LHOKSEUMAWE Anggota DPR RI asal Aceh Khaidir Abdurrahman menyebut selama ini ia menerima banyak keluhan warga dari sejumlah kabupaten/kota terkait pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Dulu dengan JKRA (Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh) masyarakat kita cukup bermodalkan KTP dan KK saja. Tapi dengan BPJS justru bikin repot, warga harus ke bank, ke dinas sosial, birokrasinya berbelit-belit. Prosedurnya menyusahkan masyarakat, dan pelayanannya tidak maksimal, kata Khaidir kepada portalsatu.com lewat telpon seluler, Selasa, 29 Maret 2016, sore.
Anggota Komisi IX (membidangi kesehatan) DPR RI ini akan mengadakan pertemuan dengan pihakn BPJS dan perwakilan masyarakat dari empat kecamatan di Lhokseumawe, Rabu (besok).
Kita akan bahas persoalan yang terjadi di lapangan, termasuk sosialisasi UU tentang BPJS kepada masyarakat yang selama ini tidak maksimal, ujar Khaidir.
Terkait rencana kenaikan iuran yang diusulkan oleh BPJS Kesehatan, Khaidir menyebut pihaknya Komisi IX DPR menolak hal itu lantaran pemerintah tidak menjelaskan alasan secara rinci.[] (idg)
