Senin, Juli 22, 2024

Tokoh Masyarakat Kota Sigli...

SIGLI - Para tokoh masyarakat dari 15 gampong dalam Kecamatan Kota Sigli menyatakan...

Tim Polres Aceh Utara...

LHOKSUKON – Kapolres Aceh Utara AKBP Nanang Indra Bakti, S.H., S.I.K., bersama jajarannya...

Pasar Malam di Tanah...

SIGLI - Kegiatan hiburan Pasar Malam yang digelar di tanah wakaf Tgk. Dianjong,...

Tutup Dashat, Kepala DPMPPKB...

ACEH UTARA – Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) yang dilaksanakan secara serentak...
BerandaNewsKisah Perang Aceh,...

Kisah Perang Aceh, Pesawat Tempur dan Pengungsi

HARI pertama diterapkannya Darurat Militer (DM) di Aceh, 19 Mei 2003, pesawat tempur milik TNI jenis Bronco membombardi kawasan Cot Keueung Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Tiga roket ditembakkan dari pesawat tempur ke lokasi yang diduga markas GAM Aceh Besar.

Pada saat yang sama ratusan TNI dengan menggunakan parasut (terjun payung) terjun dari pesawat Hercules dan mendarat di kawasan Bandar Udara (Bandara) Sulthan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar. Penurunan pasukan ampibi juga dilakukan di Samalanga sebanyak satu batalyon. Jumlah pasukan ampibi yang diturunkan pada hari pertama DM saja sudah 6.000 orang.

Pada hari pertama DM juga terjadi pertempuran antara TNI dan GAM di kawasan Seumirah, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, sekitar 20 kilometer arah selatan Kota Lhokseumawe. Kontak senjata berlangsung hampir tiga jam, mulai pukul 07.00 hingga 09.30 WIB.

Pada hari pertama DM dua pertempuran juga terjadi di Aceh Selatan. Juru bicara komando operasi TNI Letkol CAJ Ahmad Yani Basuki mengklaim empat TNI tewas dalam pertempuran di kawasan Blang Kuala, Aceh Selatan tersebut. Sementara pertempuran di Nisam tidak diketahui.

Keputusan Presiden Megawati memberlakukan DM di Aceh ini didukung Ketua DPR RI Akbar Tandjung, Ketua Komisi I Ibrahim Ambong, dan anggota F-PDIP Irmadi Lubis. Imbas dari penerapan DM ini ratusan ribu penduduk Aceh mengungsi ke tempat-tempat aman menghindari perang. Sebagian besar pemuda keluar dari Aceh menuju Malaysia dan Batam.

DM membuat Aceh menjadi daerah yang perang. Setiap hari ada saja korban tewas, baik dari kalangan sipil, kombatan GAM maupun tentara pemerintah. Belum satu minggu DM berlangsung tak kurang dari 250 sekolah dan puluhan bangunan dibakar. Kelompok sipil menginginkan agar DM di Aceh dicabut dan pemerintah kembali ke meja perundingan untuk menyelesaikan masalah Aceh dengan GAM.

Meski DM hanya enam bulan, tapi tidak ada yang menjamin kapan status darurat bagi Aceh akan dicabut. Sesuatu yang kemudian terbukti ketika pemerintah Indonesia memperpanjang DM di Aceh. Seperti dilansir Kompas edisi 20 Mei 2003, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto tidak bisa memastikan kapan operasi militer di Aceh akan berakhir.

Hal ini yang membuat kas negara terus terkuras untuk operasi militer di Aceh. Malah semakin lama operasi itu dijalankan, semakin mahal pula biaya rehabilitasi Aceh ketika operasi berakhir. Lebih dari itu tentunya korban sipil terus bertambah. Anggaran negara yang dikucurkan untuk operasi militer di Aceh pada DM tahap pertama saja sudah Rp1,23 triliun.

Sembilan hari DM berlansung di Aceh, pada 27 Mei 2003 Koordinator Badan Pekerja Kontras Ori Rahman mengeluarkan pernyataan melalui press release No: SP-Kontras/V/03 tentang tanggapan terhadap tindakan berlebihan pemerintah Indonesia selama DM di Aceh.

Kontras menilai tindakan TNI di Aceh sudah berlebihan, karena ada tindakan di luar batas yang terjadi dalam operasi militer. Diantaranya: sweeping terhadap warga Aceh dan penangkapan warga Aceh yang dianggap terkait dengan GAM di luar Aceh. Dalam catatan Kontras, sweeping terhadap warga Aceh dilakukan di Jakarta dan sekitarnya, Bengkulu, Solo, Semarang. Sweeping itu jadi semakin berlebihan ketika ada perintah penangkapan terhadap orang-orang Aceh yang dicurigai untuk diserahkan kepada pihak kepolisian. Tindakan ini sangat rasis dan menimbulkan sikap saling curiga yang dapat memicu konflik sosial.

Alasan lainnya, tindakan pemerintah selama DM di Aceh dianggap berlebihan karena adanya permintaan kepada lembaga-lembaga asing dan seluruh NGO termasuk pekerja HAM untuk keluar dari Aceh dengan alasan menghindari intervensi asing dalam penyelesaian konflik Aceh.

Padahal diketahui selama ini bahwa yang menyelesaikan persoalan Aceh melalui dialog antara pemerintah RI dengan GAM adalah HDC sebuah lembaga asing yang berkedudukan di Swiss. Hal ini dianggap Kontras sebagai upaya isolasi Aceh dari publik internasional terutama berkaitan dengan pemantauan perkembangan kemanusiaan.

Pada 20 Juni 2003, Koordinator Kontras, Usman Hamid SH melalui rilis nomor: 11/SP-Kontras/VI/03 tentang satu bulan DM di Aceh menilai bahwa DM dengan operasi terpadu di Aceh berupa operasi pemulihan keamanan, operasi kemanusiaan, operasi penegakan hukum, serta operasi pemulihan fungsi pemerintahan daerah, tidak berjalan secara komfrehensif seperti yang dijanjikan pemerintah.

Usman Hamin bersandar pada data yang dikeluarkan oleh PDMD per 19 Juni 2003 yang menyebutkan bahwa jumlah pengungsi di Aceh kala itu telah mencapai 35.998 jiwa, sementara menurut Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Aceh berjumlah 40.919 jiwa. Karena itu ia menilai operasi pemulihan keamanan gagal memberikan jaminan keamanan bagi rakyat Aceh sehingga mereka terpaksa mengungsi.

Masih berdasarkan data PDMD, kurang sebulan pelaksanaan DM di Aceh yakni sampai 9 Juni 2003 terjadi pembakaran 497 sekolah di seluruh Aceh. Sementara jumlah korban sipil yang tewas dari 20 Mei 3003 (pemberlakuan DM) hingga 18 Juni 2003 tercatat 53 orang dan 58 orang dinyatakan hilang. Karena itulah Kontras mendesak DPR untuk memanggil pemerintah melakukan evaluasi satu bulan pelaksanaan operasi terpadu di Aceh.

Korban perang di Aceh selama DM terus bertambah. Data Komnas HAM menunjukkan, selama enam bulan DM di Aceh jumlah korban sipil nonkombatan yang tewas mencapai 319 orang, 117 orang luka-luka, serta 108 orang hilang. Selain itu 600 gedung dan rumah penduduk rusak berat. Banyak warga yang kehilangan pekerjaan. Perang benar-benar menimbulkan trauma mendalam bagi rakyat Aceh.

Dalam masa 6 bulan DM pertama tersebut, Aceh belum benar-benar aman. Meski ruang gerak gerilyawan GAM sudah dapat dipersempit, tapi GAM belum bisa ditaklukkan. Panglima Komando Operasi TNI di Aceh, Mayjen Bambang Darmono menilai keamanan di Aceh masih instan dalam artian masih bersifat temporer. Sebelum DM diperpanjang, Bambang Darmono digantikan oleh Brigjen George Toisutta.

Waktu enam bulan DM tahap pertama di Aceh yakni sejak 19 Mei 2003 hingga 19 November 2003 dinilai belum berhasil. Kapolda Aceh Irjen (Pol) Bachrumsyah Kasman kala itu menilai situasi Aceh masih harus diwaspadai kerana kekuatan GAM belum bisa dipatahkan.[]Sumber:steemit

Penulis: Iskandar Norman

Baca juga: