ACEH UTARA – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara melakukan pengambilan sumpah dan pelantikann tehadap 54 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tambahan pada Pemilu 2019, di Aula Hotel Lido Graha, Lhokseumawe, Rabu, 2 Januari 2019.
Pengambilan sumpah itu dilakukan Ketua KIP Aceh Utara, Zulfikar, disaksikan Komisioner KIP, Muhammad Sayuni, Muhammad Usman, Fauzan Novi, Munzir, dan Sekretaris KIP, Hamdani. Tampak hadir Bupati Aceh Utara, H. Muhammad Thaib, Panwaslih Aceh Utara, serta para anggota PPK se-Aceh Utara.
Zulfikar mengatakan, pengambilan sumpah dan pelantikan yang dilakukan terhadap 54 anggota PPK tambahan ini berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 31/PUU-XVI/2018 disebutkan anggota PPK ditambah dua orang, dari sebelumnya tiga anggota. Maka saat ini setiap kecamatan yang tersebar di 27 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara terdapat lima anggota PPK untuk Pemilu 2019.
“Kita berharap kepada anggota PPK yang baru dilantik agar dapat menjalankan amanah dan tanggung jawab, sehingga pelaksanaan Pemilu 2019 di Aceh Utara berjalan lancar dan tertib,” kata Zulfikar kepada portalsatu.com/, Rabu.
Ia menambahkan, penyelenggara pemilu harus menjaga netralitas sebagaimana yang diatur dalam PKPU RI, dan menjalin kekompakan antarsesama penyelenggara pemilu.
“Integritas bagi penyelenggara pemilu ini merupakan hal utama yang harus dijaga, ada tugas dan tanggung jawab besar dalam menyukseskan pemilu. Tetap menjaga independensi serta profesionalitas dalam hal melayani hak-hak politik bagi setiap pemilih,” ujar Zulfikar.
Sementara itu, Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib alias Cek Mad, mengajak penyelenggara pemilu khususnya bagi anggota PPK di Aceh Utara, agar bekerja sesuai amanah undang-undang, serta bisa melayani masyarakat dan peserta pemilu secara baik dan maksimal dalam tahapan Pemilu 2019.
“PPK merupakan ujung tombak penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan. Saya berharap agar bisa mengharumkan nama baik Aceh Utara dalam hal menyukseskan pemilu nantinya, karena sebelumnya Aceh Utara sudah terbukti dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) aman, nyaman, dan tertib. Maka ini harus dicapaikan kembali pada Pemilu 2019,” ujar Cek Mad.[]
