Senin, Juni 24, 2024

HUT Ke-50 Aceh Tenggara,...

KUTACANE - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Aceh Tenggara membuka stan pelayanan...

Atlet KONI Aceh Rebut...

BANDA ACEH - Prestasi mengesankan ditoreh atlet binaan KONI Aceh yang dipersiapkan untuk...

Realisasi Pendapatan Asli Aceh...

BANDA ACEH - Realisasi Pendapatan Asli Aceh (PAA) tahun 2019-2023 melampaui target. Akan...

Judi Online: Antara Frustasi...

Oleh: Muhammad Syahrial Razali Ibrahim, Dosen Fakultas Syariah IAIN LhokseumawePemberitaan judi online akhir-akhir...
BerandaNewsKorupsi Dana Desa:...

Korupsi Dana Desa: Ini Vonis Hakim Terhadap Mantan Kades, Bendes dan Pendes

BANDA ACEH – Mantan Pejabat Sementara Kepala Desa (Pjs. Kades) Pasir Putih, Kecamatan Syiah Utama, Bener Meriah, Ali Hasmi, yang menjadi terdakwa perkara korupsi dana desa tahun 2016, divonis empat tahun pidana penjara. Dua terdakwa lainnya, mantan Bendahara Desa (Bendes), Saiful Hidayat, dan Pendamping Desa atau Pendes Pasir Putih, Muhammad Tamin, masing-masing divonis satu tahun penjara. 

Lamanya hukuman penjara itu dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani ketiga terdakwa. Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, Kamis, 27 September 2018. Hakim menyatakan ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 yang sudah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“Ketiga terdakwa melakukan korupsi dana desa tahun 2016 yang menurut hasil audit Inspektorat Bener Meriah, merugikan keuangan negara Rp349 juta lebih. Dana desa itu diperuntukkan dan dicairkan untuk membangun empat jembatan, tapi pembangunan tidak dikerjakan alias fiktif. Terdakwa Saiful Hidayat merupakan anak dari terdakwa Ali Hasmi,” kata Kajari Bener Meriah, Rahmat Azhar, S.H., M.H., melalui Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kardono, S.H., dihubungi portalsatu.com usai sidang itu.

Kardono menyebutkan, dalam putusan itu majelis hakim juga menghukum terdakwa Ali Hasmi membayar denda Rp100 juta subsider (pengganti denda) dua bulan kurungan. Sedangkan terdakwa Saiful Hidayat dan Muhammad Tamin dihukum membayar denda masing-masing Rp50 juta subsider satu bulan kurungan.

Selain itu, kata Kardono, hakim menghukum para terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp349.613.000 (sesuai jumlah kerugian negara), dengan rincian Ali Hasmi Rp324.613.000, Saiful Hidayat Rp15 juta, dan Muhammad Tamin Rp10 juta.

Terhadap putusan hakim itu, JPU Kardono menyatakan “pikir-pikir”. Sedangkan ketiga terdakwa menyatakan “menerima”.

Putusan hakim tersebut “lebih ringan” dari tuntutan JPU yang dibacakan saat sidang, Kamis, 13 September 2018 lalu. Saat itu, JPU menuntut agar terdakwa Ali Hasmi divonis pidana penjara enam tahun dan denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Terdakwa Saiful Hidayat dan Muhammad Tamin masing-masing dituntut pidana penjara empat tahun dan denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Selain itu, JPU menuntut agar ketiga terdakwa membayar uang pengganti Rp349.613.000. Dari jumlah itu, terdakwa Ali Hasmi Rp324.613.000, Saiful Hidayat Rp15 juta dan Muhammad Tamin Rp10 juta. 

Perkara korupsi dana desa itu disidangkan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh sejak 3 Agustus 2018. “Sampai dengan sidang pembacaan putusan hari ini sudah 12 kali sidang,” kata Kardono.[](idg)

Baca juga: