penjabat Bupati Aceh Utara diwakili Plt. Asisten I Sekda Dr....
BerandaNewsKetua DPRA Minta...

Ketua DPRA Minta KLHK Evaluasi Izin Hutan Tanaman Industri Perusahaan Ini

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dahlan Jamaluddin, meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengevaluasi izin konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT Aceh Nusa Indrapuri di kawasan Aceh Besar.

Permintaan itu disampaikan Dahlan Jamaluddin dalam pertemuan dengan jajaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) KLHK, di Jakarta, Kamis, 23 Desember 2021.

Dalam pertemuan tersebut, Dahlan hadir bersama Ketua Komisi IV DPRA, Saifuddin Yahya, Wakil Ketua DPRK Aceh Besar, Bakhtiar, Ketua Fraksi Partai Aceh DPRK Aceh Besar, Juanda Jamal, dan Ketua Forum Mukim Aceh Besar, M. Hasyim Usman.

Dahlan meminta KLHK mengevaluasi secara serius bersama Pemerintah Aceh dan melibatkan masyarakat. “Jika kementerian tidak serius mengevaluasi izin HTI tersebut maka akan terjadi konflik di lapangan antara masyarakat dengan perusahaan,” katanya.

Kepada Dirjen PHL KLHK, Dahlan mengatakan Aceh Nusa Indrapuri menguasai lahan yang sangat luas di dua kabupaten, tetapi tidak produktif sejak era 1990-an. Di sisi lain, kata dia, ada masyarakat yang sangat membutuhkan lahan untuk menggerakkan perekonomian tapi tidak mempunyai lahan.

Dahlan meminta agar lahan yang luasnya seratusan ribu hektare tersebut bisa dialihkan kepada masyarakat termasuk mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka. Pengalihan lahan itu, menurut Dahlan, sesuai program reforma agraria yang sedang digaungkan Presiden Jokowi.

“Harapannya, sebenarnya bukan hanya untuk Aceh Nusa Indrapuri, termasuk juga konsesi-konsesi lain yang ada di Aceh yang saat ini banyak yang bermasalah,” kata Dahlan.

PT Aceh Nusa Indrapuri menguasai lahan yang membentang dari Kabupaten Aceh Besar hingga Kabupaten Pidie. Sejak tahun 1993, perusahaan tersebut menguasai lahan yang luasnya sekitar 111 ribu hektare di dua kabupaten tersebut.

Wakil Ketua DPRK Aceh Besar, Bakhtiar, mengatakan sejak pertengahan tahun 1990-an, dia tidak pernah melihat Aceh Nusa Indrapuri berproduksi. Bakhtiar yang lahir dan besar di Krueng Kalee, Aceh Besar, menyebut perusahaan telah mencaplok kawasan tanah adat mukim yang sehari-hari digunakan masyarakat untuk mengembalakan kerbau dan sapi.

“Di tempat kami ada lahan pengembalaan, itu tanah adat. Diklaim, dipagar, jadi lahan HTI,” kata Bakhtiar.

Sejak dulu, kata Bakhtiar, perusahaan tersebut hanya menanam batang ekaliptus di lokasi konsesi mereka. Namun, kata dia, tidak jelas produksi dan kegunaan dari batang tersebut.

“Makanya kami berharap atas nama masyarakat, pengelolaan HTI oleh ANI (Aceh Nusa Indrapuri) ini dicabut,” kata Bakhtiar.[](ril)

Baca juga: