‘Pemerintah Thailand tidak pernah tidak tahu’
Setelah lebih dari enam dekade setelah kepergiannya, pemerintah Thailand tetap waspada terhadap anak-anak dari keluarga Tomina. Siklus ketidakpercayaan terus berjalan.
Pada tahun 1957, putra keduanya, Amin, terpilih menjadi anggota Parlemen, tetapi kemudian ditangkap atas tuduhan menghasut kerusuhan, meskipun pengadilan kemudian membatalkan tuduhan tersebut.
Setelah protes besar-besaran di Masjid Pusat Pattani pada tahun 1975 sebagai respons atas pembunuhan warga sipil Muslim dan pembuangan jenazah mereka di atas jembatan Kortor, Amin kembali diinterogasi. Karena dia tidak lanjut aktif dalam konstituensi politiknya, dia mengambil suaka politik pada tahun 1982.
Ketika ditanya apa yang tidak dipelajari Thailand sejak masa Haji Sulong memimpin gerakan di Pattani, Den dengan tegas menjawab, “Saya pikir pemerintah Thailand tidak pernah tidak tahu [apa yang terjadi], persepsi mereka dibutakan oleh bias.”
Den, putra kedua Haji Sulong, yang telah menjabat sebagai anggota parlemen selama delapan periode, senator, dan menteri kabinet berkata, “Pemerintah Thailand tahu [apa yang terjadi]. Pimpinan negara tahu segalanya, tetapi mereka tidak mengambil tindakan.”
Dia mengutip penyesuaian protokol negara agar sesuai dengan praktik keagamaan Muslim yang disusun oleh SBPAC (Pusat Administrasi Propinsi Perbatasan Selatan) sebagai tanggapan atas rekomendasi Syaikhul Islam (Chularajmontree) selama pemerintahan Prem Tinsulanonda yang, katanya, akhirnya tidak menghasilkan apa-apa.
Separatisme di provinsi-provinsi Thailand bagian selatan
Proposal berisi tujuh poin oleh Haji Sulong, serta keberadaan keluarga Tomina di tengah kegiatan-kegiatan politik di wilayah selatan, membuat para anggota keluarga Haji Sulong menampung banyak pertanyaan mengenai situasi terkait kondisi setempat, solusi-solusi yang memungkinkan, dan arah proses perdamaian yang berjalan selama bertahun-tahun.
Den Tomina, yang terus mengikuti proses perdamaian dari jauh mengatakan, “Muslim lokal dengan cermat memantau proses tersebut.”
Dia mengatakan semua fakta dan detail di meja perundingan harus dibuka untuk umum, sehingga mereka tahu proses tawar-menawar dan hasil pembicaraan.
Dia menyebut pembicaraan pada 2013 di mana usulan lima butir BRN (Barisan Revolusi Nasional) dikenal luas di ranah publik. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa “perantara” merupakan syarat esensial dalam mempercepat perundingan perdamaian.
Politisi Oktogenarian ini berpendapat bahwa proposisi tertinggi yang dapat muncul sebagai solusi yang memungkinkan adalah mengizinkan otonomi di provinsi-provinsi selatan yang merupakan skenario yang diperbolehkan dalam kerangka Konstitusi Thailand sebagaimana diucapkan secara konsisten oleh pemerintah Thailand.
“Ada pertanyaan-pertanyaan soal bagaimana kita akan menyelesaikan masalah dan saya hanya mengatakan semuanya ada di dalam dokumen-dokumen yang ada. Apalagi, ada banyak proposal yang disahkan oleh panitia-panitia DPR, tapi belum ada yang terungkap.”
“Jadi saya katakan di mana tidak ada kemauan, tidak ada jalan keluar. Otonomi akan mengakhiri teka-teki ini. Tidak bisa ada pemisahan, yang saya tidak setuju. Memisahkan [dari Thailand] dengan sendirinya tidak akan tahan lama.
‘Pemikiran Haji Sulong jauh melampaui zamannya’
“Dok, mari kita mengubur yang telah berlalu dan mulai lagi dari awal.”
Seorang pejabat pemerintah pernah berkata demikian kepada Dokter Petchdao Tomina, cucu dari Haji Sulong, yang juga adalah anggota parlemen dari partai partil Bhumjaithai. Sikap itu dilontarkan saat gelombang kekerasan kembali muncul di kawasan Thailand selatan pada tahun 2014.
“Jika ini adalah keluarga Anda sendiri dan jika orang-orang di keluarga Anda menjadi korban penghilangan paksa, bagaimana perasaan Anda?” balasnya.
Percakapan ini, yang merupakan upaya terselubung untuk menghilangkan ingatan pahit dari keluarga Tomina, mengingatkan kembali bahwa rasa sakit yang disebabkan oleh penculikan Haji Sulong tetap hidup dalam memori dan merupakan bahan bakar yang rawan tersulut api di ujung selatan Thailand.
Jika dilihat dari sudut pandang pemerintah Thailand, Haji Sulong adalah seorang pemimpin pemberontak. Sementara, dia dilihat oleh sesama Muslim Melayu di daerah itu sebagai pemimpin spiritual yang berkomitmen untuk solusi-solusi damai.
Nasib Haji Sulong yang mendukung cara-cara damai tapi justru menjadi korban penghilangan paksa, membangkitkan sinisme di kalangan muda Muslim setempat. Akankah mereka tetap setia pada cara damai atau beralih ke kekerasan untuk mendapatkan apa yang mereka cita-citakan?
“Keluarga kami berkomitmen pada cara damai,” kata Dokter Petchdao Tomina.
Menurutnya usulan otonomi jika dilihat dari perspektif politik dan administrasi saat ini, ketujuh poin yang disusun Haji Sulong tersebut pada dasarnya mengarah pada distribusi kekuasaan administratif, legislatif, dan yudikatif.
“Orang-orang dari generasi itu tidak bisa memahami cara berpikir Haji Sulong yang maju. Jauh melampaui zamannya, sayangnya dia dicap sebagai dalang gerakan separatis dan kami sebagai anak pemberontak.”
Anggota parlemen ini menunjukkan bahwa tujuh poin dan lima poin, yang disusun oleh Haji Sulong dan BRN, saling terkait dalam beberapa hal.
Dia mendesak negara untuk membawa ini ke meja negosiasi dan mereka harus mengatakan apa yang dapat diterima dan apa yang tidak.
“Kami ingin kedua belah pihak, negara, dan para pembangkang untuk secara serius menjaga kepentingan generasi muda – anak-anak dan pemuda, yang layak ditempatkan sebagai pertimbangan utama saat para negosiator bekerja untuk memajukan pembicaraan, dan kesejahteraan mereka harus diperhatikan dalam proses negosiasi.”[]Sumber: bbc.com