Rabu, Juli 24, 2024

Puluhan Personel Polres Aceh...

LHOKSUKON - Polres Aceh Utara melakukan tes narkoba melalui metode tes urine menggunakan...

Ini Kata Abu Razak...

BANDA ACEH – Venue atau tempat pelaksanaan pertandingan 33 cabang olahraga wilayah Aceh...

DPMPPKB Aceh Utara dan...

ACEH UTARA - Penjabat Bupati Aceh Utara diwakili Plt. Asisten I Sekda Dr....

Puluhan Siswa MTs Swasta...

SIGLI - Diduga keracunan, puluhan siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Tgk Syik Dayah...
BerandaNewsKomisi IV DPR...

Komisi IV DPR RI FGD dengan UGM Terkait RUU KSDAHE

JAKARTA – Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Sigit Sunarta, S.Hut., M.P., M.Sc., Ph.D., menerima kunjungan kerja Komisi IV DPR RI, di Fakultas Kehutanan UGM, Kamis, 8 Desember 2022.

Pada kunjungan kerja tersebut, Komisi IV DPR RI melakukan FGD dengan pakar-pakar UGM untuk menyerap aspirasi terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE).

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Ir. H. T. A. Khalid, M.M., menyampaikan bahwa revisi terhadap UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya perlu dilakukan. Sebab, undang-undang ini tidak lagi bisa menjawab tantangan dan persoalan konservasi saat ini.

“UU No. 5 tahun 1990 ini sudah hampir 30 tahun tidak dilakukan judicial review. Sementara ada sisi yang memang harus ada perubahan seperti dari penegakan hukum, pemanfaatan sumber daya alam hayati, maupun perlindungannya. Sehingga dengan RUU nantinya bisa menguatkan lagi pada isi per pasalnya disesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman,” ujar TA Khalid.

Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, menyampaikan harapan serupa. Dari FGD ini diharapkan pembahasan RUU KSDAHE bisa menghasilkan poin-poin penting yang bisa menjadi landasan bagi petugas teknis di bawahnya.

“Di FGD ini akan dipaparkan secara singkat masukan dari pakar UGM di bidang kehutanan dan hukum. Harapannya dengan RUU nantinya Undang-undangnya akan semakin kuat sehingga pedoman bagi petugas teknis lapangan jadi lebih jelas,” tutur Sigit.

Turut hadir dalam FGD ini Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dirjen PJLKK dan Direktur BPPE, Ditjen KSDAE KLHK, serta perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dalam FGD mengundang sejumlah pakar di antaranya Ahli Ekologi Hutan Prof. Dr. Djoko Marsono, Ahli Manajemen Hutan Prof. Dr. San Afri Awang, Ahli Hukum Pidana Dr. Supriyadi, Ahli Hukum Lingkungan Dr. Harry S., Ahli KSDH Dr. Sena Adi S., Ahli Biologi Konservasi Dr. M Ali Imron, serta Ahli Pengelolaan Kawasan Konservasi Dr. Hero Marheanto. Para pakar tersebut menyampaikan masukan-masukan terkait persoalan konsep konservasi, dan ekosistemnya.

Ahli Ekologi Hutan Djoko Marsono, menyampaikan sejumlah masukan terhadap RUU KSDAHE, salah satunya terkait konsep konservasi sumber daya alam. Ia lebih setuju untuk mengembalikan konsep konservasi ke UU No. 5 tahun 1990, sebab pengertian tentang konservasi sumber daya alam hayati menjadi lebih luas.

“Perlu konsistensi istilah tentang kawasan konservasi dan kawasan di luar kawasan konservasi, sebab selama ini masih ada inkonsistensi,” tuturnya.

Ahli Manajemen Hutan San Afri Awang, menyampaikan masukan terkait pentingnya pengaturan masyarakat hukum adat dalam UU ini. Sebab, ada 3.200 desa yang ada di dalam dan sekitar kawasan hutan konservasi. Menurutnya, ke depan perlu penyelesaian mengingat hutan adat adalah hutan yang dimiliki masyarakat hukum adat dan bukan hutan negara.

“RUU DPR ini dapat dinilai progresif, sementara usulan pemerintah cenderung konservatif, dan menyarankan kembali ke UU No. 5 Tahun 1990,” imbuhnya.

Ahli Hukum Pidana Supriyadi menekankan perlunya untuk memastikan kembali apakah RUU KSDAHE dimaksudkan untuk mengubah atau mencabut UU KSDAHE karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap penyusunan judul, sistematika, dan substansinya. Selain itu, perlu adanya pemahaman bahwa RUU KSDAHE tidak bisa dikategorikan sebagai RUU Pidana Murni melainkan hanya merupakan RUU Pidana Administrasi sehingga perlu diperhatikan penyusunan materi muatan hukum pidananya.

“Penyusunan materi muatan hukum pidana dalam RUU KSDAHE perlu memperhatikan UU PPP (UU No. 12/2011 jo UU No. 15/2019 jo UU No. 13/2022), KUHP Baru (Bab I-V Buku Kesatu), maupun UU Hukum Acara Pidana/KUHAP (UU No.8/1981), jelasnya.

[](rilis)

Baca juga: