“Setahu saya, itu kan sudah disahkan oleh Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), tinggal, ya, kemudian bagaimana regulasinya,” katanya.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Aceh, Tgk H. Makhyaruddin Yusuf, mengatakan, perihal bendera bintang bulan sebaiknya diserahkan kepada masyarakat.
Menurutnya, sebenarnya perihal bendera bintang bulan telah diperjuangkan sedari awal oleh pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Namun PKS sendiri tidak tahu di mana kendalanya.
Ditemui portalsatu.com, Selasa 7 Februari 2023, di Kantor DPW PKS Aceh, Makhyaruddin menyebutkan, terkait persoalan bendera bintang bulan, selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada, tidak menjadi masalah.
“Saya kira tidak ada masalah untuk bendera Aceh itu, kan tak ada persoalan,” ujarnya.
Lemahnya Lobi dan Komunikasi dengan Jakarta
Namun, menurut Makhyaruddin, hal lain yang akan diupayakan PKS Aceh adalah terkait realisasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang sampai kini belum berjalan dengan normal.
PKS Aceh, kata Makhyaruddin, untuk penerapan UUPA yang lebih baik ke depan, maka yang paling penting hari ini bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat di Jakarta.
“Kemampuan komunikasi dengan pemerintah pusat ini yang saya kira masih lemah dari kalangan kita (Aceh) sendiri,” paparnya.
Ia menjelaskan komunikasi dan lobi ini sangat penting. “Makanya kita enggak boleh main sendiri-sendiri, semua potensi, semua kekuatan itu harus kita himpun,” bebernya.
Bila masing-masing berjalan sendiri-sendiri, sebut Makhyaruddin, tentu akhirnya hal itu akan menjadi celah untuk membuat komunikasi menjadi tidak baik.
Maka sebenarnya, tambah Makhyaruddin, dalam persoalan UUPA, tidak boleh ada orang atau pihak yang tinggalkan atau sengaja tidak dilibatkan.
“Ya, untuk membangun ini, semua elemen dan partai politik harus dilibatkan. Jangan ada yang kita tinggalkan. Apalagi kita marjinalkan, tidak boleh,” tuturnya.
Artinya, tambah Mukhyaruddin, dalam urusan UUPA itu harus kebersamaan. Tak mungkin sendiri untuk mengatasi UUPA ini.
PKS Aceh, sebut Makhyaruddin, berharap semua pihak perlu duduk kembali, merembuk untuk urusan UUPA. “Ini kan yang pernah terjadi. Tidak ada duduk. Tidak ada brainstorming (curah pendapat),” katanya.
Dengan tidak adanya brainstorming, kata Makhyaruddin, maka menjadi kendala yang selama ini terjadi. “Ya, komunikasi internal, komunikasi eksternal, komunikasi vertikal, ini perlu dipupuk kembali,” urainya.
Kalangan yang Dilirik PKS Aceh Menjelang 2024
Makhyaruddin menuturkan, menghadapi pemilihan umum pada 2024 mendatang, PKS Aceh mengajak semua putra-putri terbaik Aceh, dan semua kalangan, bahkan semua segmen yang ingin bergabung dengan PKS untuk maju di legislatif.
“Baik kalangan remaja, milenial, kalangan muda, tua, dan perempuan. Semua kalangan akan dilibatkan. Akan diseleksi putra-putri terbaik Aceh,” terangnya.
Lebih lanjut Makhyaruddin memaparkan, untuk menunjang ekonomi rakyat Aceh, PKS selalu menawarkan konsep ide politik gagasan. “Ini memang selalu PKS yang terdepan”.
Ditanya portalsatu.com terkait calon Gubernur dan calon Bupati dari PKS pada 2024 mendatang, Makhyaruddin menyebutkan di beberapa kabupaten/kota PKS sudah punya calon pimpinan daerah.
“Sementara untuk calon gubernur, kita sudah ada Bang Nasir Djamil,” katanya.
Makhyaruddin menambahkan pada Pilkada 2024 mendatang, PKS akan berupaya untuk merebut semaksimal mungkin kursi parlemen, baik di kabupaten/kota maupun tingkat provinsi.
“Kita akan berupaya untuk meraih kursi sebaik mungkin sebagai modal kendaraan untuk maju di Pilkada,” tukasnya.
Pelayanan Publik dan Lapangan Kerja
Ia menjelaskan, bagaimana nantinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam hal ini biasanya PKS selalu memberikan ide-ide terdepan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik.
“Keterbukaan dan termasuk SIM gratis yang kemarin itu belum terealisasi,” imbuhnya.
Selain itu, Makhyaruddin menambahkan, PKS juga terus berupaya menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Dalam hal ini ekonomi produktif, lalu mengupayakan pembinaan terhadap masyarakat petani dan nelayan agar benar-benar bisa mandiri.
Pelayanan Kesehatan di Aceh
Tak hanya itu, Makhyaruddin juga menyinggung terkait pelayanan kesehatan di Aceh selama ini. Menurutnya, perlu disiapkan bagaimana pelayanan terbaik di rumah sakit.
“Melayani dengan baik, pelayanan berobat, rawat jalan dan sebagainnya mesti cakap,” timpalnya.
Namun, kata Makhyaruddin, yang paling penting adalah memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat Aceh agar benar-benar terlayani.
“Tidak tebang pilih, pelayanan di rumah sakit itu harus sama semua,” paparnya.[]
Penulis: Adam Zainal
Editor: Thayeb Loh Angen