Senin, Juli 22, 2024

Tokoh Masyarakat Kota Sigli...

SIGLI - Para tokoh masyarakat dari 15 gampong dalam Kecamatan Kota Sigli menyatakan...

Tim Polres Aceh Utara...

LHOKSUKON – Kapolres Aceh Utara AKBP Nanang Indra Bakti, S.H., S.I.K., bersama jajarannya...

Pasar Malam di Tanah...

SIGLI - Kegiatan hiburan Pasar Malam yang digelar di tanah wakaf Tgk. Dianjong,...

Tutup Dashat, Kepala DPMPPKB...

ACEH UTARA – Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) yang dilaksanakan secara serentak...
BerandaNewsTA Khalid: Perhutani,...

TA Khalid: Perhutani, Inhutani, dan PTPN Harus Tingkatkan Koordinasi dengan Komisi IV DPR RI

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Ir. H. T. A. Khalid, M.M., menekankan pentingnya terbentuk suatu kegiatan antara Komisi IV dengan Perusahaan Umum Perhutani, Inhutani, dan khususnya PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III).

Hal itu disampaikan TA Khalid mewakili Fraksi Partai Gerindra dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Direktur Utama Perhutani, Dirut Inhutani, dan Dirut Holding Perusahaan Nusantara (PTPN III), di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu, 7 Desember 2022.

TA Khalid menyebut untuk dapat meningkatkan komunikasi serta dukungan Komisi IV DPR RI perlu adanya kegiatan yang bisa berinteraksi antara Komisi IV dengan Perum Perhutani, Inhutani, dan khususnya PTPN, seperti Bimtek atau kegiatan lain.

Menurut TA Khalid, walaupun Perhutani, Inhutani, dan PTPN lebih kepada tupoksi Komisi bidang BUMN, tetapi Komisi IV perlu informasi-informasi untuk dapat ikut berperan menyelesaikan persoalan berkaitan kepentingan masyarakat. Seperti disampaikan PTPN tentang program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang membutuhkan dukungan Komisi IV. Oleh sebab itu, perlu adanya kegiatan yang bisa berinteraksi antara Komisi IV dengan PTPN misalnya.

“Seperti PTPN di Aceh banyak masalah yang dihadapi, masyarakat telepon saya. Saya tidak berinteraksi dengan PTPN mungkin karena pendapat yang satu tidak merasa berhubungan dengan kami, karena bukan tupoksi Komisi IV, tapi lebih kepada komisi BUMN. Ini harus kita ubah paradigma itu, karena kita saling keterikatan. Kami misalnya turun ke Aceh datang ke PTPN ada permasalahan PSR, ayo sama-sama kita selesaikan,” kata TA Khalid yang juga Ketua DPD Gerindra Aceh.

Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara (PTPN III), Mohammad Abdul Gani, menjelaskan terkait PSR akan diadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan Komisi IV pada tahun 2023 dalam rangka membahas Perkebunan Sawit Rakyat dan Pengelolaan Agrowisata.[](rilis)

Baca juga: