SUBULUSSALAM – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Subulussalam mengingatkan BKPSDM setempat untuk tidak mempersulit penerimaan CPNS 2019 dengan menerapkan sejumlah aturan yang memberatkan masyarakat.
Hal ini disampaikan Ketua KNPI Kota Subulussalam, Edi Sahputra Bako menyikapi beberapa persyaratan yang dibuat BKPSDM justru memberatkan masyarakat, sehingga berpotensi banyak putra daerah dikhawatirkan gagal mengikuti pendaftaran CPNS akibat aturan yang rumit.
"Melihat beberapa aturan yang diterapkan terkesan BKPSDM mempersulit masyarakat yang ingin mendaftar CPNS," kata Edi Sahputra kepada portalsatu.com/, Senin 18 November 2019 usai beraudiensi dengan BKPSDM Kota Subulussalam.
Edi menjelaskan beberapa aturan yang dinilai akan banyak masyarakat Kota Subulussalam tersandung, seperti akreditasi kampus dan program studi (prodi) sesuai tahun kelulusan. Sementara banyak kampus yang dulu, di bawah tahun 2013 belum terakreditasi sekarang telah terakreditasi, apakah mereka itu dianggap tidak sah. Selain itu, IPK terlalu tinggi 2,75 juga akan memberatkan masyarakat.
Sementara surat bebas narkoba dan kehesatan jasmani/rohani sebelumnya sempat menuai protes belakangan akhirnya direvisi kembali.
“Aturan tentang akreditasi kampus dan prodi serta menerapan IPK terlalu tinggi, ini akan banyak warga Subulussalam tidak bisa mengikuti CPNS 2019,” ungkap Edi Sahputra.
“Kita berharap dengan adanya penerimaan CPNS tahun ini, menjadi kesempatan bagi putra daerah. Jangan buat aturan yang sulit, jangan buat putra daerah hanya menjadi penonton di negeri sendiri,” tegas Edi.
Menurut Edi, aturan yang diterapkan BKPSDM Kota Subulussalam lebih sulit dibandingkan aturan yang diterapkan di tingkat kementerian/lembaga. Bahkan beberapa daerah kab/kota di Aceh, justru mempermudah masyarakatnya mendaftar CPNS.
“Harusnya ini kesempatan bagi putra daerah mereka sudah menunggu lama sampai 7 tahun. Bahkan ada di antara mereka tahun ini kesempatan terakhir mendaftar CPNS, tapi akibat aturan mereka terancam akan jadi penonton,” ungkap Edi.[]
