LHOKSEUMAWE – Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Kuta Pase ikut merespons pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait Partai Aceh dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 21 Maret 2024.
Dalam rapat kerja itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI telah membuat indeks kerawanan pada Pilkada serentak Tahun 2024. “Berdasarkan perkembangan situasi yang terjadi akhir-akhir ini secara singkat dapat saya sampaikan bahwa terdapat 15 provinsi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi,” ujarnya.
Aceh termasuk dalam kerawanan tinggi di antara beberapa provinsi lainnya seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan enam provinsi di Papua.
Jenderal Agus Subiyanto menyebut masing-masing provinsi tersebut memiliki jenis kerawanan berbeda-beda, mulai dari SARA sampai konflik bersenjata di Papua.
Pernyataan Jenderal Agus Subiyanto di depan Komisi I DPR RI merupakan bentuk tanggung jawab prajurit TNI terhadap negara dalam momentum pilkada serentak.
Khusus tentang Aceh, Jenderal Agus Subiyanto memberikan penekanan terhadap beberapa poin agar mendapat perhatian serius dan persiapan dini untuk mengantisipasi kemungkinan konflik yang bakal terjadi.
Menurut Juru Bicara KPA Kuta Pase,
Halim Abe, ada beberapa poin pernyataan Panglima TNI itu menarik untuk dikaji. Pertama, partai lokal Aceh yang mengakomodir aspirasi ekskombatan GAM disinyalir dapat memicu konflik kepentingan antara bekas kombatan GAM dengan nonkombatan apabila hasil pilkada tidak memenuhi harapan salah satu pasangan calon. Hal tersebut dalam perspektif Jenderal Agus Subiyanto dapat memantik potensi konflik horizontal.
“Faktanya, bila mengacu pada pileg dan pilpres yang telah berlalu, Partai Aceh malah terlihat lebih santai dibanding pemilu periode lalu. Konflik justru dipicu oleh persaingan terselubung perebutan kursi calon-calon DPR RI dan DPD. Bahkan potensi konflik horizontal justru terlihat pada hasil pilpres yang tidak memenuhi harapan salah satu paslon. Bukan karena ekskombatan yang ada dalam Partai Aceh berbeda pilihan dengan kawan-kawan nonkombatan,” ujar Halim Abe dalam keterangannya dikirim kepada portalsatu.com/, Ahad (24/3).
Kedua, Panglima TNI melihat adanya upaya penarikan perhatian massa dengan cara pengibaran bendera Bintang Bulan.
“Faktanya, ekskombatan GAM mengibarkan bendera Bintang Bulan bukan untuk menarik perhatian massa, melainkan untuk menarik perhatian Pemerintah Pusat agar segera menyelesaikan konflik regulasi, terutama terkait Qanun (Aceh) Nomor 3 tahun 2013 yang sudah terlalu lama diabaikan,” ungkap Halim Abe.
Jenderal Agus Subiyanto juga menyatakan perlunya antisipasi dini untuk mencegah terjadinya provokasi massa bagi kelompok lainnya.
“Kami berharap pernyataan tersebut menjadi titik balik bagi semua pemangku kepentingan di Aceh agar lebih siaga dan waspada mengantisipasi hidden agenda ‘kelompok lainnya’ dalam Pilkada Aceh. Pencegahan dini juga pernah dilakukan masyarakat Aceh dalam beberapa partisipasi pemilu yang telah berlalu, maka untuk pilkada serentak yang akan datang insya Allah juga akan berlangsung aman dan damai,” ujar Halim Abe.
Menurut Halim Abe, dalam perbincangan ringan dengan Pimpinan KPA Wilayah Kuta Pase Mukhtar Hanafiah (Panglima Ableh) di sudut sebuah kafe Kota Lhokseumawe, Panglima Ableh mengomentari dengan santai bahwa apa yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto adalah standarisasi tanggung jawab TNI dalam pengamanan negara.
“Apa yang tersurat dari Pimpinan TNI beberapa hari yang lalu terhadap eksistensi GAM selama ini sesungguhnya sudah lama tersirat dalam sikap dan tindakan TNI di masa yang telah berlalu. Tidak ada yang mengejutkan bagi kami di Kuta Pase,” kata Halim Abe.
KPA Kuta Pase menilai pernyataan Panglima TNI hakikatnya merupakan bentuk motivasi dan sinyalemen kepada semua komponen Bangsa Aceh baik dari kalangan ulama, kaum pejuang, para cendikiawan dan masyarakat sipil agar terus bersatu dan bahu-membahu memperbaiki dan merawat pilar-pilar kearifan lokal Aceh menuju negeri yang baldatun tayyibatun warabbun ghafur.
“Mudah-mudahan pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dalam rapat bersama Komisi I DPR RI semakin mempererat semangat kebersamaan kita di Aceh untuk membuktikan apa yang dikatakan Panglima TNI hanyalah sebuah perspektif, bukan merupakan fakta. Semoga ikhtiar kita menjadi kebaikan untuk semua,” pungkas Halim Abe.[](rilis)
