SUBULUSSALAM – LSM Aceh Community Care Kota Subulussalam menyoroti pernyataan Wakil Ketua I DPRK dari Partai Hanura, Hj. Mariani Harahap, yang meminta eksekutif mengalokasikan tunjangan khusus (TC) PNS dan gaji guru honorer satu tahun penuh dalam APBK 2019. Pernyataan tersebut diduga sebagai 'bargaining (tawar menawar) politik' menjelang Pemilu 2019.
“Apakah Hanura murni membela kepentingan rakyat meminta dialokasikan TC dan gaji guru honorer? Saya rasa tidak. Itu hanya bargaining Hanura jelang pileg,” kata Ketua Aceh Community Care, Suparman, S.IP., kepada portalsatu.com/, Rabu, 21 November 2018, menanggapi pemberitaan sebelumnya.
Menurut Suparman, sikap Wakil Ketua DPRK Subulussalam dari Hanura yang terkesan “pasang badan” membela kepentingan PNS dan tenaga honorer terlihat sarat kepentingan untuk mendapat perhatian PNS dan honorer saat pemilu nanti.
“Masalah TC dan gaji honorer itu seharusnya tiap tahun diperjuangkan, kenapa baru muncul saat ini jelang pileg,” tanya Suparman.
Menurut Suparman, pernyataan Hj. Mariani Harahap yang disampaikan kepada pers beberapa hari lalu hanya fokus membela nasib PNS yang notabenenya sudah memiliki gaji tiap bulannya.
Lantas bagaimana nasib rakyat kecil yang juga butuh perhatian dari wakilnya yang saat ini duduk di lembaga legislatif untuk memperjuangkan program-program pro terhadap rakyat? “Ini yang diperjuangkan justru kepentingan PNS yang sudah pasti ada gaji setiap bulannya. Seharusnya wakil rakyat itu wajib memperjuangkan kepentingan rakyat,” tegas Suparman.
“Menyuarakan program-program pro rakyat, untuk mendongkrak ekonomi masyarakat, meningkatkan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil. Harusnya ini yang diperjuangkan oleh wakil rakyat, karena mereka duduk di sana dipilih oleh rakyat,” kata Ketua LSM Aceh Community Care ini sebagai bentuk kontrol sosial publik terhadap dewan.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua I DPRK Subulussalam, Hj. Mariani Harahap, meminta Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) mengalokasikan Tunjangan Khusus (TC) satu tahun penuh bagi PNS dalam APBK 2019. Hal itu disampaikan Hj. Mariani Harahap kepada portalsatu.com/, Sabtu, 17 November 2018, menyikapi rancangan anggaran 2019 yang saat ini sedang dibahas di Banggar DPRK tidak mengalokasikan TC PNS.
Politikus Partai Hanura ini menyebutkan, dalam beberapa kali pembahasan bersama TAPK dan Banggar DPRK Subulussalam, ia meminta eksekutif mengalokasikan TC PNS dan gaji tenaga honorer satu tahun penuh pada tahun anggaran 2019.
“Karena itu belanja yang mengikat, berkaitan dengan kinerja ASN, dan juga menambah semangat kerja PNS dalam menjalankan tugas,” ujar Bu Hajjah panggilan akrabnya.
Hj. Mariani Harahap juga menyoroti soal tidak adanya alokasi anggaran untuk beban kerja bagi ASN di dalam rancangan anggaran yang diserahkan oleh pihak eksekutif. “Saya juga berharap beban kerja dan prestasi kerja bagi ASN juga harus diperhatikan, mereka kan ada jabatan, ketika tidak dikasih beban kerja dan prestasi kerja, tentu mengurangi semangat mereka dalam bekerja,” ungkapnya.
“Kami dari Partai Hanura meminta kepada pihak eksekutif supaya berkomitmen, sesuai hasil pembahasan supaya dipenuhi gaji tenaga honorer dan TC PNS untuk 2019 nanti,” kata Hj. Mariani Harahap mengingatkan kembali.(Baca: Wakil Ketua DPRK Minta Eksekutif Alokasikan TC PNS 2019)[]
